bontangpost.id – Rencana jalan lingkar Bontang Kuala-Tanjung Laut Indah telah masuk tahapan perencanaan. Tahapan itu dalam proses pelelangan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Kondisi ini membuat legislator angkat suara. Pasalnya sebelumnya DPRD menolak pengajuan dari Pemkot pada pergeseran anggaran sehubungan wacana ini.
Anggota Komisi II DPRD Bakhtiar Wakkang mengatakan banyak perencanaan pembangunan di Kota Taman yang belum dilaksanakan fisiknya. Sehingga terkesan mubazir. Salah satu contohnya ialah pembuatan jalan alternatif dari simpang empat Cipto Mangunkusumo ke dekat ATM Center SD YPVDP.
“Banyak perencanaan yang dilakukan oleh OPD terkait tetapi tidak dieksekusi secara matang,” kata wakil rakyat yang akrab disapa BW ini.
Menurutnya jika menunggu tiga-empat tahun ke depan baru dieksekusi, maka dikhawatirkan ada perubahan regulasi. Kemudian kondisi tipografi Bontang selalu berubah. Sehubungan dengan pembangunan yang dilakukan masyarakat. “Itu yang menjadi pertimbangan teknis,” ucapnya.
Sisi lainnya ialah persoalan anggaran untuk pembangunan. Politikus Partai NasDem ini menyebut jika pembangunan fisik tertunda lama, maka kajian DED itu bisa menjadi tidak relevan. Akibatnya, perlu dilakukan review ulang.
“Tentunya itu juga membutuhkan anggaran kembali,” tutur dia.
Dua masa pemerintahan sebelumnya, rencana ini selalu ditolak oleh dewan. Tepatnya mulai kepemimpinan Adi Darma-Isro Umarghani hingga Neni Moerniaeni-Basri Rase.
Sementara Wakil Ketua DPRD Agus Haris menyatakan sempat terjadi perbedaan pendapat. Bahkan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD melakukan rapat khusus dengan TAPD. “Kami mempertanyakan kenapa ini bisa dilaksanakan. Sementara permohonan saat pergeseran kami minta ditunda,” urai Agus Haris.
Penjelasan pemerintah memang sudah ada kegiatan sebelumnya. Permohonan pada pergeseran ialah usulan penambahan anggaran. Menurutnya, Pemkot boleh saja melakukan itu, meski dewan memilih angkat tangan. “Pada pergeseran lalu, kami tidak melihat itu tambahan. Kalau ada temuan, pemerintah harus tanggung jawab,” ungkap politikus Partai Gerindra ini.
Hakekatnya jika perencanaan disetujui tahun ini. Maka tahun berikutnya dapat dilaksanakan pengerjaan fisiknya. Namun, kondisi keuangan daerah saat ini masih fluktuatif. Akibat pandemi Covid-19. Bahkan fakta dana transfer daerah tidak menentu, itu menjadi pertimbangan dewan.
“Bisa jadi mubazir perencanaan kalau ada jeda lama dengan pengerjaan fisiknya. Sementara tiap tahun berubah harga material,” sebutnya.
Sebelumnya diberitakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) mengalokasikan anggaran sebesar 862,1 juta rupiah. Peruntukkannya untuk penyusunan detail engineering desain (DED). Kasi Pengembangan Bina Marga Dinas PUPRK Anwar Nurdin mengatakan besaran itu hanya menyasar rencana jalan lingkar segmen III. Tepatnya Bontang Kuala-Tanjung Laut Indah. “Itu rencana pelaksanaan kegiatannya hanya sampai DED. Tidak sampai mengeluarkan Amdal,” kata Anwar.
Adapun anggaran yang diajukan sebesar Rp 2 miliar. Mencakup penyusunan DED, Amdal, serta pengambilan sampel tanah. Baik sondir maupun boring. Pengajuan itu terjadi di pergeseran anggaran sebelum APBD Perubahan, beberapa waktu lalu. Sayangnya, permintaan itu belum mendapat restu dewan.
“Artinya anggaran ini kembali ke semula. Yakni penyusunan DED,” ucapnya.
Meski demikian, pengambilan sampel tanah tetap diminta nantinya kepada konsultan pemenang lelang. Jumlahnya pun menyesuaikan anggaran yang ada. Jika nantinya pemenang tidak menyanggupi maka akan dianggarkan lagi. Berdasarkan komunikasi dengan ahli, pengambilan sampel tanah itu paling tidak antara per jarak 50-100 meter dari total panjang rencana pembuatan jalan.
Berkenaan dengan durasi penyusunan DED, Anwar mengatakan waktu tiga bulan tersisa itu cukup. Termasuk dengan pengambilan sampel. Diharapkan DED nantinya masih relevan melihat perkembangan kota dalam jangka 5-10 tahun mendatang. Sebelumnya DED yang tersedia ialah rencana jalan lingkar segmen I yang menghubungkan Loktuan-Tanjung Limau. Penyusunan DED itu dilakukan di 2016 dengan pagu anggaran saat itu mencapai Rp 1,1 miliar dari APBD Bontang. (*/ak)
