Berbincang soal pertambangan di Kaltim seakan tak ada habisnya. Bahkan kerap menjadi isu seksi yang tidak pernah mati untuk diulas. Seperti yang dilakukan bakal calon gubernur Kaltim Rusmadi saat menyambangi markas GP Ansor Kaltim di Jalan Imam Bonjol, Samarinda, belum lama ini.
===============
MARKAS GP Ansor Kaltim siang kemarin (31/1) nampak terlihat ramai. Tidak seperti biasanya. Puluhan motor berjejaran rapi di depan gedung. Kendaraan itu adalah milik para pengurus GP Ansor. Sejurus, keramaian itu kian bertambah saat muncul lelaki paruh baya.
Turun dari mobil hitam miliknya, lelaki dengan pakaian batik dan bercelana kain hitam itu langsung melangkah naik ke lantai dua gedung. Dengan setelan kopiah hitam yang lekat di kepalanya, pria itu disambut hangat penuh senyuman oleh beberapa lelaki.
Dia adalah Rusmadi. Bakal calon gubernur Kaltim ini sengaja melangkahkan kaki ke rumah perjuangan GP Ansor Kaltim. Kehadiran pria yang belum lama ini melepaskan jabatan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim lantaran ingin berbincang pembangunan Kaltim. Terutama dari sisi kaum muda seperti GP Ansor.
Pada acara itu, Rusmadi menyampaikan banyak hal tentang kondisi Kaltim terkini. Terutama dari sisi pertambangan. Baik pertambangan batu bara ataupun minyak dan gas (migas). Silaturahmi yang dibungkus dengan diskusi santai tersebut cukup interaktif.
Pria yang karib disapa Cak Rus ini memaparkan, sampai di penghujung tahun 2017 lalu, terdapat lebih dari 1.303 izin pertambangan yang telah dikeluarkan. Dengan luas lahan garapan mencapai 5,1 juta hektare. Izin pertambangan dan kehutanan kebanyakan dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota.
Di wilayah Samarinda sendiri, kata dia, hampir 70 persen kawasannya adalah areal pertambangan. Selain itu, dari luas lahan perizinan yang diterbitkan di Kaltim, sebanyak 4,5 juta hektare adalah lahan non hutan. Sebagiannya lagi menabrak hutan, peemukiman, dan pertanian-pertanian.
“Ada yang salah dengan Kaltim. Ada yang tidak paham dengan makna kebangsaan dan kenegaraan. Sumber daya ekonomi itu untuk kepentingan rakyat, dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Ketika kewenangan diberikan kepada provinsi, saya harus kerja keras melakukan evaluasi secara sungguh-sungguh. Ada 807 izin usaha pertambangan yang sudah enggak sesuai dengan aturan. Tidak clear and clean,” kata Rusmadi.
“Kalau kita hitung luasannya itu 2,5 juta hektare. Separuhnya. Apa yang dilakukan oleh saya dan teman-teman? Ya kita akhiri. Kalau misalnya saya ingin mengambil manfaat, kepentingan untuk yang pragmatis, enggak ada urusan. Untungnya pak Gubernur kasih saya tugas. Paling tidak itulah wujud pemahaman saya tentang bagaimana membangun daerah yang baik,” sambungnya.
“Batu bara dimanfaatkan untuk pembangunan enggak salah. Kalau kita enggak memanfaatkannya salah juga. Tapi harus dengan cara-cara yang bijak, dengan memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungannya. Sekitar 10 tahun lalu, saya sebut harus ada transformasi ekonomi. Tambang jalan, ada rupiah, ada dolar, kita manfaatkan untuk infrastruktur. Jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi. Semuanya dalam rangka mendorong sektor ekonomi kerakyatan. Sektor yang banyak menyerap tenaga kerja,” tambah Rusmadi.
Kalau bicara kapital intensif, kata Rusmadi, misalnya seperti migas, enggak perlu diurusi, itu sudah jalan sendiri. Tinggal bagaimana pemerintah hadir di sektor-sektor yang banyak menyerap lapangan kerja. Enggak dengan membagi-bagi pekerjaan. Tapi dengan membangun insfrastruktur. Sektor pariwisata misalnya, dibangun bandara di Maratua untuk wisata Berau. Dampaknya, ada tumbuh perhotelan, kuliner, dan industri kreatif.
Sebagai orang yang berlatar belakang akademik, memang mudah mengucapkannya. Bahwa ekonomi harus memegang prinsip pembangunan berkelanjutan. Membangun boleh, ekonomi tumbuh iya, tetapi harus terjadi pemerataan. Pembangunan tidak boleh hanya di daerah perkotaan. Atau di tempat tertentu. Tapi harus merata. “Kita ingin ada keseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial,” jelasnya.
Beberapa hal itulah yang mendorong Rusmadi kenapa maju di pilgub ini. Batinnya mengatakan, berdosa kalau ia hanya mikirkan anak, istri, keluarga. “Saya harus maju untuk membangun Kaltim. Walau enggak punya uang. Insyaallah kalau ada niat baik, pasti ada jalan,” tandasnya.
Menyikapi pandangan itu, Ketua GP Ansor Kaltim, M Fajri Al Farobi merasa cukup senang ada pejabat yang punya visi dan visi membangun tanah Borneo. Meski begitu, Fajri merasa cukup kasihan dengan para calon kepala daerah yang maju di Pilgub Kaltim 2018.
Menurutnya, beban daerah saat sekarang begitu luar biasa. Sebagai dampak dari defisit nasional dan kebijakan pemangkasan dana bagi hasil (DBH) oleh pemerintah pusat. Karenanya, Gubernur Kaltim selanjunya harus memiliki pemikiran dan program yang visioner.
“Pembangunan desa harus menjadi skala prioritas ke depan. Tidak hanya membangun infrastruktur. Tapi bagaimana mengerekkan ekonomi desa secara masif. Bagi GP Ansor, tulang punggung negara ini adalah desa. Kami melihat, program pembangunan masih memprioritaskan infrastruktur. Misalnya jalan,” katanya.
“Masyarakat di desa-desa memang perlu itu. Tapi bagaimana mendorong ekonomi desa ini supaya masif yang lebih penting. Kalau tidak ada peran dari pemerintah akan sulit. Sehingga sektor desa, nelayan, dan petani harus disokong dengan baik oleh pemerintah. Kami titip pesan (jika pak Rusmadi jadi gubernur) supaya desa menjadi sektor penting yang digerakan,” tandasnya. (drh)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini: