BONTANG – Polemik status kepemilikan Sekolah Tinggi Teknologi (Stitek) Bontang mencuat. Konon terindikasi terjadi perpindahan tangan yayasan tanpa sepengetahuan Pemkot. Ketua fraksi Nasdem Bakhtiar Wakkang meminta pimpinan membentuk panitia khusus (pansus) perihal Stitek.
“Saya setuju pembentukan pansus soal Stitek untuk mengungkap status yayasan itu sekarang,” kata Tiar dalam rapat kerja tentang pendapat fraksi terhadap laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD kota Bontang atas Raperda tentang APBD tahun anggaran 2018, kemarin (29/11).
Pada masa itu, pemerintah ingin terdapat perguruan tinggi negeri di kota Bontang. Namun, proses pendirian universitas terkenda akibat regulasi sehingga disiasati dengan pembentukan sekolah tinggi dengan dikelola oleh Yayasan Pendidikan Bessai Berinta.
Menurutnya, saat ini yayasan terjadi pergantian tanpa sepengetahuan Pemkot Bontang. Padahal beberapa aset pemerintah daerah digunakan sebagai sarana lembaga akademik tersebut.
“Yayasan Bessai Berinta menggunakan fasilitas gedung pemerintah. Tetapi tanggung jawabnya hilang padahal dibentuk pemerintah,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Agus Haris mengungkapkan, bahwa permasalahan ini memerlukan pendalaman serius. Oleh karena itu, politikus Gerindra ini sepakat apabila dibentuk pansus mengingat beberapa aset pemerintah daerah digunakan.
“Karena ini soal legalitas hukum, saya setuju kalau ini dibuat pansus,” ucap Agus Haris.
Selain itu, ia juga meminta struktur yayasan dikembalikan seperti semula. Mengingat, ketidakjelasan informasi sehubungan dengan siapa yang menjadi pengurus yayasan saat ini.
“Saya minta yayasan kembalikan seperti awal,” tambahnya.
Anggota fraksi Golkar Abdul Kadir Tappa mengungkapkan gedung kampus yang lama sebenarnya diperuntukkan bagi guru. Kenyataannya, pihak kampus tidak membayar uang sewa pakai kepada pemerintah daerah.
“Tidak pernah membayar, harusnya bayar karena aset itu digunakan,” ujar Kadir Tappa.
Berjalannya pembicaraan dalam rapat, mayoritas anggota DPRD meminta pemerintah mengambil-alih Stitek untuk dijadikan perguruan tinggi negeri. (*/ak)
