Sudah Bersurat ke Pusat, Pembangunan Taman Religi Butuh Ratusan Miliar

bontangpost.id – Pemkot Bontang berencana mengakuisisi lahan HOP 7. Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan Pemkot telah mengajukan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Tujuannya agar lahan yang berlokasi di sekitar Gereja Katolik Santo Yosef itu secara resmi diberikan ke Pemkot Bontang.

Nantinya Pemkot harus membuat gambaran terkait pemanfaatan lahan tersebut. Sehubungan dengan infrastruktur yang bakal dibangun. Ke depannya, Basri ingin menjadikan lahan sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Pasalnya luasan RTH di Bontang belum mencapai 10 persen.

Ketentuan itu termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Beleid itu mengatur proporsi RTH pada setiap kota, yakni paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. “Di samping RTH kami juga mau membangun taman toleransi atau taman religi. Kebetulan di samping lokasi itu sudah ada gereja katolik,” kata Basri.

Rencana ini bisa menjadi ikon wisata ke depannya. Keberagaman suku, agama, dan ras bukanlah menjadi suatu masalah. Melainkan keseluruhannya dapat guyub rukun dalam menjaga toleransi yang ada. “Doakan saja ini segera terealisasi. Pemkot juga butuh support dari anggota dewan,” ucapnya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Tavip Nugroho membenarkan usulan pemanfaatan lahan ini sudah diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Pemkot berencana meminta 20 hektare dari total lahan sekira 64 hekatre. Artinya 30 persen diminta untuk rencana pembangunan RTH dan Taman Toleransi ini.

“Selain taman toleransi juga ada alun-alun ke depannya,” kata Tavip.

Ia menargetkan perencanaan bisa masuk di APBD Perubahan tahun ini. Namun jika meleset maka akan diajukan di APBD 2022. Secara otomatis pembangunan fisik baru dimulai 2023. “Terkait status lahan sambil jalan pengajuannya. Di lahan itu ke depan ada Islamic Center, Pura, Wihara, dan Christian Center,” sebutnya.

Koordinasi dengan PT Badak pun pernah dilakukan. Pada intinya Pemkot dan PT Badak LNG telah sepakat. Tetapi mekanismenya harus ditempuh hingga LMAN. Ditaksir pembangunan ini membutuhkan anggaran mencapai ratusan miliar rupiah.

“Daripada jadi lahan tidur. Sementara kami kesusahan mencari lahan yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi tempat berkumpul dan keperluan RTH,” pungkasnya. (*/ak)