Bantuan keuangan (bankeu), misalnya. Regulasi memang tak ada masalah. Boleh. Tapi, kesepakatan bersama Pemprov dan DPRD memilih tak menganggarkan di APBD Perubahan 2025.

Pertimbangannya, masa efektif penggunaan anggarannya berkisar tiga bulan sebelum tutup tahun.

“Makanya pansus dan pemerintah sepakat tidak ada bankeu di (APBD) perubahan. Itu saja sebenarnya,” katanya dikonfirmasi selepas Paripurna Perubahan Kamus Usulan Pokir DPRD di RKPD 2025, Senin Malam, 14 Juli 2025.

Memang, sambung dia, ada beberapa legislator dari Golkar yang merasa politik anggaran di Kaltim tak boleh menghapuskan bankeu dan tetap bisa diplot di kerangka dan prioritas anggaran perubahan.

“Bankeu itu umumnya infrastruktur atau bangunan. Masa kerjanya tiga bulan saja. Makanya takut tidak selesai,” imbuhnya.

Di lain sisi, pemerintah pusat juga mengatur ulang dan mengambil alih beberapa urusan. Seperti Instruksi Menteri Pertanian yang memerintahkan, pengadaan alat mesin pertanian atau bibit akan dihandel pusat. “Daerah tak perlu lagi menggelontorkan anggaran ke segmen itu,” ujar politikus Golkar ini.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pokir DPRD di RKPD 2025, M. Samsun, turut bicara. Selain bankeu, hibah dan bantuan sosial (bansos) juga disisihkan dulu dalam perumusan pokir di APBD perubahan. Bankeu tak lagi bisa diakomodasi terselip dalam KUA-PPAS lantaran aturan yang berbicara.

Ditambah, ada Peraturan Gubernur (Pergub) 21/2024 yang berbicara nominal bankeu yang bisa disalurkan minimal Rp1 miliar. Pergub itu jadi pijakan bagaimana mekanisme menyalurkan bankeu ke daerah.

“Pergubnya masih berlaku. Dengan angka minimal yang terbilang besar jelas tak cukup waktu anggaran itu terserap di perubahan,” jelasnya.

Soal hibah atau bansos, panjangnya tahapan verifikasi penerima dan birokrasi lainnya jadi alasan mengapa dua skema bantuan pemerintah itu ditiadakan sementara. Pendeknya linimasa penggunaan anggaran di APBD Perubahan, sekali lagi jadi pertimbangan.

Apalagi penerima bantuan itu juga diwajibkan menyetorkan laporan pertanggungjawaban dari penggunaannya sebelum tahun berganti.

“Tapi di APBD murni. Di awal tahun, ketiga itu tetap ada. Karena waktunya panjang. Usulan-usulan dewan pasti diakomodasi jika di murni,” katanya. (kpg)

Artikel APBD Perubahan 2025 Kaltim Tanpa Bankeu, Bansos, dan Hibah, Hasanuddin Masud; Serapan Anggaran Tak Cukup Waktu pertama kali tampil pada Bontang Post .

Program terbesar ialah lanjutan penurapan Sungai Bontang sepanjang 738 meter. Anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 18 miliar. Selain itu, mengakomodasi pembangunan IPA IKK Kanaan. Kapasitas 50 liter per detik dengan angka Rp 2,5 miliar. “Angka ini dari pengajuan yang kami usulkan sebesar Rp 400 miliar. Mulai dari program perbaikan infrastruktur jalan, penurapan sungai, dan aspek kesehatan,” kata Amiruddin.

Rencananya, program yang tidak dibantu tahun ini akan disodorkan lagi untuk periodisasi tahun depan. Utamanya, terkait penanganan banjir dan perbaikan jalan. Bahkan, wali kota telah menyampaikan langsung ke gubernur saat musrenbang.

Sementara, Wali Kota Bontang Basri Rase mengaku kecewa dengan nominal bantuan yang diterima tahun ini. Pasalnya, angkanya merupakan yang paling kecil dari sembilan kabupaten/kota lainnya. Padahal, Bontang memiliki kontribusi yang sangat besar bagi Kaltim dan nasional. Utamanya, sebagai daerah penghasil migas dan pupuk.

“Saya sampaikan lantang di forum itu, kok sebagai daerah yang besar setoran ke negara hanya dapat segini. Tetapi, ini pun kami juga syukuri daripada tidak ada sama sekali,” ucap Basri.

Jika mengacu lima tahun belakangan, nominal ini untuk di APBD murni terbesar ketiga. Angka ini susut dibandingkan tahun lalu yang memperoleh Rp 48.638.000.000. Pun demikian dengan 2020, kala itu Bontang mendapatkan Rp 45 miliar.

Tetapi, karena pandemi terkena imbas rasionalisasi sebesar Rp 50 persen. Jumlah besar biasanya masuk dalam APBD Perubahan. Tetapi, pada tahun lalu pemprov tidak mengucurkan bankeu di periodisasi tersebut.

Sebagai informasi, program peningkatan Jalan Asmawarman hanya terserap 25 persen dari bantuan tahun lalu. Sebesar Rp 2,5 miliar dari pagu 10,5 miliar. Sementara untuk penurapan Sungai Bontang tidak terserap 100 persen. Akibat dinamika proses tender yang membuat durasi pengerjaan tersisa sedikit. (ak/ind/k15)

Artikel Bankeu Provinsi yang Diterima Bontang Terendah se-Kaltim, Hanya Dapat Rp 22 Miliar pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kabid Bina Marga PUPRK Bontang Bina Antariansyah menjelaskan anggaran tersebut bakal digunakan untuk meningkatkan jalan di perumahan BTN-PKT Bontang. Tepatnya di sepanjang Jalan Kutilang, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat.

“Betul, itu Bankeu provinsi. Sudah masuk lelang pengerjaan ini,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Jumat (24/9/2021) sore.

Dia mengatakan bila tak ada aral, pengerjaan sudah bisa dimulai Oktober 2021 ini. Kendati begitu, ia tak bisa memastikan seberapa panjang jalan yang akan dikerjakan. Pasalnya pengerjaan dilakukan di beberapa jalan. Lebar pengerjaan jalan pun bervariasi, mulai 4 sampai 6 meter.

“Cukup panjang itu karena ada beberapa jalan (dikerjakan). Jadi tidak hafal saya panjangnya,” beber Bina.

Lebih jauh, pengerjaan ini dilakukan lantaran beberapa titik mulai ada kerusakan. Kendati jumlahnya tak banyak. Perbaikan jalan seperti ini bakal terus berlanjut. PUPRK bahkan menarget semua jalan di Bontang diaspal.

“Targetnya tidak ada lagi jalan rusak di Bontang, semua diaspal,” tutupnya. (*) 

Artikel Dikucur Rp 2 Miliar dari Bankeu, PUPRK Bontang Bakal Tingkatkan Jalan di Perumahan BTN-PKT pertama kali tampil pada Bontang Post .