“Pertama harus dilakukan pemisahan dari Perusda AUJ. Karena dua hal yang berbeda. BPR di bawah pengawasan OJK. Sementara penyertaan modal tidak bisa langsung (ke BPR) tetapi harus melalui Perusda AUJ. Timbul masalah di situ,” kata Aji.

Opsi ini dipandang perlu. Karena jika induk perusahaan bermasalah maka imbasnya tentu menyasar unit usaha di bawahnya. Diketahui, manajerial Perusda AUJ memiliki riwayat buruk sebelumnya. Mengingat mantan Dirut Dandi Priyo Anggono sudah divonis enam tahun penjara pada tahun lalu oleh majelis hakim pengadilan Negeri Samarinda.

Akibat upaya memperkaya diri dengan memerintahkan pembayaran pengaspalan lahan parkir fiktif sebesar Rp 149 juta dan menyalahgunakan dana deposito sebagai jaminan terhadap pinjaman pribadi di PT BPR Bontang Sejahtera sejumlah Rp 1 miliar.

“Administrasi menjadi repot. Orang mau penyertaan modal dan menyehatkan kembali harus repot karena harus melalui Perusda AUJ. AUJ juga tidak bisa disertakan modal dari BPR kalau tidak sehat,” ucapnya.

Setelah itu, baru kucuran modal diberikan. Apalagi Kota Taman masih dipandang memiliki kapasitas fiskal yang bagus untuk memberikan gelontoran modal. Aji pun menilai sumber daya manusia posisi direksi dan komisaris PT BPR Bontang Sejahtera harus berkualitas. Artinya bisa dilakukan pergantian dengan fit and proper test yang ketat.

“Reorientasi ulang ganti direksinya dengan orang-orang yang berkompeten dan profesional. Memiliki rencana bisnis yang betul-betul cemerlang,” tutur dia.

Menurutnya dalam perpesktif ke depan, BPR itu bagus. Mengingat ibu kota negara diwacanakan berpindah ke Penajam Paser Utara (PPU). Secara otomatis, Bontang masuk dalam daerah penyangga IKN. Ditambah rencana pemerintah pusat untuk mempermudah akses. Saat ini, jalan tol masih menghubungkan dua kota yakni Balikpapan-Samarinda. Tetapi ke depan akses jalur cepat itu juga akan terkoneksi dengan Bontang.

“Ini akses ekonomi, barang, dan jasa begitu tinggi ke depannya. Sayang kalau tidak ada mediasi sektor perbankan saat perekonomian tumbuh karena faktor penyangga IKN. Dengan volume aktivitas yang tinggi kalau tidak diambil peran oleh BPR itu sulit,” bebernya.

Dijelaskan Bontang merupakan daerah maritim. Kaya dengan hasil laut. Nelayan di daerah tersebut dapat membuat produk pengolahan ikan. Tentunya usaha seperti itu membutuhkan suntikan modal. “Tentu kesulitan di awal. Di situlah BPR masuk. Itu baru dari satu sisi maritim. Pimpinan bank harus kreatif untuk menangkap peluang,” sebut dia.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi II DPRD Nursalam menyerahkan nasib PT BPR Bontang Sejahtera ke wali kota Bontang terpilih. Entah mau dilikuidasi atau dipertahankan.

“Karena yang lama (pimpinan daerah) tidak ada sikap. Ditutup atau disuntik dana. Jadi sikapnya mengambang. Kedepan ini apakah seperti itu lagi (dibiarkan) tergantung wali kota terpilih,” kata legislator yang akrab disapa Salam.

Namun secara pribadi, anggota dewan dari Dapil Bontang Selatan ini cenderung ke penutupan unit usaha tersebut. Lantaran sejauh ini tidak ada pendapatan yang masuk. Ditambah beberapa kali, politisi Golkar ini mendapatkan informasi, bahwa bank yang berkantor di Jalan Slamet Riyadi, Loktuan ini kerap mendapat catatan dari OJK. (*/ak)

Artikel Manajerial BPR Bontang Tidak Sehat, Pengamat Ekonomi; Harus Pisah dengan Perusda AUJ pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Karena yang lama (pimpinan daerah) tidak ada sikap. Ditutup atau disuntik dana. Jadi sikapnya mengambang. Kedepan ini apakah seperti itu lagi (dibiarkan) tergantung wali kota terpilih,” kata legislator yang akrab disapa Salam.

Namun secara pribadi, anggota dewan dari Dapil Bontang Selatan ini cenderung ke penutupan unit usaha tersebut. Lantaran sejauh ini tidak ada pendapatan yang masuk. Ditambah beberapa kali, politisi Golkar ini mendapatkan informasi, bahwa bank yang berkantor di Jalan Slamet Riyadi, Loktuan ini kerap mendapat catatan dari OJK.

“Apalagi dewan sulit memberikan persetujuan penambahan modal. Karena bermasalah terus,” ucapnya.

Sebelumnya, wakil rakyat ini mempermasalahkan status BPR Bontang Sejahtera. Secara struktur merupakan unit usaha Perusda AUJ. Sempat muncul usulan untuk pemisahan. Tetapi hingga sekarang belum terealisasi. Jika manajerialnya ingin sehat opsi pemisahan tentu jalan terbaik. Tetapi jika dirasa tidak mampu diberikan dana maka dilikuidasi saja.

“Ini memang dilema karena Perusda AUJ merupakan BUMD yang tidak bisa masuk di persoalan perbankan. Sedangkan perbankan diawasi oleh OJK,” tutur dia.

Diketuai, besaran pendapatan di 2020 tercatat Rp 1,6 miliar. Rinciannya, pendapatan bunga sebesar Rp 1,5 miliar dan pendapatan lainnya Rp 118 juta. Akan tetapi beban operasional tercatat Rp 2,015 miliar. Pembengkakan terbesar di beban administrasi dan umum. Tahun sebelumnya Rp 985 juta menjadi Rp 1,2 miliar di 2020.

Peningkatan juga terjadi di beban bunga kontraktual, biaya transaksi, beban pemasaran, dan beban lainnya. Meski jumlahnya tidak mencolok. Sementara penyusutan hanya di pos beban penyisihan penghapusan aset produktif. Dari Rp 187 juta di 2019 menjadi Rp 128 juta di satu tahun berselang.

Kaltim Post (grup bontangpost.id) berupaya mengkonfirmasi kondisi neraca keuangan ini ke Direktur BPR Bontang Sejahtera Faisal. Namun, ia enggan memberikan keterangan lebih lanjut.

“Tidak usah saja. Bisa dibaca di neraca (terbitan OJK),” tutup Faisal. (*/ak)

Artikel BPR Rugi Rp 324 Juta, Nursalam; Sebaiknya Ditutup pertama kali tampil pada Bontang Post .

Berdasarkan data laporan publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Desember tahun lalu, kerugian tercatat Rp 324.445.000. Kondisi ini berbeda setahun sebelumnya. Sebab, anak usaha dari Perusda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) ini memiliki laba di 2019 yakni Rp 6.061.000.

Sektor aset mengalami penambahan. Nominalnya di angka Rp 11,2 miliar. Meningkat Rp 1,4 miliar dari 2019 yaitu Rp 9,8 miliar. Pos terbesar didapatkan dari kredit yang diberikan kepada non bank pihak-pihak tidak terkait. Nominalnya ialah Rp 5,9 miliar. Disusul aset lainnya Rp 3,5 miliar.

Sementara besaran modal tidak mengalami perubahan signifikan. Modal dasar tetap Rp 17 miliar. Ditambah modal yang belum disetor ialah Rp 11,1 miliar. Total ekuitas mengalami lonjakan. 2019 tercatat Rp 926.234.000. Pada tahun berikutnya menjadi Rp 1.101.789.000.

Adapun pendapatan tercatat Rp 1,6 miliar. Rinciannya, pendapatan bunga sebesar Rp 1,5 miliar dan pendapatan lainnya Rp 118 juta. Akan tetapi beban operasional tercatat Rp 2,015 miliar. Pembengkakan terbesar di beban administrasi dan umum. Tahun sebelumnya Rp 985 juta menjadi Rp 1,2 miliar di 2020.

Peningkatan juga terjadi di beban bunga kontraktual, biaya transaksi, beban pemasaran, dan beban lainnya. Meski jumlahnya tidak mencolok. Sementara penyusutan hanya di pos beban penyisihan penghapusan aset produktif. Dari Rp 187 juta di 2019 menjadi Rp 128 juta di satu tahun berselang.

Kaltim Post berupaya mengkonfirmasi kondisi neraca keuangan ini ke Direktur BPR Bontang Sejahtera Faisal. Namun, ia enggan memberikan keterangan lebih lanjut.

“Tidak usah saja. Bisa dibaca di neraca (terbitan OJK),” kata Faisal.

Dengan kondisi ini, direksi belum bisa memenuhi target untuk mencapai break even point (BEP) atau titik impas. BEP merupakan keadaan di mana tingkat pendapatan yang diperoleh dan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba berada dalam posisi yang sama. Atau dengan kata lain, titik impas terjadi ketika total pendapatan sama persis dengan total beban operasional. (*/ak)

Artikel BPR Bontang Sejahtera Merugi pertama kali tampil pada Bontang Post .