Kepala Dinas PUPRK Bontang, Tavip Nugroho menjelaskan, untuk pengerjaan awal tidak seluruh jembatan akan direnovasi. Rencananya minimal tiga jembatan terlebih dahulu yang diubah. Pasalnya harus memperhitungkan anggaran yang tersedia.

“Kami tidak mungkin tuntaskan langsung 100 persen, tapi 50 persen dulu,” ujarnya ditemui usai kunjungan bersama Komisi III DPRD Bontang, Selasa (28/7/2020).

Saat ini, tim konsultan tengah melakukan pemantauan jembatan mana saja yang akan menjadi prioritas pengerjaan terlebih dahulu. Namun dia menginginkan, prioritas pengerjaan adalah jembatan kayu yang kerap menghambat saluran air. Seperti di Bontang Kuala dan Rusunawa Api-Api.

Pengerjaan diperkirakan dimulai pada 2021. Tahun ini, pihaknya menyiapkan perencanaannya terlebih dahulu. Anggaran satu jembatan diperkirakan mencapai Rp200 juta.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina, memimpin peninjauan di beberapa titik saluran air yang dianggap menjadi penyebab banjir di Bontang. Ia mengatakan mendukung rencana renovasi jembatan kayu di Bontang. Sebab, hal itu merupakan salah satu langkah dalam mengurangi banjir di Bontang. (*)

Artikel Hambat Laju Air, Jembatan Kayu di Bontang Akan Direnovasi pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Kalau kanker, ini sudah masuk stadium 4,” ungkap Bina.

Diksi “kanker stadium 4” digunakan Bina untuk menggambarkan betapa mendesaknya perbaikan di jembatan Pontianak. Ini tidak mengherankan. Sebab berdasarkan hasil survei yang pihaknya lakukan bersama konsultan, jembatan berusia puluhan tahun itu bisa ambruk kapan saja. Paling riskan, ketika hujan mengguyur.

Kata Bina, bila hujan deras, lantas ada kendaraan berbobot besar melintas di jembatan, katakanlah truk pengangkut tanah, pasir, dan batu, salah-salah jembatan bisa patah kapan saja. Sebabnya, konstruksi yang mengisi badan jembatan sudah mengalami penurunan. Penyangganya pun sama, telah bergeser beberapa senti. Sementara siring yang berada di bawah jembatan rupanya juga amblas. Sehingga tanah meluber hingga kolong jembatan.

“Kalau banjir besar, tanah bisa larut. Penyangga hilang, jembatan bisa crack,” ujarnya.

Sebabnya, PUPRK minta segera diambil tindakan mitigasi. Untuk menghindari kemungkinan buruk. Solusi ditawarkan ialah, harus ada portal berderet didirikan. Bukan sekadar rambu atau spanduk. Itu tidak efektif.

Pendirian portal harus dimulai dari Jalan Soekarno-Hatta hingga beberapa meter sebelum menginjak jembatan. Setidaknya 2 portal. Hal serupa juga diberlakukan dari Jalan Asmawarman, hingga beberapa meter sebelum jembatan.

“Harus dipikirkan ini langkah mitigasi. Jangan terlena. Jangan tunggu terjadi hal buruk,” pungkasnya. (*)

Artikel Bisa Ambruk Kapan Saja, Pembangunan Jembatan Jalan Pontianak Jadi Prioritas pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dihelat di sekretariat DPRD Bontang, Rapat dipimpin Abdul Malik. Diikuti sejumlah legislator, di antaranya Faisal, Astuti, dan Abdul Samad. Dengan menghadirkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan intansi terkait. Yakni Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Bontang.

Membuka rapat, Abdul Malik langsung menanyakan progres perbaikan dan pembangunan dua infrastruktur di Bontang Barat. Meliputi, jembatan di Jalan Pontianak, RT 25 dan peningkatan di Jalan Asmawarman, Kecamatan Gunung Telihan. Dua ini sangat disorot dewan. Sebab keduanya dinilai sangat darurat dikebut pembangunannya.

Misalnya Jalan Asmawarman. Dengan panjang sekitar 900 meter, kawasan tersebut selalu jadi langganan banjir tiap kali hujan intensitas tinggi mengguyur. Struktur drainase yang usang, tak mampu mengikuti laju pertumbuhan pembangunan. Adanya kerusakan dan sedimentasi dinilai menjadi pemicu drainase di Jalan Asmawarman tak mampu menahan laju debit air kala hujan. Walhasil, air meluber hingga ke badan jalan, dan menyebabkan banjir.

Sementara Jembatan Pontianak di RT 25. Ini pun tak kalah mendesak untuk dikerjakan. Sebab berdasar hasil tinjauan lapangan yang dilakukan Komisi III beberapa waktu lalu menunjukkan jembatan dalam kondisi membahayakan. Nyaris seluruh bagian di badan jembatan mengalami penurunan konstruksi. Siring pembatas yang berada tepat di bawah jembatan ada yang mengalami ambalas. Demikian, amat riskan bila ada kendaraan berbobot besar melintas. Salah-salah, jembatan bisa amblas. Itu terjadi bisa kapan saja.

“Ini selaku kami dorong, karena warga selalu bertanya,” ujar Abdul Malik disela rapat.

Menanggapi itu, Kabid Bina Marga, Dinas PUPRK Bontang Bina Antasariansyah menjelaskan, baik jembatan maupun peningkatan kualitas Jalan Asmawarman sejatinya masuk skala prioritas. Seluruh perencanaan sudah rampung. Yang dibutuhkan tinggal dana untuk mengerjakan.

Kata Bina, rencananya Jalan Asmawarman akan diperbaiki total. Dilebarkan. Kemudian drainasenya juga diperbaiki. Menyesuaikan kondisi sekitar dan kebutuhan kiwari.

Sementara Jembatan Pontianak. Sama, prioritas. Bahkan, harusnya dikerjakan tahun ini. Dirombak total. Anggarannya Rp 6,3 miliar. Hanya saja, karena keduanya mengandalkan dana alokasi khusus (DAK) dari pusat, maka Bontang harus sabar dulu. Semua pembangunan fisik, di luar sanitasi kena imbas Covid-19. Alias, disetop semua anggarannya oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

“Semua disetop. Jadi enggak bisa dikerjakan dulu,” beber Bina.

Meski masih mengambang dalam sisi anggaran. PUPRK Bontang berjanji perbaikan dan pembangunan jalan serta jembatan di Gunung Telihan tetap menjadi prioritas di 2021.

“Tetap jadi prioritas kami, pak,” pungkasnya. (*)

Artikel Komisi III Pertanyakan Progres Perbaikan Jembatan dan Jalan di Bontang Barat pertama kali tampil pada Bontang Post .

Semula anggaran dari bantuan keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim sebesar Rp 40 miliar. Namun, imbas pandemi Covid-19, pos anggaran itu dipotong 50 persen. Sehingga nilainya menjadi 20 miliar. Pemkot Bontang pun berupaya menaikkan dengan mengalihkan dana penyelenggaraan MTQ yang tidak terlaksana tahun ini. Totalnya ialah Rp 5 miliar.

Akan tetapi, usaha itu tidak berbuah hasil. Setelah melakukan koordinasi dengan Pemprov Kaltim. Alhasil anggaran penurapan Sungai Bontang hanya dipatok Rp 18 miliar.

“Anggaran MTQ ternyata tidak bisa diambil,” kata Karel.

Besarannya yang ada pun kini dipecah lagi. Rp 18 miliar untuk pembangunan fisik. Sementara sisanya digunakan untuk pengawasan pengerjaan dan pembuatan dokumen kerja.

Lanjutan penurapan ini dimulai dari titik samping SDN 010 Bontang Utara. Ke arah eks belakang tempat pemberhentian PO Samarinda Lestari. Bentuknya yakni pemasangan tiang pancang. Sebagai penanganan permasalahan banjir di Kota Taman.

Menurutnya, progres pengerjaan baru berjalan dua persen. PT Bumi Lasinrang selaku pemenang tender masih melakukan pembersihan dan pembuatan direksi kerja. Jika melebihi durasi kerja, kontraktor wajib membayar denda satu per seribu dari nilai kontrak setelah dipotong pajak tiap hari keterlambatannya.

“Pasti ada sanksinya jika melebihi dari durasi yang tertuang dalam kontrak kerja berupa pemberian denda hingga blacklist,” pungkasnya. (*/ak/kpg)

Artikel Anggaran Penurapan Sungai Bontang Melorot Lagi pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dalam peninjauan ini, hanya terlihat dua anggota Komisi III yang hadir, yakni Abdul Malik dan Astuti. Diikuti Camat Bontang Barat Marthen Minggu, Lurah Gunung Telihan Hamdani, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, Tavip Nugroho.

Dalam kesempatan itu, dewan meminta penjelasan PUPRK terkait kondisi terkini dan masa depan jembatan tersebut. Pasalnya berdasarkan informasi warga, serta dari hasil tinjauan langsung, jembatan itu mulai mengalami kerusakan. Bila dibiarkan, hal buruk dapat saja terjadi.

Dijelaskan Tavip, pembangunan jembatan di Jalan Pontianak sudah diajukan sejak 2 tahun silam. PUPRK Bontang berupaya mendapat dana pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat.

Pada 2019, pengajuan DAK tersebut disetujui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) RI. Anggaran yang digelontorkan dikabarkan mencapai Rp 7 miliar. Dana ini rencananya bakal digunakan untuk memperbaiki total seluruh struktur fisik jembatan yang berusia lebih 20 tahun itu. Pun memperbaiki siring di bawah jembatan yang telihat mulai amblas.

“Sudah siap lelang untuk pelaksanaan fisik tahun ini (2020). Harusnya tahun ini sudah mulai dikerjakan,” bebernya.

Lantaran pandemi Covid-19 melanda, pemerintah pusat mulai melakukan rasionalisasi. Fokus anggaran dialihkan ke penanganan Covid-19. DAK disetop Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Seluruh pembangunan fisik Kemen-PUPR terhenti. Praktis, pembangunan jembatan ini tertangguhkan.

Kata Tavip, pihaknya mengupayakan agar di 2021 pembangunan jembatan Jalan Pontianak terealisasi. Pasalnya, pembangunan ini sudah masuk dalam skala prioritas PUPRK Bontang. Bila tidak mendapat DAK pusat, pihaknya akan mengupayakan melalui APBD Bontang.

“Ini sudah jadi prioritas kami. Semoga 2021 benar-benar bisa dikerjakan,” tegasnya.

Lebih jauh, kata Tavip jembatan ini memang sudah tak bisa direhab, namun harus dibongkar, dan dibangun ulang. Sebab, berdasarkan hasil kajian pihaknya, jembatan ini memang sudah sangat membahayakan pengguna jalan.

Sementara itu, anggota Komisi III, Abdul Malik mengatakan pihaknya berkomitmen membantu PUPRK mengawal DAK pusat. Ke depan, bila DAK tak bisa terealisasi di 2021, pihaknya akan mengupayakan upaya lain agar jembatan itu bisa dibangun selekasnya.

“Kami bantu kawal DAK itu, entah bagaimana caranya. Intinya, pembangunan jembatan itu sangat mendesak,” tegasnya.

Dari pantauan bontangpost.id di lokasi, kondisi jembatan ukuran 4,5 x 4 meter itu memang mengalami kerusakan cukup parah. Bila melintas dari arah Soekarno-Hatta, sisi kiri jembatan sudah mengalami penurunan konstruksi sekitar 30 centimeter. Ada pula retakan yang membentang nyaris sepanjang badan jalan. Siring, yang berada tepat di bawah jembatan pun amblas. Kemudian 40 centimeter dari jembatan, tanah di bawah badan jalan sudah amblas. Sehingga jalan itu rawan longsor bila kendaraan yang melintas membawa beban berat.

Untuk menghindari kendaraan beban berat melintas, dipasang portal setinggi 2,5 meter tepat sebelum jembatan. Truk praktis tak bisa melintas. Kendaraan di bawah ukuran truk baru bisa lewat. Semisal mobil pribadi dan motor.

Bila pengendara melintas dari Terminal Bus Kilometer 6 menuju jembatan Jalan Pontianak, sebelum belokan terbentang spanduk ukuran 3×2 meter. Pesannya, truk dilarang lewat. (*)

Artikel Karena Covid-19, Pembangunan Jembatan Jalan Pontianak Ditangguhkan pertama kali tampil pada Bontang Post .