Kepala Seksi Permukiman, Nurhayati menerangkan pusat telah menganggarkan Rp 1,3 miliar untuk revitalisasi Rusunawa Guntung dan Loktuan. Mulai dari perbaikan atap hingga pemasangan air dan listrik. Namun hingga menginjak 2020 belum juga tersambung.

Sementara untuk listrik, instalasi listrik pada bangunan itu sudah memenuhi persyaratan atau Standar Laik Operasi (SLO). Hanya tinggal menunggu penyambungan PLN. Lantaran menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pihaknya akan mencari tahu ke pemerintah pusat mengapa belum juga terpasang.

“Saya belum paham apakah karena PLN itu harus menunggu surat permohonan penyambungan listrik atau masih ada biaya administrasi yang belum terselesaikan, akan kami telusuri,” ungkapnya saat melakukan kunjungan ke tiga rusunawa di Bontang bersama Komisi III DPRD Bontang, Senin (17/2/2020).

Sedangkan air bersih, sudah tersambung dari pipa besar hingga ke meteran air. Namun belum tersambung hingga ke penampungan air atau ground tank yang terdapat di belakang rusunawa. Lantaran untuk penyambungan itu harus melewati lahan warga.

“Dari meteran yang ada di depan pos ke ground tank itu yang belum terpasang,” ucapnya.

Untuk pemasangan sambungan ke ground tank itu, pemerintah akan menganggarkan melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Besaran anggaran belum bisa dipastikan, harus menunggu rincian harga dari PDAM. Penyebab belum bisa dihuninya Rusunawa Loktuan juga diakui sama halnya yang terjadi dengan Rusunawa Guntung.

“Untuk Loktuan juga belum terpasang dari meteran ke ground tank,” tandasnya.

Ditanyai terkait target pemerintah dapat memfungsikan dua rusunawa ini, semula diperkirakan awal tahun, Januari atau Februari dapat difungsikan. Namun karena belum tersambung, pihaknya tidak dapat memaksakan masyarakat masuk tanpa air dan listrik.

“Tunggu pimpinan apakah April atau Maret,” katanya. (Zaenul)

Artikel Listrik dan Air Jadi Penyebab Rusunawa Belum Difungsikan pertama kali tampil pada Bontang Post .

“(Kegiatan ini) dilaksanakan sejak 2017 lalu,” ungkapnya.

Namun, Disperkim Bontang mencatat masih ada sekitar seribu rumah tidak layak huni di Bontang yang perlu dibenahi atau masih tersisa 2,33 persen.  “Masih tersisa 1.196 unit rumah,” akunya.

Angka tersebut diakuinya akan berkurang. Pasalnya tahun ini pihaknya telah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Itu Pak Dandim ada 164 rumah, satu rumah dapat bantuan Rp 15 juta dengan Rp 2,5 juta untuk biaya tukang,” paparnya.

Selain itu, sebagai wujud keseriusan Pemkot Bontang dalam mewujudkan Bontang Zero Rumah Tidak Layak Huni 2021, mulai tahun depan pemerintah akan menyisihkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang untuk memugar rumah warga yang dianggap tidak layak huni tersebut.

“Minimal untuk 200 rumah,” ujarnya.

Dengan adanya bantuan dari TNI yaitu kegiatan bedah rumah, menurut Rifai sangat membantu sekali untuk mengurangi angka rumah yang tak layak huni. Dengan begitu dia berharap seluruh pihak terlibat dalam pengentasan rumah layak tidak huni ini.

“Bantuan TNI dan swadaya masyarakat, tidak bisa pemerintah sendiri, harus dikeroyok. CSR (Corporate Social Responsibility) juga harus,” katanya. (Zaenul)

Artikel Pemkot Bedah 511 Unit Rumah, Masih Sisa 1.196 Unit pertama kali tampil pada Bontang Post .