Setelah melalui negosiasi panjang, Indonesia akhirnya berhasil mendesak DK PBB untuk keluar dengan pernyataan Presiden DK yang menegaskan kembali status ilegal permukiman Israel tersebut.

Hal ini merupakan kali pertama setelah sekian lama Presiden DK PBB gagal diberikan mandat untuk berbicara atas nama DK terkait isu Palestina, demikian keterangan tertulis PTRI New York, Kamis.

Indonesia menegaskan bahwa pembangunan permukiman ilegal telah menghambat penyelesaian konflik kedua negara.

“Indonesia dengan tegas menolak pernyataan AS terkait kebijakan permukiman ilegal Israel yang secara de facto merupakan bentuk aneksasi terhadap wilayah Palestina, dan menjadi penghalang perdamaian berdasar solusi dua negara,” ujar Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di New York Dubes Triansyah Djani.

Indonesia juga berhasil mendorong dikeluarkannya pernyataan bersama dari sepuluh anggota tidak tetap DK PBB yang meminta Israel menghentikan segala aktivitas pembangunan permukiman ilegalnya yang bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi DK PBB, termasuk resolusi 2334 (2016).

Selain itu, Indonesia juga mendesak Israel menghentikan kekerasan yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa di kalangan warga Palestina di Jalur Gaza.

“Indonesia mengecam pembunuhan terhadap rakyat sipil Palestina, dan meminta dilakukannya investigasi penuh terhadap tindakan Israel tersebut,” kata Dubes Triansyah Djani. (Antara)

Artikel Tolak Permukiman Israel di Palestina, Indonesia Galang Dukungan DK PBB pertama kali tampil pada Bontang Post .

Anggota Komisi I DPR, Sukamta mendesak pemerintah yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk bereaksi. Pemerintah diminta mendorong DK PBB memberi sanksi kepada Israel.

“Tindakan Israel melanggar Resolusi DK PBB 2334/2016. Bahkan ini masuk kategori kejahatan kemanusiaan (crime against humanity), salah satu tindak kejahatan HAM berat,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (24/7).

Sekretaris Fraksi PKS ini juga menyebut alasan Israel menghancurkan permukiman Palestina karena keamanan sebagai hal yang mengada-ada.

Sebaliknya, Sukamta memandang Israel sedang berdalih untuk memperluas wilayah permukiman ilegal Israel di Wilayah Otoritas Palestina.

“DK PBB perlu menekan pihak Israel untuk tidak lagi menggunakan senjata dan juga melakukan tindakan penghacuran permukiman Palestin,” tegasnya. (rmol)

Artikel Hancurkan Permukiman Palestina, DPR Minta Pemerintah Dorong DK PBB Beri Sanksi Israel pertama kali tampil pada Bontang Post .

Indonesia akan menjadi anggota tidak tetap DK PBB untuk Periode 2019-2020.

Indonesia terpilih dengan perolehan suara sebanyak 144 dari 190 negara anggota MU PBB. Adapun Maladewa yang menjadi pesaing Indonesia hanya memperoleh 46 suara.

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB diumumkan oleh Presiden Majelis Umum PBB Miroslav Lacjak.

Indonesia pernah tiga kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB yakni periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Lima anggota baru yang akan terpilih Jumat (8/6) akan menggantikan Bolivia, Ethiopia, Kazakhstan, Belanda dan Swedia. Negara-negara anggota tidak tetap DK PBB yang baru terpilih akan mulai menempati posisinya di DK PBB pada 1 Januari 2019. (nat/cnn)

Artikel SELAMAT!! Indonesia Terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB pertama kali tampil pada Bontang Post .

Sebanyak 14 di antara 15 negara anggota DK PBB menyetujui resolusi agar Israel menghentikan pembangunan di wilayah Palestina. Satu negara lagi, yaitu Amerika Serikat (AS), abstain.

Ada 12 negara yang hubungannya diputus sementara oleh Israel. Yaitu, Inggris, Prancis, Rusia, Tiongkok, Jepang, Ukraina, Angola, Mesir, Uruguay, Spanyol, Senegal, serta Selandia Baru.

Dua negara anggota DK PBB lainnya, yaitu Malaysia dan Venezuela, tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu itu.

Duta Besar (Dubes) dan Menteri Luar Negeri (Menlu) ke-12 negara tersebut tidak akan diterima jika berkunjung ke Kemenlu Israel. Mereka juga tidak bisa melakukan audiensi dengan Netanyahu.

Selain itu, Netanyahu memerintahkan seluruh kementerian dan jajarannya agar tidak berkunjung lebih dulu ke negara-negara tersebut sampai presiden terpilih AS Donald Trump dilantik.

“Kalian tidak bisa memperlakukan Israel dengan buruk,’’ ujar Wakil Menlu Israel Tzipi Hotovely kemarin saat diwawancarai radio militer.

Menurut dia, negara-negara lain tidak bisa datang begitu saja ke Israel dan mempelajari tentang memerangi teroris, pertahanan cyber, dan teknologi agrikultural. Namun, begitu di PBB, mereka melakukan apa pun sesukanya.

Israel juga menambah hukuman untuk Selandia Baru. Untuk sementara, Dubes Selandia Baru Jonathan Curr dilarang masuk ke Israel. Selandia Baru merupakan salah satu negara yang mengajukan resolusi itu. Selain menjabat sebagai Dubes Israel, Curr merupakan Dubes untuk Turki, Azerbaijan, Georgia, dan Jordania. Setelah voting resolusi pada Jumat (23/12), Israel juga telah menarik Dubes mereka di Selandia Baru. (afp/reuters/ibi/nzherald/sha/c22/any/jpnn)

Artikel Israel Putus Hubungan dengan 12 Negara pertama kali tampil pada Bontang Post .