dprd

BONTANG – Dinas Kesehatan dan Keluarga Bencana (Dinkes-KB) disebut kecolongan dengan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim. Pengawasan pun wajib ditingkatkan. Sehingga bisa mengantisipasi kasus ini berulang.…
Baca Lebih Lanjut...

BONTANG – Kurangnya komunikasi antara Pemkot Bontang dengan anggota DPRD Kaltim, khususnya asal Kota Taman, dituding jadi salah satu penyebab minimnya bantuan keuangan (bankeu). Tapi, hal itu diragukan oleh Wakil Ketua DPRD Bontang Faisal.…
Baca Lebih Lanjut...

BONTANG – Pengawasan terhadap pengetap diminta lebih diperketat. Mengingat praktiknya sudah semakin menjadi-jadi. Sekretaris Komisi II DPRD Suwardi meminta agar masalah ini segera diselesaikan. Sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial.…
Baca Lebih Lanjut...

ANGGOTA DPRD Kaltim dari daerah pemilihan VI yang terdiri dari Bontang-Kutim-Berau, mendapat sorotan terkait rendahnya bantuan keuangan (bankeu) dari Pemprov Kaltim. Mereka dinilai kurang memperjuangan agar Bontang bisa mendapat kucuran…
Baca Lebih Lanjut...

BONTANG – Dokumen Perda RTRW yang sedang diperbaiki oleh pemerintah diusulkan untuk dievaluasi ulang bersama DPRD Bontang. Pasalnya, perlu ada pemetaan area tiap kelurahan secara jelas. Baik area pendidikan, perkantoran, permukiman,…
Baca Lebih Lanjut...

BONTANG – Banyaknya papan iklan atau billboard yang terpasang di median jalan maupun di beberapa persimpangan, mendapat sorotan dari Ketua DPRD Bontang Nursalam. Pasalnya, keberadaan billboard di median jalan dinilai semrawut dan tidak…
Baca Lebih Lanjut...

“Kami akan segera berkomunikasi dengan unsur pimpinan dewan supaya proses PAW bisa dilaksanakan. Ketua Fraksi Partai Golkar juga telah berkomunikasi dengan wakil rakyat lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat surat itu bisa ditindalanjuti”.…
Baca Lebih Lanjut...

BONTANG – Keinginan PT Bank Perkreditan  Rakyat (BPR) BPR Bontang Sejahtera keluar dari unit usaha Perusda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) mendapat respons positif dari legislator.Ketua DPRD Nursalam mengatakan proses pemisahan tidak…
Baca Lebih Lanjut...

MASALAH penyerahan berita acara kepada otoritas jasa keuangan (OJK) sebelum adanya keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) disorot dewan. Ketua DPRD Nursalam menegur keras sikap yang dilakukan direksi bank pelat merah tersebut. Sikap…
Baca Lebih Lanjut...

“Sanksi dan evaluasi jangan hanya sampai pada PT ABN. Tapi harus jadi bahan untuk mengevaluasi perusahaan pertambangan yang lain juga. Terutama yang menambang di bawah radius 500 meter dari pemukiman”. Baharuddin Demmu (Anggota DPRD…
Baca Lebih Lanjut...