Penyelesaian proyek tersebut masih berfokus pada pekerjaan fisik tahap akhir. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim tengah memproses pengadaan penyedia jasa agar pengerjaan dapat segera dilanjutkan.

Kepala DPUPR-Pera Kaltim Irhamsyah mengatakan, proses penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Dalam beberapa waktu ini kita melakukan penandatanganan kontrak dari PU dengan pihak ketiga, yakni penyedia jasa,” ungkap Irhamsyah, Rabu (28/10/2026).

Ia menjelaskan, penyelesaian bangunan menjadi tanggung jawab DPUPR-Pera Kaltim. Sementara itu, pengadaan alat kesehatan untuk menunjang operasional gedung berada di bawah kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD) lain, yakni Dinas Kesehatan Kaltim.

“Kita fokus ke pekerjaan fisik tahap akhirnya, sementara alat kesehatan di OPD yang lain,” ujarnya.

Irhamsyah memastikan anggaran untuk menuntaskan pekerjaan fisik telah mendapat persetujuan. Saat ini, proses pengadaan penyedia jasa menjadi tahapan yang tengah diselesaikan sebelum pengerjaan kembali berjalan.

“Untuk anggaran sudah disetujui semua. Tinggal proses pengadaan penyedia,” imbuhnya.

Gedung Pandurata merupakan proyek pembangunan fasilitas kesehatan yang diharapkan dapat mendukung pelayanan di RSUD AWS Samarinda. Namun, hingga kini bangunan tersebut belum dapat dimanfaatkan karena pekerjaan fisiknya masih harus dituntaskan.

Dengan target penyelesaian pada akhir 2026, kelanjutan proyek ini bergantung pada proses pengadaan penyedia jasa dan penyelesaian pekerjaan fisik. Sementara itu, kesiapan alat kesehatan menjadi bagian lain yang perlu ditangani sesuai kewenangan instansi terkait. (KP)

Artikel Telan Anggaran Rp380 Miliar, Mengapa Gedung RSUD AWS Samarinda Belum Beroperasi? pertama kali tampil pada Bontang Post .