“Definisi zona kuning yang ditetapkan oleh gugus tugas adalah wilayah dengan tingkat risiko rendah,” ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo dikutip dari situs covid19.go.id, Selasa (9/6/2020).

Sementara untuk kabupaten/kota yang berada di zona hijau berjumlah 92. Sehingga total kabupaten/kota yang masuk zona hijau dan kuning berjumlah 228 atau 44 persen dari total kabupaten/kota secara nasional.

Meski demikian, menurut Doni, perkembangan status wilayah akan disampaikan secara berkala kepada masyarakat tiap pekan. Jika dalam perkembangan terdapat kenaikan kasus, tim gugus tugas kabupaten/kota dapat memutuskan untuk mengetatkan atau menutup wilayah kembali dengan berkonsultasi bersama gugus tugas pusat.

Kepala BNPB ini menuturkan, pembukaan daerah menuju masyarakat aman dan produktif tetap tergantung kepada kesiapaan daerah dan dukungan masyarakat.

“Kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota, harus selalu musyawarah dengan forkopimda dalam setiap pengambilan keputusan,” katanya.

Doni menegaskan proses pelaksanaan ini harus melalui tahapan prakondisi, yaitu edukasi, sosialisasi, dan simulasi sesuai kondisi dan karakteristik di masing-masing daerah.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh BNPB Indonesia (@bnpb_indonesia) pada 9 Jun 2020 jam 3:10 PDT

“Tahapan-tahapan sosialisasi tersebut, tentu harus bisa dipahami, dimengerti, dan dipatuhi masyarakat karena keberhasilan masyarakat aman dan produktif dan aman sangat tergantung kedisiplinan masyarakat, dan kesadaran kolektif dalam mematuhi protokol kesehatan,” ucapnya.

Kabupaten/kota yang sudah berada di zona hijau dan kuning, kata dia, juga harus menyiapkan manajemen krisis, termasuk melakukan monitoring, dan evaluasi.

“Dengan tetap melaksanakan testing yang masif, tracing yang agresif dan isolasi yang ketat, untuk memutus mata rantai penularan covid-19,” ujarnya. (psp/osc/cnn)

Artikel Bontang Masuk Zona Kuning Covid-19 pertama kali tampil pada Bontang Post .

‎”Sudah kami ingatkan supaya dicek soal data-data yang masuk‎. Tetapi sekali lagi data ini harus satu suara, satu sumber,” ujar Doni dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, Jakarta, Senin (6/4/2020).

Menurut Doni, semua data itu harus sama dengan daerah. Sehingga ke depannya akan diatur supaya data dari pemerintah pusat bisa singkron dengan data pemerintah daerah.

“Ini semuanya nanti akan diatur lebih lanjut,” katanya.

Doni juga menjelaskan, data yang didapat pemerintah, BPBD dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), semuanya dikumpulkan dan digabung menjadi satu.

“Jadi nanti data dari BPBD dan Kementerian Kesehatan akan pararel,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo membenarkan jika data kasus positif virus Korona yang selama ini disajikan pemerintah pusat tidak sinkron dengan pemerintah daerah.

Agus berdalih, asupan data dari Kementerian Kesehatan juga terbatas. Namun, Gugus Tugas tetap mengacu pada data Kementerian Kesehatan.

“Kami dapat masukan data dari Kemenkes terbatas jadi kami belum bisa menghasilkan data yang sangat lengkap atau terbuka,” katanya.

Agus menjelaskan, BNPB kini membangun aplikasi Lawan Covid-19 yang nantinya digunakan untuk menampung data terkait kasus positif. Harapannya, bisa menghasilkan data yang lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Agus juga mengamini, jika data antara pemerintah pusat dan daerah terkait Covid-19 tidak sinkron. Tapi ia mengaku tidak tahu pangkal masalahnya.

Menurut Agus, BNPB bekerja di belakang layar mencatat semua laporan terkait kasus penyakit virus Korona itu dari seluruh daerah. Namun mereka tidak bisa mempublikasikannya karena bukan juru bicara pemerintah.

“Kami punya data dua-duanya. BNPB kumpulkan data dari daerah dan Kemenkes, kami sandingkan. Tapi karena jubirnya Pak Yuri, jadi apa yang disampaikan Pak Yuri itu yang kami publikasikan,” katanya. (jpc)

Artikel Ada Ketidaksingkronan Data Kasus Korona, Ini Kata Ketua Gugus Tugas Covid-19 pertama kali tampil pada Bontang Post .