Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan harga elpiji nonsubsidi seperti Bright Gas dan tabung elpiji 12 kg akan disesuaikan sekitar Rp 2.000/kg.

“Seluruh penyesuaian harga di angka sekitar Rp 2.000 baik per liter untuk BBM dan per kg untuk elpiji. Harga ini masih sangat kompetitif dibandingkan produk dengan kualitas setara. Untuk yang subsidi, pemerintah masih turut andil besar dengan tidak menyesuaikan harganya,” kata Irto dalam keterangan tertulis, Minggu (10/7/2022).

Irto menjelaskan penyesuaian harga ini dilakukan mengikuti tren harga pada industri minyak dan gas dunia. Tercatat harga minyak ICP per Juni menyentuh angka US$ 117,62/barel, lebih tinggi sekitar 37% dari harga ICP pada Januari 2022.

Begitu pula dengan elpiji, tren harga (CPA) pada Juli ini mencapai US$ 725/Metrik Ton (MT) atau lebih tinggi 13% dari rata-rata CPA sepanjang 2021.

Dilansir dari website resmi Pertamina, berikut daftar elpiji nonsubsidi rumah tangga di tingkat agen yang naik mulai 10 Juli 2022:

Bright Gas 5,5 kg

– Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung : Rp 104.000

– Bangka Belitung : Rp 107.000

– Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat : Rp 100.000

– Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur : Rp 107.000

– Kalimantan Utara : Rp 117.000

– Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah : Rp 104.000

– Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara : Rp 107.000

– Maluku : Rp 127.000

Bright Gas 12 Kg/Elpiji 12 Kg

– Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumater Selatan, Bengkulu, Lampung : Rp 215.000

– Bangka Belitung : Rp 223.000

– Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat : Rp 213.000

– Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur : Rp 223.000

– Kalimantan Utara : Rp 250.000

– Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah : Rp 215.000

– Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara : Rp 223.000

– Maluku : Rp 270.000 (detik)

Artikel Tak Hanya BBM, Harga Elpiji Nonsubsidi Ikut Naik pertama kali tampil pada Bontang Post .

”Overall, yang akan terjadi itu pertamax, pertalite, premium belum, gas yang 3 kilo itu (ada kenaikan, Red) bertahap. Jadi, 1 April, nanti Juli, nanti September. Itu bertahap (naiknya) dilakukan pemerintah,’’ ujarnya (1/4). Meski begitu, dia belum menyebut secara terperinci wacana kenaikan tersebut. Yang jelas, hal tersebut dipengaruhi situasi memanas akibat serangan Rusia ke Ukraina.

Selain itu, Luhut menilai bahwa penyesuaian harga pertamax terbilang terlambat. Sebab, harga minyak dunia mengalami tren kenaikan sejak lama. Karena itulah, kenaikan harga BBM jenis pertamax sudah harus dilakukan pada 1 April 2022. Keputusan itu diambil demi menyelamatkan keuangan Pertamina imbas mahalnya harga minyak mentah dunia.

Terpisah, Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading Pertamina Irto Ginting menuturkan, pihaknya menyerahkan rencana kenaikan harga tersebut pada keputusan pemerintah. ’’Penetapan harga BBM subsidi dan LPG subsidi merupakan kewenangan pemerintah, ya,’’ ujarnya singkat kepada Jawa Pos kemarin.

Terkait dengan kenaikan harga pertamax, peneliti Organisasi Riset (OR) Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN Maxensius Tri Sambodo mengkhawatirkan migrasi pengguna pertamax ke pertalite. Kondisi itu dipicu kenaikan harga pertamax sekitar 40 persen. ”Saya tidak bisa menyebutkan berapa banyak yang migrasi. Tapi, itu pasti ada,” kata peneliti yang akrab disapa Max tersebut.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengkhawatirkan kenaikan harga pertamax diikuti kelangkaan suplai pertalite. Ujungnya, pemerintah mengembalikan harga pertalite sesuai dengan harga keekonomian atau harga pasar. ”Sama dengan kasus minyak goreng (migor) kemarin,” ujar Trubus.

Migor kemasan sempat langka beberapa waktu lalu. Tepatnya saat harga maksimal berlaku Rp 14 ribu per liter. Akibat kelangkaan itu, pemerintah mengembalikan harga minyak goreng kemasan ke harga pasar atau keekonomian. Tidak berselang lama, stok minyak goreng kemasan langsung melimpah di ritel modern.

Status pertalite saat ini adalah BBM dalam pengawasan karena merupakan jenis BBM khusus penugasan pemerintah kepada Pertamina. Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menegaskan, konsekuensi legal serta anggaran antara BBM umum dan BBM khusus penugasan sangat berbeda. Kalau BBM umum, tata niaganya mendekati 100 persen mengikuti mekanisme pasar. Sementara, tata niaga BBM khusus penugasan 100 persen dikendalikan secara penuh oleh pemerintah. Baik harga eceran, kuota, maupun wilayah distribusinya.

Menurut dia, selisih antara harga keekonomian pertalite dan harga jualnya akan diganti atau disubsidi pemerintah melalui skema dana kompensasi kepada Pertamina. Sebab, Pertamina secara khusus mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM jenis pertalite.

Sementara itu, kenaikan harga migor mendorong pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT). Kemarin Presiden Jokowi mengumumkan pemberian BLT minyak goreng untuk 23 juta warga. BLT tersebut akan diberikan untuk tiga bulan sekaligus dengan jumlah Rp 300 ribu. Jokowi menjelaskan, akibat lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional, harga migor memang mengalami kenaikan cukup tinggi.

Karena itu, untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah bakal memberikan BLT kepada 20,5 juta keluarga yang masuk dalam daftar penerima bantuan nontunai dan program keluarga harapan (PKH). ”Serta 2,5 juta PKL yang berjualan gorengan,” jelasnya.

Besaran BLT itu mencapai Rp 100 ribu per bulan dengan pemberian di muka untuk tiga bulan. Dengan begitu, bantuan yang diterima Rp 300 ribu untuk April, Mei, dan Juni.

Dia menginstruksikan kementerian, Polri, dan TNI untuk berkoordinasi dalam penyaluran BLT tersebut. ”Agar penyalurannya berjalan baik dan lancar,” tuturnya.

Sementara, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melaporkan dugaan mafia migor ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengakui, memang KPPU sempat menyampaikan adanya dugaan mafia atau kartel monopoli minyak goreng saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR. ”Kami melaporkan ini untuk melengkapi tindakan KPPU tersebut,” ujarnya.

Menurut dia, ada sembilan perusahaan besar eksportir CPO yang mengirimkan CPO ke luar negeri dengan tidak membayar pajak pertambahan nilai. Lalu, ada satu perusahaan asing selaku pembeli CPO dari sembilan perusahaan tersebut dengan nilai transaksi Rp 1,1 triliun. ”Semua CPO itu dijual ke luar negeri tanpa melewati proses industri sebagaimana ketentuan kawasan berikat,” ungkapnya.

Boyamin membeberkan inisial sembilan perusahaan eksportir CPO dan satu perusahaan asing tersebut. Yakni, PA, EP, PI, BA, IT, NL, TJ, MS, dan SP. Untuk perusahaan asing, inisialnya VOD PTE LTD. ”Semuanya PT,” tandasnya. (idr/dee/wan/lum/c14/ttg)

Artikel Harga Pertalite dan Elpiji 3 Kilogram Diprediksi Bakal Ikut Naik pertama kali tampil pada Bontang Post .

Seperti Sujanah (41), salah satu warga Sangatta Selatan ini mengeluhkan kenaikan harga yang selalu tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan.

“Kalau harga tabung sudah naik, mau tidak mau saya beli. Dari pada harus antre, belum tentu kebagian juga. Malah bisa tidak punya gas untuk masak nanti,” ungkapnya.

Ia menduga, kenaikan elpiji dipicu semakin dekatnya pelaksanaan hari besar keagamaan. Menurutnya hal ini kerap terjadi. Jika sebelumnya harga hanya berkisar Rp 27 ribu, saat ini telah mencapai Rp 30 ribu.

“Harga elpiji naik terus, biasanya kalau harga sudah naik, pasti tidak mau turun lagi,” keluhnya.

Terpisah, Triana Andini, juga ibu rumah tangga asal Jalan Masabang itu mengeluhkan hal yang sama. Wanita 25 tahun ini menyampaikan harga elpiji di Kutim terbilang mahal.

“Saat saya masih di Balikpapan, rasanya harga elpiji tidak semahal di sini. Kalau di agen hanya Rp 16 – 17 ribu saja, di eceran paling hanya Rp 20 ribu. Di sini bisa mencapai Rp 30 ribu,” bebernya.

Menurutnya, saat ini Sangatta kerap sulit mencari gas. Terlebih di kawasan pemukiman yang jauh dari agen. “Entah memang naik karena sering kekurangan gas, atau memang mendekati Natalan,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kasi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim,  Achmad Dony Evriady membantah stok elpiji minim. Menurutnya, hingga saat ini persediaan gas melon di Kutim masih aman, terlebih mendekati perayaan Natal dan tahun baru 2019 akan ada penambahan dari Pertamina. “Isu saja itu (kelangkaan elpiji, Red.), elpiji tidak langka dan harga normal. Malah mau ditambah, ini kami masih tunggu informasi dari Pertamina,” jelasnya.

Harga elpiji subsidi masih aman, hanya saja ia meminta pada masyarakat agar membeli elpiji di pangkalan atau di agen resmi. Agar tidak ada kenaikan harga diluar ketentuan. “Belinya di agen saja, jangan di pengecer. Pasti aman,” tutupnya. (*/la)

Artikel Harga Elpiji Merangkak Naik  pertama kali tampil pada Bontang Post .