“Penyesuaian mungkin perlu untuk dipertimbangkan di dalam kerangka untuk memperbaiki dari manfaat distribusi bagi masyarakat,” kata Sri Mulyani.

Hal itu dilakukan karena dari ratusan triliun rupiah subsidi energi yang dianggarkan dinikmati kelompok yang relatif mampu. “Dan, ini berarti kita mungkin akan menciptakan kesenjangan yang sedikit lebar dengan subsidi ini karena yang mampu menikmati dana subsidi ratusan triliun dan yang tidak mampu tidak menikmati,” imbuhnya.

Selain itu, Menkeu menerangkan pemerintah akan tetap memyiapkan subsidi sebagai shock absorber. Artinya subsidi yang telah naik tiga kali lipat sebanyak Rp 502 triliun tidak akan dicabut.

Tak hanya melakukan perbaikan perihal distribusi BBM kepada masyarakat. Pemerintah juga akan terus menjaga anggaran APBN agar tetap sehat pada dua tahun mendatang guna mengantisipasi ketidakpastian ekonomi.

Terakhir, Menkeu menyebut akan mendorong gotong royong pada masyarakat yang relatif mampu untuk berkontribusi lebih banyak dibanding masyarakat kurang mampu.

“Semuanya gotong royong kelompok masyarakat yang relatif mampu harus mengontribusikan lebih banyak, dibandingkan masyarakat yang tidak mampu yang harus kita bantu dengan berbagai instrumen. Dari mulai bansos sampai dengan subsidi, tapi yang tepat sasaran,” pungkasnya. (jawapos)

Artikel Jelang Harga Naik, Menkeu Beri Sinyal Pembatasan Pertalite dan Solar pertama kali tampil pada Bontang Post .

Adapun yang menjadi patokannya ialah harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD 100 per barel, padahal saat ini harga tersebut telah merangkak naik ke USD 105 per barel seiring dengan situasi geopolitik dan nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS.

Ia menyebut, saat ini harga jual eceran Pertalite sebesar Rp 7.650 per liter. Padahal, dengan asumsi ICP USD 100 per barel dan kurs 14.450 per dollar AS, maka seharusnya harga keekonomian Pertalite sebesar Rp 14.450 per liter.

“Selisih sebesar sekitar Rp 6.800 per liter itu yang kemudian dibayarkan oleh pemerintah kepada Pertamina sebagai kompensasi,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu, menurut Sri Mulyani, harga keekonomian solar sebenarnya Rp 13.950 per liter. Ini adalah harga dengan asumsi ICP USD 100 per barel dan nilai tukar 14.450 per dollar AS. Sedangkan harga solar subsidi saat ini Rp 5.150 per liter.

“Jadi bedanya antara harga sebenarnya dengan harga berlaku itu Rp 8.800 per liter,” ujar Sri Mulyani.

Tak hanya Pertalite dan Solar, Sri Mulyani juga membeberkan bahwa subsidi lebih besar lagi yang harus ditanggung pemerintah adalah subsidi LPG tabung 3 kilogram (kg). Saat ini, harga LPG tabung 3 kg di pasaran hanya Rp 4.250 per kg.

Padahal berdasarkan harga keekonomiannya seharusnya Rp 18.500 per kg. Dengan demikian subsidinya lebih besar, sekitar Rp 18.500 per tabung. “Karena besaran inilah, waktu menyampaikan di DPR subsidi (awal) Rp 158 triliun jelas tidak cukup dan ini baru masalah harganya,” pungkasnya. (jawapos)

Artikel Menteri Keuangan Sebut Harga Pertalite Seharusnya Rp 14.450 dan Solar Rp 13.950 pertama kali tampil pada Bontang Post .

Sebagai BBM yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, kenaikan harga pertalite menjadi yang paling disorot. Per Juli 2022, konsumsi pertalite sudah mencapai 16,8 juta kiloliter (kl). Informasi yang berkembang, pemerintah berencana menaikkan harga pertalite dari Rp 7.650 menjadi di kisaran Rp 10.000.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa kenaikan harga BBM subsidi, termasuk pertalite, tidak boleh sembrono. Perhitungannya harus detail. ”Semuanya saya suruh hitung betul sebelum diputuskan,” katanya setelah meninjau renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, kemarin (23/8).

Pihaknya menyadari bahwa kenaikan harga pertalite akan memberikan pengaruh besar terhadap hajat hidup orang banyak. Karena itu, presiden meminta jajarannya berhati-hati terhadap dampak yang akan timbul. ”Jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” tegasnya.

Selain daya beli dan konsumsi masyarakat, Jokowi mengingatkan bahwa kenaikan harga pertalite bisa memengaruhi kenaikan inflasi. Juga berpengaruh pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, saat ini seluruh skema penghitungan kenaikan harga BBM subsidi terus dimatangkan. ”Pemerintah sudah siapkan beberapa alternatif, kita sudah siapkan. Dalam waktu dekat akan dilaporkan kepada Bapak Presiden. Menunggu skenario,” jelasnya.

Sementara itu, dari sisi keuangan negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan, jika konsumsi BBM terus meningkat, anggaran subsidi energi dan kompensasi pada 2022 yang mencapai Rp 502,4 triliun tidak akan cukup. ”Kita memperkirakan apabila laju konsumsi seperti yang terjadi pada tujuh bulan terakhir ini, Rp 502 triliun akan habis dan masih akan ada tambahan lagi,” ungkapnya pada rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI kemarin.

Dari hitungannya, diperlukan tambahan anggaran Rp 198 triliun untuk menyubsidi pertalite dan solar. Tambahan itu diperlukan apabila tidak ada kenaikan harga BBM dalam waktu dekat.

Ani, sapaan karib Sri Mulyani, menyebutkan, pemerintah kini hanya memiliki tiga pilihan. Pertama, menambah anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp 700 triliun. Kedua, membatasi penyaluran BBM subsidi sehingga tidak semua masyarakat bisa mengakses. Ketiga, menaikkan harga BBM subsidi. ”Tiga-tiganya enggak enak. APBN jelas akan sangat berat karena anggaran subsidi dana kompensasi itu sudah naik tiga kali lipat tahun ini menjadi Rp 502 triliun, tetapi ternyata masih kurang,” bebernya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyebutkan, kenaikan harga BBM subsidi tentu akan menimbulkan dampak yang signifikan bagi perekonomian. Sebab, pertalite adalah BBM yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. ”Di tahun 2021 saja konsumsinya sampai 79 persen terhadap total konsumsi bensin. Tahun ini lebih dari 80 persen porsi konsumsinya karena mobilitas masyarakat makin leluasa,” terangnya kepada Jawa Pos kemarin.

Terlebih, pemerintah sudah lebih dulu menaikkan harga pertamax. Itu menimbulkan adanya gap yang lebar antara pertamax dan pertalite. Sebagian masyarakat yang sebelumnya mengonsumsi pertamax ada yang beralih ke pertalite karena lebih terjangkau. Akibatnya, terjadi peningkatan volume konsumsi pertalite.

Dalam analisis Faisal, dengan asumsi harga baru pertalite di kisaran Rp 10 ribu, akan memicu tambahan inflasi di atas 3 persen. Apabila tanpa ada kenaikan harga BBM, total inflasi pada 2022 diperkirakan ada di kisaran 5–6 persen. Artinya, jika ada tambahan 3 persen inflasi, ada kemungkinan inflasi melonjak di kisaran 7,5–8 persen terhadap total inflasi. ”Bahkan bisa lebih peningkatannya,” kata dia.

Sejalan dengan kenaikan harga BBM subsidi, harga bahan pangan juga akan terpengaruh. ”Biasanya selalu begitu, (harga) BBM naik, ya harga pangan naik,” cetus Faisal.

Saat ini inflasi di komoditas pangan bergejolak (volatile food) ada di kisaran 11 persen. Angka 11 persen itu bisa terus terkerek naik jika harga BBM subsidi dinaikkan. ”Ini berarti dampak ke masyarakat menengah ke bawah akan sangat besar. Masyarakat menengah ke atas bagaimana? Tidak banyak pengaruh. Mereka akan tetap bisa membeli barang seperti biasa. Tapi, ya mungkin pembelian barang nonesensial jadi berkurang,” ulasnya.

Kondisi seperti itu, imbuh Faisal, harus dipikirkan matang-matang oleh pemerintah. Apalagi, saat ini momentum pemulihan ekonomi tengah berlangsung. ”Dampaknya bisa ke mana-mana,” tuturnya.

Dari Jawa Timur, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Jawa Timur Bali Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Deny Djukardi menegaskan, pihaknya berupaya memastikan keandalan pasokan di tengah momen kritis seperti saat ini. Pihaknya menyebutkan, pasokan BBM wilayah Jatimbalinus mencapai 42,7 ribu kl. ”Dengan stok seperti ini, ketahanan kami mencapai rata-rata 10 sampai 15 hari,” ujarnya.

Deny mencontohkan penyaluran BBM untuk wilayah Jawa Timur. Penyaluran BBM jenis gasoline mencapai 14,1 ribu kl per hari. Sedangkan penyaluran gasoil mencapai 9,6 ribu kl per hari.

Penyaluran tersebut dilakukan melalui terminal BBM yang tersebar di beberapa tempat, yaitu Tuban, Surabaya, Malang, Madiun, Banyuwangi, dan Camplong (Sampang). Titik-titik itu mengeluarkan rata-rata 45,2 ribu kl BBM per hari. ”Kami harus menegaskan bahwa penyaluran BBM subsidi sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Diperuntukkan bagi mereka yang berhak dan kurang mampu secara ekonomi,” jelasnya. (jawapos)

Artikel Pertalite Direncanakan Rp 10 Ribu Per Liter pertama kali tampil pada Bontang Post .