Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, menyatakan dukungan penuhnya terhadap proyek strategis tersebut.

Menurutnya, kehadiran tol ini akan mempercepat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi logistik, dan secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi Kaltim, khususnya wilayah tengah dan pesisir timur.

“Kami sangat mendukung. Kalimantan Timur memang sudah memiliki jalan tol, namun kondisinya belum cukup optimal. Akses ke Bontang masih melalui jalur yang cukup menantang,” ujarnya.

Politikus dari Dapil Bontang, Kutim, dan Berau itu menilai, proyek tol ini akan memangkas waktu tempuh dan memberikan kenyamanan dalam perjalanan.

Hal ini sangat dibutuhkan untuk menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas industri.

Namun demikian, ia mengingatkan agar pembangunan jalan tol tetap memperhatikan efisiensi dan tidak membebani masyarakat dengan tarif tinggi.

“Biaya membangun tol sangat besar. Kalau trase terlalu panjang, bisa memberatkan pemerintah dan juga pengguna jalan,” katanya.

Syarifatul juga mendorong agar pembangunan tol tidak berhenti di Bontang, melainkan dilanjutkan ke Kutai Timur dan Berau.

Menurutnya, konektivitas hingga ke wilayah tersebut akan memperkuat peran Kaltim dalam menyongsong hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Berau punya potensi pariwisata luar biasa, dan Kutim kaya akan sumber daya alam. Jika tol sampai ke sana, dampak ekonominya akan luar biasa,” tegasnya.

DPRD Kaltim, tambahnya, siap mengawal kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan tol ini, termasuk dalam hal dukungan kebijakan dan pembebasan lahan.

Dengan semakin kuatnya infrastruktur antarwilayah, Kaltim diyakini akan semakin siap menjadi daerah penyangga IKN yang tangguh dan maju. (prokal)

Artikel Pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang, Politikus Golkar; Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Sementara DED (detail engineering design) juga sudah ada, tinggal proses revisi. Saat ini sedang tahap penyiapan untuk kajian lingkungan,” jelasnya. Pemprov Kaltim, sambung dia, berharap secepatnya konstruksi Tol Samarinda-Bontang dimulai. Pemprov juga berharap Tol Samarinda-Bontang masuk proyek strategis nasional (PSN). Sementara mengenai mekanisme pendanaan, Abu Helmi menuturkan bisa bersumber dari APBN dan murni investasi swasta.

Di sisi lain, persoalan lahan belum rampung dibahas pemprov Kaltim. Namun, dia menyampaikan jika hal itu sudah dimasukkan ke daftar program strategis nasional. “Kalau masuk ke sana maka ada kewajiban pemerintah pusat untuk membiayai. Sementara Pemprov Kaltim dalam posisi mendukung sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.

Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2020, ada sembilan PSN di Kaltim. Pertama, adalah fasilitas coal to methanol Kutai Timur, pengembangan lima lapangan gas, dan pembangunan irigasi rawa Telake. Kemudian, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara, Bendungan Marang Kayu di Kukar, dan Pelabuhan KEK Maloy di Kutim. Juga ada pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang, Tol Balikpapan-Samarinda, dan pembangunan kilang minyak di Bontang.

Berdasarkan desain awal yang dibuat Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kaltim, Tol Samarinda-Bontang bersinggungan dengan Tol Balikpapan Samarinda (Balsam). Di Seksi 4 tol Balsam nanti dibangun jembatan di atas Sungai Buaya yang akan menghubungkan Tol Balsam dengan Tol Samarinda-Bontang. Tol ini juga akan dibuat mengarah ke Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto di Samarinda Utara. Secara keseluruhan, anggaran pembangunan tol ini diperkirakan Rp 11 triliun. Termasuk Rp 1 triliun untuk pembangunan jembatan di atas Sungai Buaya. Jika kajian lingkungan dan DED Tol Balikpapan-Bontang rampung, megaproyek itu akan dilelang pemerintah.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit turut menyampaikan jika Tol Samarinda-Bontang masih dalam tahap review studi kelayakan. “Tol Samarinda-Bontang masih proses review FS (feasibility study/studi kelayakan) tahun 2021,” katanya. Danang menambahkan keputusan untuk melanjutkan rencana pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang itu baru bisa diketahui setelah review studi kelayakan rampung. “Kalau semua lancar dan dari review FS dinyatakan layak, akan lelang paling cepat 2023,” ungkap pria berkacamata ini. (nyc/riz/k8)

Artikel Kajian Lingkungan Tol Samarinda-Bontang Mulai Digarap pertama kali tampil pada Bontang Post .

Herry mengungkapkan, kegiatan prioritas KPBU pada tahun depan adalah rencana pembangunan Jalan Tol Batulicin-Tanah Grogot yang akan menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Tanah Grogot, Kalimantan Timur. “Masuk prioritas KPBU bidang PUPR tahun 2022. (Dalam) tahap outline business case/OBC (kajian awal pra-studi kelayakan) dengan estimasi jumlah investasi Rp 33,9 triliun,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, arah kebijakan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR pada tahun depan adalah, fokus pada kebijakan pelaksanaan penyiapan transaksi KPBU. Sehingga dokumen siap sebelum transaksi. Pembiayaan infrastruktur PUPR di calon ibu kota negara (IKN) baru, sambung dia, juga melalui skema KPBU. “Jadi fokus DJPI (Ditjen Pembiayaan Infrastruktur) lebih ke penyiapan studi kelayakan atau final business case, serta melakukan transaksi atas proyek yang disiapkan,” katanya.

Untuk diketahui, rencana pembangunan Jalan Tol Batulicin-Tanah Grogot (Kuaro) telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Jalan Bebas Hambatan. Berdasarkan perencanaan Kementerian PUPR pada tahun lalu, panjang jalan tol Batulicin-Tanah Grogot ini direncanakan sepanjang 219 kilometer. Namun, data teknis tol Batulicin-Tanah Grogot hingga saat ini belum dibeber pemerintah. Termasuk terbagi dalam beberapa seksi.

“Kalau semua lancar dan dari review FS dinyatakan layak, akan lelang paling cepat 2023,” ungkap pria berkacamata ini. Sementara itu, mengenai rencana kegiatan pembangunan jalan tol Batulicin-Tanah Grogot, dia belum bisa menerangkan lebih lanjut. “Untuk pembahasan jaringan jalan, mungkin bisa dengan Dirjen Bina Marga saja yang lebih pas,” tutur pria yang sempat menjabat ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini.

Dalam keterangannya, beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda menyampaikan, rencana pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang sepenuhnya ditangani pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. “Masalah trase sudah ditetapkan. Hanya saja memang terkendala, berbenturan juga dengan hutan lindung. Kemudian juga dengan permukiman, yang ini masih dibahas,” katanya.

Di awal 2021, kegiatan pengkajian ulang dokumen studi kelayakan jalan tol Samarinda-Bontang dikerjakan konsultan PT Perentjana Djaja yang beralamat di Jakarta Selatan. Kegiatan ini menggunakan APBN 2020 sebesar Rp 5,152 miliar. Rencana pembangunan tol Samarinda-Bontang dikaji Pemprov Kaltim sejak 2013. Berdasarkan perencanaan delapan tahun lalu itu, tol Samarinda-Bontang yang direncanakan sepanjang 94 kilometer, memang melintasi kawasan hutan lindung. Ada areal hutan lindung sepanjang 17 kilometer di utara Kota Bontang, tepatnya di wilayah Kecamatan Marangkayu, Kukar.

Masih mengacu pada perencanaan sebelumnya, nilai investasi tol Samarinda-Bontang sekitar Rp 9,6 triliun. Biaya itu di luar anggaran untuk kegiatan pembebasan lahan. Namun, menurut penghitungan terbaru karena pengaruh inflasi dan eskalasi harga material, rencana pembiayaan membengkak menjadi Rp 11 triliun. Tol Samarinda-Bontang terbagi atas empat seksi. Seksi I (ruas Palaran-Bandara APT Pranoto dengan panjang 23,5 kilometer), Seksi II (ruas Bandara APT Pranoto-Sambera sepanjang 24 kilometer, Seksi III (ruas Sambera-Marangkayu) sepanjang 22,5 kilometer, dan Seksi IV (ruas Marangkayu-Bontang) sepanjang 24 kilometer. (kip/riz/k8)

Artikel Jalan Tol Samarinda-Bontang Tak Masuk Prioritas 2022, Lelang Paling Cepat 2023 pertama kali tampil pada Bontang Post .