“Betul (pendaftaran dibuka tanggal 21 Februari). Bersamaan dengan pembukaan pendaftaran SNMPTN SNMPTN,” kata Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Nizam, Senin (17/2/2020).

Pernyataan senada disampaikan Plt Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Paristiyanti Nurwadani. KIP Kuliah ini bagi calon mahasiswa baru yang baik dalam akademik namun kurang mampu.

“Rencananya KIP Kuliah pendaftaran akan dimulai tanggal 21 Februari kemudian diperuntukkan bagi lebih 400 ribu calon mahasiswa baru sesuai UU 12, (untuk) berpotensi akademik tapi kurang mampu,” kata Paristiyanti di Universitas Sahid Jakarta, Jalan Prof. DR. Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).

Paristiyanti mengatakan peserta didik yang memiliki KIP atau Kartu Keluarga Sejahtera akan diprioritaskan untuk mendapatkan KIP Kuliah. Sementara, yang tidak memiliki kedua kartu itu masih bisa mendaftar KIP Kuliah dengan syarat tertentu.

“Wnggak punya KIP, enggak punya Kartu Sejahtera, masih bisa daftar. Tapi dengan dokumen valid tapi juga akan divalidasi oleh Perguruan Tinggi, apa memang betul dari keluarga kurang mampu tapi potensi akademiknya bagus dan diterima di Perguruan Tinggi, maka juga bisa,” kata Paristiyanti.

Selain itu, Paristiyanti mengatakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) soal KIP Kuliah masih dalam proses kajian. Kemendikbud juga berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam proses tersebut.

“Permendikbud bukan kayak bikin surat. Namanya peraturan harus dikaji. Ini kami kerja sama dengan Kumham agak lebih ngebut menyelesaikan KIP Kuliah. Saya yakin tidak lama lagi, Kemenkum HAM yang selama ini juga sangat membantu kami,” tutur Paristiyanti. (Detik)

Artikel Siap-Siap Daftar, KIP Kuliah Dibuka 21 Februari pertama kali tampil pada Bontang Post .

Anggaran ketiga kartu itu sudah dibahas dalam rapat kabinet paripurna tentang persiapan penyusunan anggaran dan pagu indikatif tahun 2020 di Istana Kepresidenan, Bogor, kemarin (23/4). “Berbagai program yang selama ini sudah disampaikan untuk ditampung seperti Kartu Sembako, KIP Kuliah, Kartu Pra Kerja, kami mulai menghitung kebutuhan anggaran,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat.

Wanita yang akrab disapa Ani itu menuturkan, tiga program kartu tersebut masuk dalam tema besar yang dicanangkan Jokowi dalam penyusunan APBN 2020. Yakni pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Setelah dalam lima tahun terakhir, pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur.

Terkait anggarannya, Ani belum bisa menjabarkan besarannya. Sebab, ketiga program itu masih akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait guna merumuskan teknisnya. Namun secara desain, Ani menyebut akan dikolaborasi dengan program yang beririsan saat ini.

Kartu sembako misalnya, akan meredesain bersama dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT). “Bisa dibuat jadi satu kartu agar bisa membantu masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari secara affordable (terjangkau),” tuturnya.

Meski alokasi pembangunan SDM akan meningkat, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memastikan pembangunan infrastruktur masih mendapat alokasi yang memadai. Sebab hingga saat ini, kebutuhan infrastruktur masih dirasakan kekurangannya. Termasuk infrastruktur dasar seperti jalan raya, air, sanitasi, hingga listrik. Bahkan ke depan, jalan-jalan arteri juga akan mendapat perhatian lebih.

Implikasinya, kata Ani, Presiden menginstruksikan untuk melakukan efisiensi atau pengurangan pada sektor belanja barang di Kementerian/Lembaga. Sehingga kebijakan pembangunan, terutama belanja modal yang berhubungan dengan SDM dan infrastruktur bisa mendapat ruang fiskal yang cukup.

Soal berapa potensi yang bisa dipangkas, Ani menilai bisa cukup signifikan. Dalam arahannya, presiden ingin agar alokasi belanja barang bisa disamakan dengan tahun 2015, yakni Rp. 233 triliun. “Sekarang ini belanja barang bisa sampai Rp 290 triliun, jadi nanti kita lihat space ini, pasti dialihkan untuk belanja modal,” tuturnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan atensi di sektor lain. Untuk birokrasi misalnya, reformasi struktural dalam rangka meningkatkan daya saing dalam perizinan, investasi, dan ekspor.

“Tanpa adanya peningkatan dan tambahan di bidang investasi dan ekspor jangan harap pertumbuhan ekonomi kita akan semakin meningkat,” ujarnya.

Selain itu, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah stabilitas keamanan. Apalagi, pasca pemilu 2019, potensi adanya gangguan keamanan harus diantisipasi. Jokowi pun meminta Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan Menteri terkait menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Dengan adanya stabilitas, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan diharapkan bisa dilakukan. (far/jpg)

Artikel Tiga Kartu Baru Jokowi Masuk APBN 2020 pertama kali tampil pada Bontang Post .