Menurut Luhut, saat ini adanya perpanjangan jabatan Presiden Jokowi ini adalah bagian dari demokrasi. Namun semuanya nanti diserahkan kepada rakyat Indonesia DPR dan MPR untuk menentukannya. Pasalnya MPR yang punya kewenangan untuk mengubah konstitsi perpanjangan jabatan kepala negara.

“Soal mungkin atau tidak, itu DPR dan MPR yang menentukan. Tapi, bahwa ada wacana-wacana macam-macam di publik itu bagian dari demokrasi,” ujar Luhut dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Deddy Corbuzier, dikutip Jumat (11/3). “Jadi ada yang bilang hastag turunkan Jokowi, ya so what, terus ada yang bilang Jokowi perpanjang ya udah, tapi kalau suara membesar ya silakan mau ditanggapi atau tidak, kan tergantung dari perwakilan rakyat juga,” tambahnya.

Luhut juga mengaku dirinya memiliki data dari rakyat Indonesia yang menginginkan agar Pemilu 2024 ditunda pelaksanaanya. Sehingga wacana penundaan Pemilu ini berdasarkan suara dari rakyat Indonesia.

“Kita kan punya big data, dari big data itu 110 juta itu macam-macam, dari Facebook dan segala macam, karena orang main Twitter kira-kira 110 juta,” katanya.

Luhut menuturkan, dari big data tersebut masyarakat kelas menengah ke bawah menginginkan tidak ingin adanya kegaduhan politik di Indonesia akibat Pemilu 2024. Bahkan masyarakat takut adanya pembelahan, seperti di Pilpres 2019 lalu yang muncul ‘kecebong’ dan ‘kampret’.

“Kalau di bawah menengah bawah ini itu pokoknya pengen tenang, bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin, karena tidak mau lagi kita sakit gigi dengar ‘kampret’, ‘kecebong’, ‘kadrun’ lah itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu,” ungkapnya.

Bahkan Luhut mengungkapkan dari big data tersebut masyarakat juga tidak ingin Indonesia dalam keadaan susah akibat pandemi Covid-19, namun malah menghaburkan uang demi penyelenggaran Pemilu 2024. Pasalnya menurut Luhut, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 bisa menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 110 triliun.

“Sekarang lagi gini-gini sekarang kita coba tangkap dari publik, itu bilang kita mau habisin Rp 110 triliun lebih untuk memilih ini keadaan begini, ngapain sih. Rp 110 triliun untuk Pilpres dengan Pilkada, kan serentak. Nah itu yang rakyat ngomong,” tegasnya.

Karena itu, Luhut megatakan seharusnya partai-partai politik bisa menangkap aspirasi dari masyakat mengenai keengganan Pemilu 2024 itu diselenggarakan. “Nah ini ceruk orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada yang di Partai Gerindra, ada yang di PDIP ada yang di PKB, Golkar, kan di mana-mana ceruk ini. Ya nanti kita lihat mana yang mau dengar suara kami. Itu kan bisa melihat yang paling menguntungkan untuk suara kami,” tuturnya.

Luhut mengatakan, perpanjangan masa jabatan Presiden RI bukan hal yang baru. Karena di negara-negara lain juga banyak yang melakukan hal tersebut. Itu karena pemimpinnya masih dicintai oleh rakyatnya. “Banyak di negara lain (perpanjangan jabatan Presiden, Red). Kan banyak sejarahnya, dan itu pernah terjadi dan cukup banyak terjadi sudah ada,” pungkasnya.

Diketahui, usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang meminta agar Pemilu 2024 ditunda hingga dua tahun itu kemudian mendapat sambutan dari sejumlah elite partai. Seperti Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas.

Mereka menyatakan kondisi perekonomian belum stabil akibat Covid-19, sehingga Pemilu 2024 perlu ditunda agar pemerintah bisa fokus untuk pulih. Namun, usulan tersebut mendapat penolakan dari Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang notabene adalah partai pengusung Jokowi sendiri.

Kendati demikian tidak sedikit pihak-pihak, seperti koalisi masyarakat sipil yang tegas menolak usulan tersebut dan berharap Pemilu serentak tetap bisa dilaksanakan pada 2024 mendatang. (jawapos)

Artikel Luhut Akui Punya Big Data, Rakyat Ingin Pemilu 2024 Ditunda pertama kali tampil pada Bontang Post .

Hal itu terlihat dalam rekaman video saat Jokowi meresmikan tujuh pelabuhan penyeberangan dan empat kapal motor penumpang (KMP) di Danau Toba, Sumatera Utara, pada Rabu (2/2/2022).

Saat peresmian tersebut, Jokowi didampingi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Bupati Toba Poltak Sitorus, dan Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga.

Menurut pengamat sosial dan politik, Adian Radiatus, aksi Luhut yang menerima telepon saat Presiden Jokowi berpidato menjadi sesuatu yang menunjukkan keberanian yang luar biasa secara etika protokoler kepresidenan.

“Apalagi bila ternyata itu telepon keluar,” kata Adian dalam keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLJakarta, Sabtu (5/2/2022).

Karena itulah, Adian menyarankan publik mencari tahu penyebab sebenarnya Luhut bertelepon saat Jokowi berpidato.

“Kemungkinan sang menteri yang selama ini paling berkepentingan menjaga keselamatan Presiden dimanapun berada tentu kesiagaannya sangat tinggi,” ucapnya, dilansir dari rmol.id.

Adian pun menduga itu merupakan telepon masuk yang sifatnya sangat penting seperti high report dari petugas lapangan untuk menginformasikan segala hal yang berkaitan dengan agenda presiden berikutnya.

“Apakah sungguh aman dari sisi pengamanan atau harus ada perubahan. Dan sudah menjadi rahasia publik, Menteri Luhut adalah akses yang otoritasnya kepada Presiden Jokowi demikian tinggi,” terang Adian.

Adian juga berpandangan, aksi Luhut itu bukan secara sengaja ingin mengabaikan Presiden Jokowi. Sayang, dia tidak menyadari hal itu akan ditonton jutaan pasang mata.

“Untuk menjaga marwah dan martabat kepresidenan alangkah sportifnya bila Menko Luhut memberi klarifikasi singkat dan bagaimanapun kata ‘maaf’ patut disampaikan kepada presiden tanpa harus ditegur gegara urusan sesama tugas negara,” ungkapnya.

Mengutip dari kumparan.com, Jubir Kemenko Marves Jodi Mahardi menyatakan, saat itu Luhut menerima panggilan telepon Menkes Budi Gunadi Sadikin. Panggilan tersebut harus diangkat Luhut saat itu.

“Dari keterangan Pak Menko, beliau menyampaikan bahwa saat itu beliau sedang menerima telepon dari menkes yang sedang meng-update kondisi lonjakan kasus yang cukup signifikan,” ucap Jodi.

“Dalam laporan tersebut, beliau menerima 2 laporan setidaknya yakni soal PTM dan evaluasi Jawa Bali,” sambung dia.

Jodi menambahkan, Luhut ingin laporan dari menkes segera disampaikan ke Jokowi. Sehingga tindakan pencegahan corona dapat diambil dengan cepat. “Hal tersebut harus dilakukan tentunya untuk segera bisa dilaporkan ke presiden untuk diambil langkah-langkah mitigasi yang cepat. Karena saat itu kebetulan Pak Menko sedang mendampingi kegiatan presiden,” tutur Jodi.

“Hal ini penting dilakukan sebagai bagian langkah crisis management penanganan pandemi yang harus dilakukan dengan cepat dan terukur,” pungkas Jodi. (*)

Artikel Luhut Teleponan saat Presiden Jokowi Pidato, Adian; Luar Biasa Berani pertama kali tampil pada Bontang Post .