Kepala Disdikbud Bambang Cipto Mulyono mengatakan hingga kini belum tahu alokasi anggaran itu diperuntukkan apa. Apalagi sampai saat ini juga belum ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

“Anggaran ini untuk apa kami pelajari dulu. Tunggu petunjuk teknis,” kata Bambang.

Bahkan untuk MBG ini seluruh kabupaten atau kota di Kaltim yang belum melakukan uji coba juga bertanya-tanya. Terkait dengan arahan maupun durasi pelaksanaannya. “Termasuk uji cobanya kapan kami juga belum tahu,” ucapnya.

“Ini apakah sebagai cadangan operasional pendamping atau apa kami belum tahu,” tambah dia. Ia juga belum mengetahui terkait penunjukkan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Bontang. Nantinya untuk MBG akan menjadi tupoksi SPPG. Mulai dari pengolahan hingga distribusi. Bekerja sama dengan tim gizi, TNI, dan Polri.

Sebelumnya, Pemkot Bontang telah menganggarkan untuk program tersebut. Tepatnya di APBD 2025 ini. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Amiruddin Syam.

“Sudah kami anggarkan untuk MBG nilainya sekira Rp20 miliar,” kata Amiruddin.

Akan tetapi, pemkot belum mendapatkan petunjuk teknis dari pelaksanaan program itu hingga kini. Terkait nominal anggaran tersebut dititipkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

“Kami anggarkan semampu kami. Siapa tau mungkin untuk operasional, pendampingan, atau uji coba,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sony Suwito menjelaskan nominal itu dihitung berdasarkan angka untuk satu porsi makan gratis yakni Rp10 ribu dikalikan jumlah sasaran. Tetapi angka itu bisa berubah jika memang kebutuhan anggaran membeludak daripada nominal yang telah dipatok.

“Bisa itu dilakukan pergeseran anggaran. Karena ini program dari pemerintah pusat. Tentunya daerah harus mengikuti,” pungkas Sony. (*)

Artikel Pemkot Bontang Anggarkan Rp20 M untuk MBG, Kadisdikbud Sebut Belum Tahu Peruntukkannya pertama kali tampil pada Bontang Post .

Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis menyatakan dukungannya terhadap program tersebut. Namun ia menekankan pentingnya mempertimbangkan perbedaan harga bahan baku di setiap daerah dalam pelaksanaannya.

“Setiap daerah tentu berbeda-beda dari segi harga bahan baku. Pemerintah pusat, Pak Presiden Prabowo, sebenarnya ingin program makan bergizi gratis ini berjalan demi generasi muda kita nantinya di 2045. Dari program percobaan ini, nanti akan dilihat seperti apa program ini akan berjalan,” ujarnya.

Nanda juga menyoroti uji coba yang telah dilakukan sebagai langkah positif untuk melihat efektivitas program di berbagai wilayah. “Uji coba sudah dilakukan, dan ini adalah langkah yang bagus karena dapat melihat bagaimana pagu anggaran dari pemerintah pusat diaplikasikan di daerah yang berbeda-beda,” ungkapnya.

Dirinya menegaskan bahwa harga bahan baku di Kaltim cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Jawa, sehingga perlu ada pembahasan lebih lanjut untuk menyesuaikan nilai anggaran dengan kondisi wilayah masing-masing.

Harga bahan baku harus dipertimbangkan. Di setiap wilayah ada perbedaan, kalau Kaltim pasti lebih tinggi dibandingkan Pulau Jawa,” jelasnya.

Ananda berharap ada ruang untuk diskusi lebih mendalam ke depannya. “Nanti harus ada pembahasan yang lebih detail dan komprehensif untuk menjalankan program ini. Misalnya, apakah ke depan nilainya akan menyesuaikan dengan wilayahnya, atau setiap daerah memberikan tambahan dengan APBD dan disesuaikan dengan masing-masing daerah. Jadi, kita lihat saja dari uji coba ini akan menjadi masukan yang sangat baik untuk pemerintah pusat,” jelasnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, sempat meninjau langsung simulasi Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2024 di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Balikpapan, beberapa waktu lalu. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas gizi siswa, khususnya bagi mereka yang berkebutuhan khusus. “Kami ingin memastikan program ini berjalan dengan baik,” ujar Akmal.

Meski alokasi anggaran program ini berasal dari pemerintah pusat (APBN), Akmal menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk memahami pola pelaksanaannya. “Kita harus mempertimbangkan kondisi harga yang tinggi. Pemerintah pusat mengalokasikan Rp 10 ribu per paket, tapi apakah di daerah kita harga tersebut cukup?” bebenya.

Dirinya menjelaskan bahwa simulasi yang dilakukan menjadi krusial untuk menilai kebutuhan dukungan tambahan dari anggaran daerah demi keberlanjutan program.

“Harga-harga di Balikpapan tinggi. Biaya hidup di Samarinda dan daerah lain, termasuk Mahakam Ulu, juga tinggi,” jelasnya.

Dengan program yang akan dimulai awal 2025, hasil simulasi ini akan menjadi acuan penting dan segera dilaporkan ke pemerintah pusat. “Ini adalah proyek percontohan, dan biaya aktualnya sekitar Rp17 ribu per paket. Kami siap menyukseskan program Bapak Presiden di Kaltim,” pungkasnya. (mrf/nha)

Artikel Harga Makan Gratis Tidak Ideal, Pj Gubernur Kaltim Minta Ada Penyesuaian pertama kali tampil pada Bontang Post .

BONTANGPOST.ID, Balikpapan – Program Makan Bergizi Gratis bakal diterapkan pemerintah awal tahun depan. Secara nasional, setiap anak akan mendapat menu seharga Rp 10 ribu per porsi.

Uji coba pun sudah banyak dilangsungkan. Termasuk di Kaltim. Sayangnya, alokasi anggaran yang ditetapkan pusat melalui APBN itu tidak cukup untuk diterapkan di Benua Etam. Pemprov Kaltim pun harus “nombok”.

Dalam uji coba di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Balikpapan, Pemprov Kaltim mengalokasikan biaya Rp 17 ribu per porsi. Artinya ada tambahan biaya dari daerah Rp 7 ribu.

Dengan harga segitu, setiap menu terdiri dari nasi dengan lauk ayam goreng, tempe goreng, dan sayur bening. Serta tambahan susu UHT (ultra-high temperature), air mineral gelas, dan pisang. Seluruh siswa, mulai jenjang SD hingga SMA, mendapat menu makanan bergizi gratis yang sama.

“Sejatinya agenda ini, untuk melihat bagaimana nanti program makan bergizi gratis ini akan dilaksanakan,” ucap Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim Irhamsyah, dan Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Jaya Mualimin di lokasi uji coba, Rabu (11/12) lalu.

Menurut Akmal, biaya makan bergizi gratis senilai Rp 10 ribu per porsinya sangat kecil. Sehingga Disdik Kaltim mencoba menambah pagu anggaran hingga di angka Rp 17 ribu per porsinya.

“Kalau kami mengikuti angka Rp 10 ribu (per porsi) itu kecil. Dan ini kami anggarkan Rp 17 ribu (per porsi). Di mana, kondisi satu daerah dengan daerah lain tidak sama. Ini yang lagi kami bicarakan. Apakah nanti bisa kombinasi, ini yang masih kami lihat dulu. Yang penting, kami ingin kadar gizinya terpenuhi. Jangan sampai anggaran Rp 10 ribu (per porsi) tapi gizinya kurang,” tegasnya.

Sehari setelahnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun mengkritik anggaran program Makan Bergizi Gratis yang hanya Rp 10 ribu per porsi. Dia pun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghitung ulang anggaran tersebut.

Mulanya Presiden ke-5 Indonesia ini menyebut anggaran Rp 10 ribu untuk menu makan bergizi tidak cukup. Apalagi banyak harga kebutuhan pokok yang sudah mengalami lonjakan.

“Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah,” kata Megawati dalam acara peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis dan diskusi ‘Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis’ di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis (12/12).

“Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi,” ungkapnya.

Megawati mengaku kerap mendengar keluhan warga soal kenaikan harga pangan. Karena itulah, Megawati berpesan agar Prabowo menghitung ulang anggaran program tersebut.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi tidak mempermasalahkan harga satuan porsi program makan bergizi gratis. Ia mengatakan baik harga Rp 10 ribu atau Rp 15 ribu tidak jadi masalah selama diberikan sesuai porsinya.

“Memang Rp 10 ribu, Rp 15 ribu, itu semua cukup kalau misalnya diberikan sesuai porsi,” ujar Arief saat ditemui wartawan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (13/12).

“Misalnya, kalau kebutuhan 50 gram beras, kalori, itu nanti bisa jadi 100 gram nasi. Kemudian telur ayam harganya Rp 24 ribu, kalau di supermarket mungkin Rp 30 ribu. Tapi kalau di peternak bisa Rp 22 sampai Rp 24 ribu per kilo, isinya 16. Tinggal dibagi saja satu butir, kadang-kadang bisa Rp 2 ribu. Jadi kalau dihitung masih cukup,” tutur Arief menjelaskan.

Artikel Program Makan Bergizi Gratis di Kaltim; APBD Besar, Jangan Asal Kenyang pertama kali tampil pada Bontang Post .

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pembahasan tersebut untuk menyiapkan pos anggaran pada APBN 2025. ”Itu namanya envelope, amplop (pos anggaran, Red),” katanya seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara kemarin (27/2/2024).

Bahkan, sebelumnya Airlangga menyebutkan anggaran untuk program makan siang gratis yang disiapkan pada pos anggaran APBN 2025. Anggarannya sebesar Rp 15 ribu per anak. Anggaran itu di luar anggaran untuk susu.

Di tempat yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membenarkan bahwa anggaran program makan siang gratis mulai dihitung. Menurutnya, program itu bisa menjadi program penanggulangan stunting yang sebelumnya ditujukan untuk ibu dan bayi. ”Di atas balita ditambah dengan program makan siang,” katanya.

Kementerian Kesehatan memiliki pedoman konsumsi makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang, yakni Isi Piringku. Dulu berupa program makan dengan mempertimbangkan gizi 4 sehat 5 sempurna. Seiring perkembangan, Kemenkes menilai program Isi Piringku lebih tepat. Sebab, program itu menggambarkan pedoman porsi makan dalam satu piring terdiri atas 50 persen buah dan sayur dan 50 persen sisanya karbohidrat dan protein. Kampanye itu menekankan pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak dalam konsumsi sehari-hari.

Nah, jika anggaran makanan untuk memenuhi pedoman sesuai Isi Piringku atau kriteria cukup gizi, menurut Budi, tidak cukup hanya Rp 15.000. ”Sekarang saya tanya, kalau makan Rp 15.000 kenyang apa tidak? Kalau di Jogja mungkin cukup,” ungkapnya.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ikut angkat bicara soal pembahasan program makan siang gratis di rapat kabinet. Dibahasnya program itu, menurut dia, hanya untuk jaga-jaga. Itu langkah antisipasi agar ada kesinambungan antara program yang sudah ada pada 2024 dan tidak putus di 2025.

”Dan itu kan masih nanti, bisa juga diatur di dalam APBN-P kan. APBN perubahan kan kalau memang nanti harus berubah, syukur-syukur kalau nggak berubah,” paparnya di Jakarta, kemarin.

Pemerintah, lanjut dia, berupaya mengatur agar alokasi APBN berikutnya tetap kompatibel dengan APBN saat ini. Dengan begitu, tidak terdapat banyak hambatan ketika terjadi transisi pemerintahan.

”Sehingga proses transisi itu tidak harus kayak ada apa ada pembatasan gitu. Ini bisa smooth aja,” ucapnya.

Kendati demikian, Muhadjir menampik apabila pembahasan program makan siang gratis tersebut dinilai terlalu dini. Sebab, itu baru berupa pembahasan. Belum diketok oleh DPR.

Lalu, apakah besaran Rp 15 ribu cukup? Mengingat dalam kasus viral program penurunan stunting di Depok, Jawa Barat, dengan nilai lebih tinggi, yakni Rp 18 ribu, dinilai makanan yang diberikan kurang layak.

Mantan Mendikbud itu mengatakan, pengalaman di Depok akan jadi catatan sebagai bagian dari pengalaman untuk nanti dievaluasi. Namun, yang jadi poin penting adalah keberlanjutan dari program penanganan pembangunan sumber daya manusia yang sudah dimulai dari sektor yang paling hulu. Mulai penertiban remaja putri untuk minum pil tambah darah sebagai upaya pencegahan anemia yang jadi salah satu faktor pencetus stunting. Lalu, bantuan makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak batita.

”Jadi ini tinggal teruskan aja kalau nanti itu memang betul,” katanya. Soal rencana besaran anggaran Rp 15 ribu pun dinilainya hanya perkara teknis. (dee/lyn/mia/fal/jpg/riz/kaltimpost)

Artikel Makan Siang Gratis Tidak Cukup Rp 15 Ribu Per Anak pertama kali tampil pada Bontang Post .