Mengundang jurnalis senior dan pengamat ke kediaman pribadi Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/3/2026).

Meski sudah dikembalikan, Presiden Prabowo menyentil kebijakan tersebut, terlebih di daerah Kaltim masih banyak persoalan dasar masyarakat yang belum dituntaskan.

“Jadi kita ini harus terbuka, kita harus fair. Banyak pejabat itu terlalu banyak, menurut saya ya tidak efisien. Anda lihat sendiri, kita buka-bukaan. Ada pemerintah daerah (Provinsi Kaltim), dia beli mobil dinas gubernur berapa Rp8 miliar. Saya presiden di Indonesia, saya pakai mobil buatan Indonesia, iya kan? Harganya Rp700 juta itu,” sentilnya.

Prabowo mengaku bahwa mobil yang dipakainya berkisar Rp1 miliar dengan fasilitas pengamanan presiden, salah satunya mobil anti peluru.

“Harganya tidak Rp8 miliar. Coba kita selidiki semua. Habis itu kunjungan kerja. Sudahlah, itu yang kita minta. Kesadaran, rasa tanggung jawab. Bupati, kerja untuk rakyatmu. Gubernur, kerja untuk rakyatmu. Itu yang kita minta,” pungkasnya.

Untuk diketahui, mobil dinas yang sebelumnya dibeli Pemprov Kaltim bermerek Sport Utility Vehicle (SUV) Range Rover 3 LWB Autobiography PHEV P460e, resmi dikembalikan kepada penyedia.

Bersamaan dengan itu, dana pengadaan kendaraan senilai miliaran rupiah juga telah dikembalikan dan resmi masuk ke kas daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal memastikan bahwa seluruh proses pengembalian dilakukan sesuai prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Proses pengembalian mobil dinas Pemprov Kaltim telah diserahkan kembali kepada penyedia,” ujar Faisal, dikutip dari siaran persnya, Rabu (11/3/2026).

Penyerahan kendaraan itu dilakukan di Kantor Badan Penghubung (Banhub) Kaltim di Jakarta. Mobil tersebut diserahkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, kepada Direktur CV Afisera, Subhan, selaku pihak penyedia.

Dari sisi administrasi pengadaan, kata Faisal, total nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kendaraan tersebut tercatat sebesar Rp8.499.936.000.

Nilai itu terdiri dari harga unit kendaraan sebesar Rp7.542.736.000 serta pajak sebesar Rp957.200.000 yang sebelumnya telah disetorkan ke kas negara.

Faisal menjelaskan, dana senilai Rp7.542.736.000 dari pihak penyedia telah dikembalikan ke kas daerah pada 10 Maret 2026.

Pengembalian tersebut dibuktikan melalui Surat Tanda Setoran (STS) ke kas daerah melalui Bank Kaltimtara dengan nomor STS: 006/STS-UMUM/2026. (*)

Artikel Prabowo Kritik Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Gubernur Kaltim, Bandingkan dengan Mobil Presiden pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, di Samarinda, Minggu, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kepekaan Gubernur terhadap dinamika sosial di Benua Etam.

Menurut Faisal, keputusan strategis ini diambil setelah melakukan konsultasi mendalam dengan berbagai lembaga pengawas negara.

“Bapak Gubernur mencermati masukan dari Kemendagri, KPK, dan BPK. Beliau juga mendengar langsung kegelisahan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sebagai pemimpin yang memegang teguh amanah, beliau memilih untuk mengutamakan harmoni dan kepercayaan publik di atas fasilitas jabatan,” ujar Faisal, melansir Antara.

Faisal menjelaskan mobil dinas jenis Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e senilai Rp8,49 miliar tersebut diketahui baru saja melewati proses serah terima pada 20 November 2025 lalu.

Namun, Faisal memastikan bahwa kendaraan tersebut sama sekali belum menyentuh aspal Kalimantan Timur.

“Unitnya masih berada di Kantor Badan Penghubung Kaltim di Jakarta. Jadi, mumpung belum pernah digunakan untuk operasional, Bapak Gubernur memerintahkan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk segera memproses pengembaliannya,” tambahnya.

Ia mengungkapkan proses administrasi pembatalan telah berjalan sejak Jumat lalu. Pihak penyedia, CV Afisera Samarinda, dilaporkan kooperatif dan memahami situasi yang berkembang.

Berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, dana sebesar Rp8.499.936.000 wajib disetorkan kembali oleh penyedia ke kas daerah dalam waktu maksimal 14 hari setelah unit diterima kembali.

Langkah berani ini diharapkan menjadi titik akhir dari polemik yang sempat memanas di ruang publik. Sebagai konsekuensinya, Rudy Mas’ud akan kembali menggunakan kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitas kedinasan sebagai orang nomor satu di Kaltim.

“Keputusan ini adalah bukti nyata komitmen Pemprov Kaltim terhadap prinsip good governance. Bapak Gubernur berterima kasih atas kritik konstruktif dari masyarakat. Bagi beliau, menjaga integritas dan kebersamaan jauh lebih berharga daripada fasilitas mewah,” jelas Faisal. (*)

Artikel Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Kembalikan Mobil Dinas Rp8,49 Miliar pertama kali tampil pada Bontang Post .

Di tengah sorotan atas kondisi sekolah rusak, infrastruktur jalan yang belum merata, hingga layanan kesehatan yang dinilai masih menyisakan persoalan, kebijakan tersebut dianggap belum menyentuh prioritas paling mendesak bagi masyarakat.

Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penggunaan fasilitas mewah oleh kepala daerah, terlebih saat sejumlah kebutuhan dasar warga dinilai belum sepenuhnya terpenuhi.

“Kalau saya jadi gubernur, pasti tidak akan menggunakan mobil mewah,” kata Baharuddin, melansir Kaltim Post (induk Bontang Post), Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, anggaran miliaran rupiah itu lebih tepat dialihkan untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak, baik tingkat SMA maupun SMK. Dia menilai, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) tidak bisa dilepaskan dari kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang layak.

“Lebih baik kita dorong ke sana. Berapa sekolah yang rusak parah atau sedang? Itu yang harus jadi perhatian,” ujarnya. Selain pendidikan, Baharuddin juga menyinggung kondisi jalan di sejumlah wilayah Kaltim yang masih membutuhkan perbaikan.

Infrastruktur dasar, kata dia, memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Termasuk di sektor pertanian dan perikanan. Kata dia, dukungan terhadap petani dan nelayan semestinya menjadi prioritas, misalnya melalui bantuan alat produksi, perahu, atau mesin.

Di sektor kesehatan, dia menilai klaim layanan gratis belum sepenuhnya dirasakan mudah oleh masyarakat saat membutuhkan pengobatan. “Kesehatan dibilang gratis, tapi kadang masih susah saat orang mau berobat. Seharusnya anggaran dibawa ke sana,” ucapnya.

Baharuddin berpandangan, penggunaan fasilitas mewah oleh pejabat publik baru relevan jika tingkat kesejahteraan rakyat telah merata dan kebutuhan dasar terpenuhi.

Lebih jauh, pihaknya juga meminta agar setiap rencana pengadaan fasilitas bernilai besar dipublikasikan secara terbuka sebelum proses lelang dilakukan. Transparansi, menurut dia, menjadi kunci untuk menghindari kecurigaan publik.

“Kalau mau mengadakan, dipublikasikan saja sebelum dilelang. Sampaikan ke masyarakat, pemerintah provinsi akan mengadakan mobil untuk ini dan itu. Rakyat setuju atau tidak?” katanya.

Nah, jika tidak ada keberatan dari masyarakat, pengadaan bisa dilanjutkan. Namun, jika muncul penolakan luas, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan ulang kebijakan tersebut. “Ingat, kontrak (masa jabatan) kita ini hanya lima tahun. Jadi gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya. (*/riz/kpg)

Artikel Soal Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Gubernur Kaltim, Demmu: Harusnya Izin Dulu ke Rakyat pertama kali tampil pada Bontang Post .