Data tersebut tercantum dalam laporan piutang pajak Bontang. Dari sejumlah jenis pajak, piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi penyumbang terbesar. Nilainya mencapai Rp59,65 miliar pada 2025.

Angka tersebut sebenarnya sedikit menurun dibandingkan 2024. Saat itu, piutang PBB-P2 tercatat Rp59,80 miliar. Dengan demikian, terdapat penurunan sekitar Rp147,86 juta atau 0,25 persen.

Kepala Bapenda Bontang Natalia Trisnawati mengatakan, kecilnya penurunan piutang PBB-P2 bukan berarti upaya penagihan tidak berjalan. Ada persoalan data dan penetapan pajak yang membuat angka piutang tetap terlihat besar.

“DHKP untuk PBB-P2 memang selalu naik. Setiap tahun ada pendataan wajib pajak baru, sehingga ketetapan pajaknya juga bertambah,” kata Natalia, Kamis (20/8/2026).

Menurut dia, persoalan piutang PBB-P2 juga berkaitan dengan data lama yang berasal dari masa pengelolaan pajak sebelum sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Bapenda masih harus melakukan verifikasi terhadap data tersebut sebelum dapat menghapusnya dari sistem.

Natalia menyebut sebagian piutang lama bahkan berasal dari database hasil peralihan dari KPP Pratama. Nilainya cukup besar sehingga menjadi salah satu faktor yang membuat piutang PBB-P2 sulit ditekan secara drastis.

“Yang harus kami garap adalah data dari peralihan KPP Pratama. Piutang dari data lama itu nilainya sekitar Rp40 miliar,” ucapnya.

Selain PBB-P2, sejumlah piutang pajak lain juga mengalami kenaikan. Piutang Pajak Air Tanah meningkat dari Rp127,45 juta pada 2024 menjadi Rp3,42 miliar pada 2025.

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan juga naik dari Rp20,40 juta menjadi Rp158,18 juta. Sementara itu, piutang PBJT Jasa Perhotelan meningkat menjadi Rp238,90 juta.

Di sisi lain, beberapa jenis piutang justru mengalami penurunan. Piutang PBJT Tenaga Listrik turun signifikan dari Rp987,88 juta menjadi Rp14,80 juta. Piutang PBJT Makanan dan/atau Minuman juga turun menjadi Rp1,84 miliar.

Bapenda kini menyiapkan langkah pembenahan melalui cleansing data pajak, terutama untuk PBB-P2. Program tersebut diarahkan untuk membersihkan data piutang yang sudah tidak relevan dari sistem, bukan sekadar menghapus administrasi secara manual.

“Harapan saya, penghapusan itu sampai ke sistem. Jangan hanya suratnya yang dihapus, tetapi database-nya juga benar-benar dibersihkan,” tegas Natalia.

Bapenda juga melakukan pemutakhiran terhadap wajib pajak potensial, khususnya kelompok Buku 4 dan Buku 5. Proses tersebut menyasar data ganda, pemilik yang sudah tidak ada, perubahan kepemilikan hingga objek pajak yang telah berubah fungsi. (ak)

Artikel Piutang Pajak Bontang Tembus Rp65,49 Miliar, PBB-P2 Jadi Beban Terbesar pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Saat ini yang masuk baru Rp3.778.257.022,” kata Kepala Bapenda Bontang Syahruddin.

Menurutnya penyebab masih belum mencapai 15 persen sesuai dengan porsi di triwulan ini dikarenakan bersamaan waktunya dengan pendistribusian surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT). Namun Bapenda telah memiliki skema ampuh yakni dengan pelaporan pendistribusian SPPT dengan elektronik.

“Jadi saat ini pengurus RT membagikan dengan melampirkan foto. Sehingga prosesnya lebih cepat,” ucapnya.

Capaian ini dipandangnya juga lebih banyak dibandingkan awal tahun lalu hanya Rp900 juta. Bahkan perusahaan juga telah menyampaikan lebih cepat. Nantinya Bapenda akan membuka layanan keliling ke kelurahan pada April ini.

“Ini merupakan bentuk untuk mendekatkan pelayanan,” tutur dia.

Diketahui untuk jatuh tempo pembayaran PBBP2 pada akhir September mendatang. Pada tahun lalu capaian PBBP2 yakni Rp58.287.468.635. Dari target yang dipatok tahun lalu yaitu Rp65.419.511.595.

Dari target tersebut hanya sekira Rp5-7 miliar rupiah berasal dari wajib pajak masyarakat. Itu pun tidak seluruhnya patuh melakukan pembayaran. Hanya 40 persen dari target yang rutin membayar. Paling besar pemasukan berasal dari perusahaan.

Diharapkan pemasukan pendapatan daerah tahun ini mengalami peningkatan. Saat ini untuk pajak daerah sudah mencapai Rp31.765.438.936. Dari target yang telah ditentukan mencapai Rp220.009.159.000. Artinya persentasenya masih di angka 14,44.

Sebelumnya realisasi PBBP2 pada 2019 lalu mencapai Rp37.983.730.201. Angka tersebut kemudian meningkat setahun kemudian menjadi Rp38.544.953.887. Lonjakan pesat terjadi di 2022 yakni Rp54.467.277.421. Dua tahun lalu realisasinya di angka Rp56.179.396.640. (*)

Artikel Capaian PBBP2 di Bontang Masih Rendah pertama kali tampil pada Bontang Post .

Padahal target yang dipatok pemkot di APBD 2024 Rp66.848.853.011. Artinya masih kurang Rp63.537.642.372. Jika dipersentase capaiannya baru 4,9. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Bapenda Vinson mengatakan capaian ini masih rendah karena masih berada di triwulan kedua.

“Biasanya di triwulan ketiga ini langsung meningkat drastis,” kata Vinson.

Salah satu sumbangsih terbesar yang belum masuk berasal dari perusahaan. Bahkan salah satu perusahaan pun nominalnya mencapai 60 persen dari total PBBP2.

“Kalau satu perusahaan itu masuk maka sudah dipastikan tambah sekira Rp 40 miliar. Belum perusahaan lainnya,” ucapnya.

Ia pun optimistis target itu bisa terlampui. Sebab masih ada sekira lima bulan ke depan. Pada 2021 lalu realisasi PBBP2 mencapai Rp 38.927.086.080. Setahun berselang angkanya meningkat menjadi Rp 54.467.277.421.

Tahun lalu Bapenda memperoleh pendapatan daerah dari sektor ini sebesar Rp 56.179.396.640. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

adalah NJOP. Tarif PBBP2 ditetapkan sebesar 0,3 persen. Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 10.000.000. Ketentuan ini tertuang dalam Perda 9/2010. (adhiel/kp)

Artikel Capaian PBBP2 di Bontang Masih Rendah, Baru 4,9 Persen pertama kali tampil pada Bontang Post .

Salah satu indikator yang kecil ialah penagihan tunggakan pajak. Indeksnya hanya 1 persen. Kabid Perencanaan, Pembukuan, dan Pengendalian Operasional Bapenda Bontang M Arif Rochman mengatakan perlu ada langkah untuk meningkatkan capaian penagihan tunggakan pajak. Tunggakan ini tersebar di sebagian mata jenis pajak. Namun yang paling besar ialah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2).

“Angkanya sekira Rp 12 miliar,” kata Arif.

Menurutnya tunggakan ini lantaran adanya peralihan kewenangan di 2013. Pasca turunnya regulasi dari pemerintah pusat. Sebelumnya PBB P2 ini ditangani KPP Pratama. Kemudian beralih ke Bapenda. Dijelaskan dia, bulan lalu Bapenda sudah melakukan koordinasi dengan KPP Pratama Bontang.

“Kami proses melakukan validasi tunggakan,” ucapnya.

Penataan dipandang penting untuk mengetahui status bangunan. Sebab pada saat muncul PBB P2 didata semua terjaring. Baik ada obyek pajak, subyek pajak, maupun obyek tanpa subyeknya. “Apakah sudah menjadi fasilitas umum dan sosial. Kalau demikian harus dihapuskan tunggakannya,” tutur dia.

Sejauh ini sudah ada progres. Mengingat ada pelunasan sekira Rp 3 miliar. Akan tetapi Arif belum bisa menargetkan pelunasan tunggakan ini kapan terselesaikan. PBB P2 akan dicermati Bapenda kurun lima tahun belakang. Diharapkan dengan peningkatan pelunasan tunggakan pajak dapat menaikkan indeks MCP.

“Jika tidak demikian MCP tidak terangkat,” urainya.

Diberitakan sebelumnya, Koordinasi dan supervisi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis capaian monitoring centre for prevention (mcp), triwulan ketiga tahun ini. Terhadap pencegahan terhadap upaya praktik korupsi. Hasilnya, Pemkot Bontang menjadi yang terbaik se-Kaltim.

Kepala Inspektorat Kota Bontang Enik Ruswati mengatakan ada tujuh area intervensi yang dinilai. Saat ini Bontang menggapai indeks 57,90. Ketujuh area intervensi mencakup perencanaan dan penganggaran APBD, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah. Selain itu menyasar menajemen aset daerah serta pengadaan barang dan jasa.

“Penilaian ini sebagai motivasi untuk berbenah lebih baik dalam upaya pencegahan korupsi. Meski demikian ada area intervensi yang nilainya wajib digenjot saat menuju triwulan terakhir,” tandas Enik. (*/ak)

Artikel Tunggakan PBB Capai Rp 12 Miliar pertama kali tampil pada Bontang Post .