“Mengabulkan gugatan para tergugat untuk seluruhnya. Menyatakan perbuatan para tergugat adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pemerintahan,” demikian bunyi kutipan putusan PTUN Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Majelis Hakim juga memerintahkan tergugat yakni pemerintah untuk tidak mengulangi perbuatan atau tindakan pelambatan pemutusan akses internet di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, pemerintah diwajibkan untuk memuat permintaan maaf atas kebijakan tersebut secara terbuka di tiga media massa, enam stasiun televisi nasional, dan tiga stasiun radio selama sepekan. Hal ini wajib dilakukan maksimal satu bulan setelah putusan.

“Menghukum para tergugat meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia khususnya Papua dan Papua Barat,” ucap Ketua Majelis Hakim PTUN Jakarta, Nelvy Christin.

Kendati Pemerintah melakukan upaya hukum banding, hakim menyebut vonis ini tetap dapat dilaksanakan. “Menyatakan putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum,” tegas Ketua Majelis Hakum PTUN Jakarta.

Kebijakan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat terjadi pada Agustus 2019 dan digugat oleh SAFEnet Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang terdaftar di PTUN dengan nomor 230/6/2019/PTUN-Jakarta. Pihak tergugat yakni Menkominfo dan Presiden Jokowi.

Mereka mempersoalkan sikap pemerintah Indonesia yang melakukan pemutusan internet pada 19 Agustus 2019 dan pemblokiran internet pada 21 Agustus di Papua dan Papua Barat.

Pembatasan akses itu sendiri dengan alasan untuk mengurangi penyebaran hoaks dan meminimalkan penyebaran konten negatif yang dapat memprovokasi ketika terjadinya aksi massa di Papua. (jpc)

Artikel Presiden Jokowi dan Menkominfo Diputus Bersalah Soal Internet di Papua pertama kali tampil pada Bontang Post .

Komandan Lanud Silas Papare Sentani Marsekal Pertama Tri Bowo seperti dilansir dari Antara pada Senin (23/3/2020) mengatakan, dari lubang yang terdapat di dinding pesawat diperkirakan karena peluru kaliber 5,56 mm dari senjata api yang diduga berjenis M-16. Namun untuk memastikannya masih perlu dilakukan penyelidikan termasuk apakah senjata api yang digunakan berasal dari helikopter MI 17 yang jatuh dalam penerbangan Oksibil-Sentani pada Juni 2019.

”Memang benar pesawat Casa CN A-2909 ditembaki OTK ketika hendak mendarat di Lapangan Terbang Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang pada Senin (23/3/2020),” kata Tri Bowo.

Pesawat TNI AU dengan pilot Mayor (P) Ari Wicaksono membawa sekitar tiga ton bahan makanan dan bahan campuran milik Pemda Pegbin. Menurut Tri Bowo, setelah menurunkan barang yang diangkut pesawat langsung kembali ke Lanud SP di Sentani.

”Dari pengecekan terdapat tujuh bekas tembakan yang diduga dari senjata jenis M-16. Pesawat ditembaki saat hendak mendarat dan saat ini sedang dilakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi pesawat,” jelas Tri Bowo.

Dia menjelaskan, berbagai barang yang dibawa CASA itu merupakan pesanan Bupati Pegunungan Bintang yang meminta bantuan mengangkut bahan bangunan untuk membangun gereja. Permintaan bantuan tersebut diajukan resmi sehingga disetujui dengan mengerahkan pesawat Casa CN A-2909.

”Kami masih belum dapat dipastikan kelompok mana yang melakukan penembakan,” ujar Tri Bowo.

Sementara itu, ​​​​​​​Kapendam XVII Cenderawasih Kol CPL Eko Daryanto secara terpisah mengaku, belum bisa memastikan apakah senjata api yang digunakan berasal dari reruntuhan helikopter MI 17 atau bukan. Sebab, hal itu masih butuh penyelidikan intensif untuk memastikannya.

Helikopter MI 17 yang jatuh di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang membawa 12 kru dan penumpang dengan 11 pucuk senjata api berbagai jenis.

”Saat evakuasi jenazah pada Sabtu (15/2/2020), 11 pucuk senjata api tidak ditemukan di reruntuhan helikopter dan diduga sudah diambil warga,” ujar Eko. (jpc)

Artikel Pesawat Casa CN A-2909 Diduga Ditembak Menggunakan Senjata M-16 pertama kali tampil pada Bontang Post .

Saat ditemui di kantornya Rabu (22/1/2020), Ma’ruf menjelaskan pemerintah sampai saat ini masih berpegang pada prinsip moratorium pemekaran daerah baru. ’’Tidak ada pemekaran. Kecuali memang yang menyangkut Papua,’’ jelasnya.

Ma’ruf mengatakan untuk wilayah Papua sudah lama ditetapkan akan dibentuk provinsi baru. Tapi hingga sekarang belum direalisasikan. Setidaknya ada dua provinsi baru yang akan dibentuk di Papua. Sampai saat ini namanya belum ditetapkan. Diantara nama yang beredar adalah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Untuk itu sampai saat ini pemerintah masih terus mengkaji adanya pemekaran provinsi baru di Papua. ’’Baru dalam pembahasan. (Dikaji, Red) baik buruknya, efektif atau tidaknya,’’ jelasnya. Ma’ruf menegaskan para prinsipnya moratorium pemekaran baru tetap berlaku. Meskipun banyak usulan pemekaran provinsi lain di luar Papua.

Jadi dia menegaskan pengecualian moratorium pemekaran daerah baru berlaku untuk Papua. ’’Sebab nanti kalau dibuka satu, nanti semua minta (pemekaran, Red) itu,’’ kata dia. Selain itu Ma’ruf mengatakan tida semua daerah membutuhkan pemekaran daerah baru. Dia menjelaskan pemerintah akan mengkaji secara prioritas terkait adanya pemekaran daerah baru.

Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nono Sampono mengatakan saat ini ada kebutuhan daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Papua. Dia juga mengatakan saat ini DPD sedang membuat kajian sebagai dasar usulan kepada pemerintah supaya moratorium pemekaran daerah baru dibuka kembali.

Dia mengatakan kebutuhan pemekaran daerah baru itu didasari sejumlah kebutuhan. Diantaranya adalah pertimbangan pemerataan pembangunan serta pengembangan daerah. ’’Papua paling gakada dua provinsi ke depan yang harus ada pemekaran,’’ jelasnya. (wan/kpg)

Artikel Tidak Kena Moratorium, Siapkan Dua Provinsi Baru untuk Papua pertama kali tampil pada Bontang Post .

Mengingat jumlah tersebut pemerintah akhinya hingga kini masih membatasi layanan internet di Papua.

“Jumlahnya masih sangat tinggi. Kontennya tidak hanya berita bohong tapi juga menghasut dan mengadu domba,” kata Menteri Kominfo Rudiantara di Padang, Senin.

Dia menyebut pemulihan akses akan dilakukan secara bertahap, tergantung situasi di Papua terkini dan Papua Barat terkini.

Ada 29 kabupaten dan kota di Provinsi Papua dan 13 kabupaten di Papua Barat yang saat ini masih dibatasi akses internetnya.

“Menkopolhukam sudah memastikan daerah yang kondusif akan dipulihkan. Kita sudah ketemu provider untuk membahas skenario pemulihan itu,” ujarnya.

Saat ini, menurutnya, sudah ada tim yang menilai situasi Papua terkini. Jika memang sudah kondusif, akan dipulihkan per daerah.

Situasi yang tidak kondusif terjadi di Papua dan Papua Barat akibat aksi demonstrasi yang berlangsung anarkis. Untuk meredam situasi pemerintah membatasi akses internet di daerah itu.(mikoelfisha/ant/jpnn)

Artikel 500 Ribu URL Hoaks Beredar Tentang Papua, Jangan Mudah Percaya! pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kabag Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Ade Kusmanto mengatakan, kejadian itu dipicu oleh ulah massa di luar lapas yang menggelar unjuk rasa. Mereka melempari lapas dengan batu sehingga membuat penghuni lapas tersulut emosi hingga akhirnya melakukan perlawanan kepada petugas.

“Mereka (demonstran) melempari gedung lapas, sehingga memprovokasi penghuni lapas,” ujar Ade saat dihubungi, Senin (19/8/2019).

Akibatnya, satu orang petugas lapas mengalami luka-luka karena mencoba menghalangi narapidana yang hendak melarikan diri. Kini kondisi sekarang lapas sudah mulai kondusif.

Ade menuturkan, kerusuhan di Lapas Sorong sudah mulai tercium pada pukul 13.00 WIT. Ketika itu terdengar suara teriakan dari dalam lapas. Saat itu petugas masih bisa meredamnya.

Namun, pukul 16.15 WIT terjadi pelemparan batu dari samping lapas sehingga memprovokasi warga binaan. Dari yang awalnya hanya membalas lemparan, akhirnya turut melakukan penyerangan kepada petugas.

“Sekitar pukul 17.00 ternyata ada yang menjebol tembok keliling bagian kanan lapas dan jendela ruang registrasi, sehingga warga binaan melarikan diri,” ucap Ade.

Pada kejadian itu sempat terjadi bentrok fisik antara aparat dan narapidana. Namun, petugas terpaksa mundur mengingat jumlah tahanan terlampau lebih banyak. Situasi baru mereda sekitar pukul 19.00. Api pun berhasil dipadamkan oleh pemadam kebakaran.

“Total narapidana kabur 258 orang, dari isi lapas 547 orang. Yang masih berada di lapas 289 narapidana,” pungkas Ade.

Sebelumnya, intimidasi yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Tinur berbuntut panjang. Senin (19/8) pagi kerusuhan pecah di Manokwari, Papua Barat. Sejumlah elemen masyarakat menggelar demontrasi di sejumlah titik.

Dari video yang beredar, massa mulai melakukan pengerusakan sejumlah fasilitas. Bahkan terjadi aksi bakar-bakaran benda-benda di tengah jalan. Aksi ini dilakukan karena mereka tak terima mahasiswa Papua mendapat intimidasi.

Diketahui, asrama mahasiswa di Kalasan, Surabaya, digerudug sejumlah massa. Kejadian itu dipicu oleh beredarnya sebuah video mahasiswa Papua mematahkan tiang bendera Merah Putih lalu dibuang ke selokan. Namun, belum ada kejelasan terkait kebenaran video tersebut. (jpc)

Artikel Buntut Kerusuhan Manokwari, Lapas Sorong Dibakar, 258 Napi Kabur pertama kali tampil pada Bontang Post .

Antara melaporkan, aksi ini dipicu kemarahan masyarakat Papua sebagai buntut dari peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur serta Semarang Jawa Tengah beberapa hari lalu. Diduga, mahasiswa Papua di sana menjadi korban kekerasan dan pengusiran pada 16 Agustus 2019.

Aksi massa di Manokwari ini dilakukan di Jl.Trikora Wosi, Jl Yossudarso dan Jl.Merdeka Manokwari. Aparat TNI dan Polri berjaga-jaga di setiap titik.

Terpisah, Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe mengecam insiden kekerasan yang menimpa mahasiswa Papua di Kota Surabaya, Jawa Timur, Kota Semarang dan Kota Malang, Jawa Tengah, yang terjadi bertepatan dengan momen Hari Kemerdekaan ke-74 Indonesia.

Kecaman itu ditegaskan Gubernur dalam keterangan pers di Gedung Negara Papua, Minggu (18/8/2019).

Total ada lima poin penting yang disampaikan berkaitan dengan insiden tersebut. Salah satunya meminta agar menghentikan rasisme dan diskriminasi mahasiswa Papua di seluruh wilayah Indonesia.

Saat memberikan keterangan pers, Gubernur Lukas Enembe atas nama Pemerintah Provinsi Papua menyampaikan prihatin dan empati terhadap insiden yang terjadi di Kota Surbaya, Malang dan Semarang yang berakibat penangkapan atau pengosongan asrama mahasiswa Papua di Kota Surabaya yang notabene adalah Kota Pahlawan.

Pemerintah Papua menurutnya menghargai upaya hukum yang dilakuan aparat keamanan sepanjang dilakukan secara proporsional dan profesional serta berkeadilan. Aparat diminta tidak melakukan pembiaran atas tindakan persekusi dan main hakim oleh kelompok atau individu orang yang dapat melukai hati masyarakat Papua.

“Hindari adanya tindakan represif yang dapat menyebabkan korban jiwa, kegaduan politik dan rasa nasionalisme sesama anak bangsa,” kata Enembe, dikutip dari Ceposonline. (toyiban/ernes/fia/ade/nat/ant/ceposonline/jpnn)

Artikel Masyarakat Papua Marah, Manokwari Rusuh pertama kali tampil pada Bontang Post .

Saat penembakan, anggota Polri dan TNI sedang menggelar olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) penyanderaan Briptu Heidar, Rabu (14/8).

“Pada saat kemarin sekitar pukul 11.00 tim mendatangi TKP. Memang ada serangan tembakan dari kelompok KKB,” ujar Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (15/8).

Ketika ada suara tembakan, kata Dedi, anggota anggota Polri dan TNI langsung melakukan pengejaran ke sumber suara tembakan. Namun, petugas tidak menemukan para pelaku. “Hanya ditemukan beberapa amunisi di sekitar suara tambakan dan beberapa magazine,” tambah Dedi.

Beruntung dalam insiden penyerangan ini tidak ada petugas yang terluka. Olah TKP tetap berjalan hingga tuntas. Polisi saat ini masih menyelidiki lebih lanjut kasus penyanderaan yang menimpa Briptu Heidar.

Sementara itu, terkait usul Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu agar KKSB diserang balik, Dedi belum mau mengamininya. Sebab, aparat fokus menciptakan kondisi damai di Papua dengan tetap melakukan penindakan hukum kepada yang melakukan tindak pidana.

“Yang jelas Polri-TNI bersama Pemda setempat fokusnya adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian harus betul-betul terjaminnya pelayanan masyarakat yang ada di sana,” tegas Dedi.

Sebelumnya, KKSB Papua kembali berulah. Kali ini mereka menyandera seorang anggota polisi bernama Briptu Heidar yang tengah bertugas menyelidiki kasus di Papua. Peristiwa ini terjadi siang tadi sekira pukul 11.00 WIT di Kampung Usir, Kabupaten Puncak.(jpc)

Artikel Separatis Kembali Tembaki Anggota Polri dan TNI pertama kali tampil pada Bontang Post .

Sebanyak 2 SST (Satuan Setingkat Pleton) anggota Polda Papua diturunkan untuk mengejar pelaku penembakan yang mengakibatkan gugurnya anggota Yonif RK 751/JVS Praka Nazarudin dan melukai anggota Yonif RK 751/JVS lainnya Praka Pagesa.

“Sebanyak 2 SST personel dari Polda Papua dilibatkan untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut,” ungkap Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. AM Kamal kepada wartawan di Media Center Mapolda Papua, Selasa (29/1).

Dikatakan, pasca kontak tembak tersebut, personel TNI-Polri yang ada di Mapenduma melakukan pengejaran terhadap kelompok yang diduga pimpinan Egianus Kogoya.

“Peristiwa ini, menjadi catatan bagi kita semua terutama kami Kepolisian. Pasca penembakan, pengamanan di Mapenduma,” tandasnya.

Pasca penembakan, jalur penerbangan ke Mapenduma menurut Kamal sudah kembali normal. Meskipun demikian, insiden penembakan yang terjadi di Lapter Mapenduma, Senin (28/1) kemarin, menurut Kamal penyelenggaraan Pilpres dan Pileg menjadi atensi semua pihak, agar situasi Kamtibmas di Papua khususnya di Pegunungan Tengah Papua tetap kondusif.

Sementara itu, jenazah Praka Nazaruddin, Selasa (29/1) kemarin diterbangkan dari Bandara Moses Kilangin, Timika menuju Bandara Sentani, Jayapura.

Setibanya di Bandara Sentani, jenazah langsung dibawa ke Mako Yonif RK 751/JVS untuk dilakukan upacara pelepasan secara militer yang dipimpin Kasdam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Irham Waroihan sekira pukul 10.00 WIT.

Kasdam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Irham Waroihan mengatakan, Praka Nazaruddin merupakan pahlawan yang gugur dalam menjalankan tugas. Oleh sebab itu, almarhum Nazaruddin menurut Irham akan mendapat kenaikan pangkat luar biasa satu tingkat sesuai dengan jasa-jasanya mengabdi pada bangsa dan negara.

“Saya mewakili Pangdam XVII/Cenderawasih dan keluarga besar TNI mengucapkan turut berduka cita yang sedalamnya terhadap pahlawan TNI yang telah gugur,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Kasdam Irham mememinta kepada seluruh prajurit TNI untuk meningkatkan kewaspadaan dan moril pasukan harus tetap tinggi. Sehingga nanti terjadi kontak tembak dan ada yang gugur merupakan risiko dalam pertempuran.

“Yang tidak boleh mundur adalah semangat dan moril dari mereka. Karena ini adalah tugas negara yang diemban oleh pasukan-pasukan ini ke depan,” tegasnya.

Irham, menyatakan pasca kasus penembakan terhadap beberapa pekerja jalan trans Papua pada tanggal 1 Desember 2018 yang lalu, maka saat ini situasi dan kondisi di Mapenduma Nduga dalam keadaan kondusif dan bahkan pasukan pengamanan di terima sebagian oleh masyarakat di sana dan melakukan komunikasi secara lancar.

“Secara umum kondusif. Bahkan pasukan pengamanan diterima oleh masyarakat dan melakukan komunikasi selama ini dengan lancar. Penerbangan ke Mapenduma maupun ke luar Mapenduma lancar saja, termasuk evakuasi korban juga kami gunakan pesawat reguler dari dan ke Mapenduma,” ujarnya.

Setelah dilakukan upacara pelepasan dan penghormatan terakhir, jenazah Praka Nazaruddin selanjutnya dikirim ke Makassar menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Selasa (29/1). (bet/fia/nat/jpg)

Artikel Pelaku Penembakan di Mapenduma Dikejar pertama kali tampil pada Bontang Post .

Benny Wenda melalui siaran pers yang diterima Cenderawasih Pos, Senin (28/1) mengatakan dalam Petisi Rakyat Papua Barat yang menyerukan penentuan nasib sendiri, ditandatangani oleh 1,8 juta orang Papua Barat dan diserahkan kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia di tengah krisis kemanusiaan.

“Kekhawatiran atas ribuan pengungsi Papua sebagai akibat dari operasi militer Indonesia di Kabupaten Nduga; dugaan senjata kimia yang digunakan oleh Militer Indonesia, kami pada 25 Januari 2019 menyerahkan petisi kepada PBB yang menyerukan penentuan nasib sendiri untuk Papua Barat yang ditandatangani oleh 1,8 juta orang Papua Barat,” katanya.

Selanjutnya, menurut Benny Wenda petisi tersebut diterima Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia melalui Michelle Bachelet. Hal itu dilakukan dalam sebuah pertemuan di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional atas penggunaan senjata kimia selama putaran operasi militer dan polisi terbaru Indonesia di wilayah pendudukan.

“Petisi Rakyat Papua Barat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang ditandatangani oleh sekira 70% populasi Papua Barat selama beberapa bulan pada tahun 2017, menghasilkan penangkapan dan pemenjaraan para aktivis utama Papua. Yanto Awerkion, seorang pemimpin lokal Komite Nasional Papua Barat (KNPB), ditahan di penjara selama delapan bulan tanpa diadili karena mendukung petisi,” katanya.

Ketua ULMWP Benny Wenda menggambarkan pertemuan itu sebagai momen kemenangan besar bagi perjuangan penentuan nasib sendiri orang Papua Barat, Wenda menilai sejak petisi ini selesai pada tahun 2017, represi negara Indonesia terhadap orang Papua Barat terus tumbuh.

“Ketinggian baru dicapai pada Desember 2018 ketika, setelah bentrokan mengenai pembangunan Jalan Raya Trans-Papua yang besar, Indonesia meluncurkan ofensif militer di Kabupaten Nduga, menggunakan senjata kimia terhadap warga sipil Papua,” katanya.

Menurut ULMWP lebih dari 20.000 orang Papua telah dipengaruhi oleh operasi, dan selusin orang Papua telah meninggal, termasuk tiga anak.

Pengacara Internasional untuk Papua Barat telah menyatakan indonesia secara historis dikaitkan dengan penggunaan senjata peledak dan kimia, khususnya di Papua Barat.

“Militer Indonesia tidak hanya mampu memiliki senjata kimia, tetapi juga cenderung menggunakan mereka melawan warga sipil yang tinggal di daerah terpencil intensifikasi terbaru konflik telah digunakan oleh Indonesia sebagai dalih untuk menindak kebebasan berekspresi. Kantor KNPB dan ULMWP di Papua Barat telah digerebek pada bulan lalu, dan para aktivis utama ditangkap. Lima aktivis ULMWP yang ditangkap saat penyerbuan pada 15 Januari tetap berada di balik jeruji besi, dilaporkan karena pihak berwenang menemukan keterlibatan mereka dalam Petisi Rakyat Papua Barat pada 2017,” paparnya.

Kata Wenda setelah pertemuan hak untuk menentukan nasib sendiri telah ditolak selama lebih dari 50 tahun Masa depan Papua tidak aman di bawah pendudukan Indonesia. Satu-satunya solusi adalah agar Papua diberi referendum yang dijanjikan.

Ia menuturkan Papua Barat, bekas wilayah Belanda, diserbu dan dijajah oleh Indonesia pada tahun 1963. Pengambilalihan ini disahkan oleh pemungutan suara curang pada tahun 1969, ‘Act of Free Choice’, yang telah dikecam oleh para ahli hukum, diplomat kontemporer dan ketiga. pengamat partai sebagai ‘penyangkalan besar atas penentuan nasib sendiri, pilihan semu.

“Lebih dari 1.000 orang Papua dipilih sendiri oleh negara Indonesia dan diancam, diintimidasi dan disuap untuk memberikan suara untuk ikut Indonesia, Sejak itu, lebih dari 100.000 dan mungkin lebih dari 500.000 orang Papua telah meninggal, Penyiksaan adalah mode pemerintahan’ di wilayah dan penangkapan massal adalah hal yang biasa terjadi,” katanya

Pada 2014, kelompok perwakilan Papua Barat bersatu di bawah Gerakan United Liberation for West Papua (ULMWP). Pada 2017 dimana dirinya diangkat menjadi Ketua ULMWP.

“Petisi Rakyat Papua Barat menyerukan Majelis Umum PBB, Komite Dekolonisasi dan Dewan Hak Asasi Manusia untuk segera menangani situasi hak asasi manusia di Papua Barat dan untuk meninjau kembali keterlibatan PBB dalam administrasi Papua Barat yang menyebabkan aneksasi yang melanggar hukum oleh Indonesia dan pelanggaran hak asasi manusia yang berlanjut hari ini dan menunjuk Perwakilan Khusus untuk menyelidiki situasi hak asasi manusia di Papua Barat,” katanya.

Selain itu, menempatkan kembali Papua Barat dalam agenda Komite Dekolonisasi dan memastikan hak kami untuk menentukan nasib sendiri yang ditolak untuk kami pada tahun 1969 dihormati dengan mengadakan Vote yang Dipantau secara Internasional sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1514 dan 1541.

Tentang penggunaan bom Kimia di Nduga, pihak TNI telah membantahnya beberapa waktu lalu. Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi yang dikonfirmasi media menyebutkan TNI tidak pernah dan tidak akan mau memiliki dan menggunakan senjata kimia pembunuh massal termasuk bom phosphor. Apalagi di Papua, Kodam XVII/Cenderawasih tidak memiliki senjata artileri dan tidak memiliki pesawat tempur.

“Karena sifatnya membunuh secara massal dan ditembakkan menggunakan senjata meriam artileri atau dengan pesawat tempur pengebom, maka tidak mungkin ditembakkan pada lokasi atau daerah yang ada pasukan kawan. Karena seluruh mahkluk hidup yang ada di area dampak bom pasti mati atau paling tidak luka berat dan cacat seumur hidup. Nyatanya pasukan TNI-Polri di Nduga sampai sekarang sehat-sehat saja tidak ada yang kena phosphor,” tutur Kapendam kepada media pada 22 Desember 2018 lalu.

Aidi menegaskan, tidak ada peswat serbu apalagi pengebom, dan bila benar TNI menggunakan bom phosphor maka paling tidak seluruh Kabupaten Nduga sudah habis terbakar dan seluruh manusia serta hewan yang ada di sana sudah mati.

“Anehnya, orang-orang yang membuat berita propaganda adalah orang-orang konyol dan bodoh. Tidak mempelajari terlebih dahulu karakteristik suatu senjata atau barang, yang penting bisa membuat berita bohong, menyesatkan atau menfitnah,” ucap Aidi. (oel/luc/jpg).

Artikel Benny Wenda Serahkan Petisi 1,8 Juta Orang Papua ke PBB pertama kali tampil pada Bontang Post .

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, seharusnya dana otonomi yang diberikan pemerintah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi paling timur tersebut. Dengan demikian, evaluasi tak hanya menilai penyerapannya, tetapi juga dampak langsung dari pemberian dana tersebut.

“Dana otsus Papua kan dananya sudah cukup lama. Jadi kami lihat secara komprehensif, biasa lah evaluasi dana otsus Papua dan Papua Barat termasuk tambahan dana untuk infrastrukturnya, kami akan lihat secara holistik,” ujar Mardiasmo ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (31/1).

Jika Kemenkeu menemukan adanya ketidaksesuaian penggunaan anggaran, maka dana otsus Papua bisa diberikan sanksi seperti penundaan transfer. Namun, Kemenkeu tidak bisa memangkas anggaran dana otsus begitu saja mengingat dana otsus Papua masuk ke dalam transfer daerah, yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, penyusunan dan perubahan APBN tentu harus mendapat restu dari dewan legislatif. Dengan demikian, pemangkasan dana otsus memang dimungkinkan, tetapi membutuhkan proses yang panjang.

“Kalau sampai ada pemotongan, ini harus dibicarakan dengan DPR karena ini masuk hak APBN. Apalagi jika sudah masuk APBN, maka itu akan menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) mereka (Pemerintah Provinsi),” paparnya.

Di samping itu, Kemenkeu juga berharap Inspektorat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ikut mengawasi penggunaan dana otsus tersebut, sebelum ditindaklanjuti di tingkat pusat oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

“Kalau dari Kemenkeu sendiri kami akan melihat dari segi efektivitas anggarannya,” ujar dia.

Belakangan, efektivitas dana otsus Papua disorot lantaran timbulnya wabah campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan, dana otsus ini perlu diberikan pendampingan khusus agar tepat sasaran.

Di sisi lain, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo berharap ada evaluasi dana otsus Papua seiring kualitas hidup masyarakat Papua yang tak serta merta terdongkrak.

Adapun, pemerintah telah menggelontorkan uang sebanyak Rp63,8 triliun sejak dana otsus ini digulirkan tahun 2002 hingga 2017 lalu. Sementara itu, dalam APBN 2018, dana otsus Papua dipatok di angka Rp5,6 triliun.

Mengacu UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang dana otonomi khusus, alokasi dana otsus ditetapkan 2 persen dari total pagu dana alokasi khusus (DAU) nasional dalam APBN. (agi/ak/cnn)

Artikel Kemenkeu Bakal Evaluasi Dana Otsus Papua pertama kali tampil pada Bontang Post .