Bupati Kutim Ismunandar me-launching layanan PSC 119 di Puskesmas Teluk Lingga Sangatta, yang ditandai dengan membuka selubung nama PSC 119.

Bupati berharap, dengan hadirnya PSC 119 ini dapat mempercepat pelayanan kepada masayarakat. Sehingga, apabila terjadi  terjadi kecelakaan, kebakaran, bencana alam, dan lainnya, PSC 119 diharapkan segera memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan ada ini (PSC 119) bisa lebih cepat memberikan pelayanan darurat dan penanganan selanjutnya. Di samping itu, bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya, jika ada masyarakat yang terserang jantung atau stroke, keluarganya bisa langsung menghubungi nomor PSC,” ujar Ismunandar.

Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kutim Bahrani Hasanal mengatakan, dengan adanya PSC ini bisa meminimalisir angka kematian atau cacat akibat keterlambatan penanganan. Jika cepat ditangani, sambung Bahrani, tentunya bisa menekan biaya pengobatan yang dikeluarkan.

“Kami berharap jika ada keterlambatan penanganan kasus- kasus bisa diminimalkan. Misalkan ada masyarakat yang sakit jantung bisa segera ditangani. Pelayanan kita buka 24 jam, bagi masyakarat yang butuh pertolongan bisa langsung menghubungi nomor PSC di nomor  ponsel 0822 52 400 400 ” jelas Bahrani.

Untuk fasilitas, Bahrani mengakui masih terbatas. Masih menggunakan satu ambulan yang belum dilengkapi dengan peralatan seperti ambulan 119. Untuk itu Ia berharap, ke depannya bisa dilengkapi oleh Pemkab Kutim.

“Masih menggunakan ambulan yang ada dulu, berharap ke depan kita bisa punya ambulan 119 yang lengkap dengan peralatan. Sehingga bisa menolong masyarakat dengan cepat dan terpadu,” pungkas Bahrani.(dy)

Artikel Percepat Pelayanan Gawat Darurat  pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dua hal yang menjadi sorotan ialah rujukan dan penanganan antrean. Sehubungan rujukan, terdapat beberapa kebijakan yang tidak serta merta pasien bisa dirujuk ke rumah sakit. Ketua Komisi I Agus Haris mengatakan dalam regulasi yang ada, untuk penyakit demam seseorang harus bersuhu badan 39 derajat celsius terlebih dahulu.

“Saya berpendapat ini perlu mendapat kebijakan. Kalau ada anak yang suhu badannya 37 derajat belum bisa dirujuk ke rumah sakit. Sementara kondisinya sudah tidak kuat, ini tidak manusiawi,” kata Agus Haris.

Sedangkan Ketua Komisi III Rustam HS menanyakan terkait jenis penyakit yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Pasalnya beberapa waktu lalu putrinya terkena Demam Berdarah Dengue (DBD) dan mendapat pelayanan rawat inap di salah satu rumah sakit swasta di Bontang. Anehnya, biaya pengobatan tidak semua ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Politisi Partai Golkar ini meminta kepada pimpinan rapat agar ke depan juga mengundang pihak rumah sakit. Tujuannya agar kontrak antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit dapat diketahui. “Jika simpang siur begini kan kasihan warga memutuskan berobat tapi ternyata tidak ditanggung,” ucapnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi II Arif memandang pembatasan sehubungan jumlah antrean di Puskesmas menjadi permasalahan yang perlu dicarikan solusi. Berdasarkan pantauannya, regulasi itu memaksa pasien mengambil nomor antrean tidak hanya satu. Mengingat jika sudah dipanggil selama tiga kali tidak datang, maka nomor tersebut secara otomatis hangus.

Terlebih jika kondisi pasien sudah parah. Pasalnya untuk mendapatkan perawatan rumah sakit membutuhkan rujukan, salah satunya dari Puskesmas. “Kalau keadaannya parah bagaimana, ini perlu solusi,” ungkap Arif.

Kepala BPJS Kesehatan Leily mengatakan, sehubungan rujukan sudah menjadi ketentuan dari tingkat pusat. Namun jika pasien dalam keadaan emergency, secara otomatis diperbolehkan langsung menuju rumah sakit.

Dikatakannya, berkenaan dengan selisih pembayaran yang dialami Rustam HS, bakal menjadi catatan untuk menyelidiki kasus tersebut. Ia mengaku dalam waktu dekat akan melakukan cross check kepada rumah sakit bersangkutan.

“Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) saya untuk menyelidiki permasalahan tersebut,” ucap Leily di sela-sela rapat berlangsung.

Adapun penanganan antre, Puskemas Bontang Utara I telah melakukan inovasi dengan adanya sistem aplikasi melalui smartphone. Namun Kepala Puskesmas Bontang Utara I Erwin menyebut masih ada beberapa pasien yang belum familiar dengan aplikasi tersebut. Terutama untuk pasien yang berumur lansia.

“Tujuan kami melakukan ini untuk optimialisasi pelayanan walaupun untuk pasien lansia masih harus memakai sistem pendaftaran yang mengambil nomor secara manual,” tuturnya. Rapat ini dihadiri oleh 12 anggota DPRD dari tiga komisi. Jalannya RDP diatur oleh pimpinan rapat yang dipercayakan kepada Ketua Komisi I Agus Haris. (ak)

Artikel Banyak Keluhan, Pelayanan Kesehatan Dipertanyakaan pertama kali tampil pada Bontang Post .