Sekertaris Disdamkartan Ambosakka mengatakan, akibat tak bisa beroperasinya ketujuh armada tersebut, akhirnya hanya mangkrak di halaman belakang kantor Disdamkartan saja. Kondisi kerusakannya pun bermacam-macam, mulai dari mesin mobil yang sudah rusak, tangki yang bocor, hingga body  yang keropos.

“Kalau diperbaiki pun justru akan memakan biaya besar. Sehingga mau tidak mau memang harus ada peremajaan mengingat kondisi armada tersebut sudah lebih dari sepuluh tahun,” ujarnya didampingi Kabid Pemadam Kebakaran, Dody Irawan, Rabu (19/7) kemarin.

Idealnya kata Ambosakka, jumlah armada yang ideal disesuaikan dengan jumlah penduduk. Rasio perbandingannya, per 10 ribu penduduk, harus tersedia 1 unit. Sehingga jumlah ideal armada di Bontang seharusnya 16 unit karena jumlah penduduk yang mencapai kurang lebih 160 ribu penduduk.

Tidak hanya masalah armada, Alat Pelindung Diri (APD) yang dimiliki petugas damkar pun juga sudah banyak yang tidak memenuhi standar. Pasalnya APD yang ada, merupakan peninggalan dari petugas-petugas terdahulu dan hingga kini belum dilakukan peremajaan. Namun demikian, untuk APD ini petugas Disdamkartan bisa sedikit bernafas lega. Pasalnya, di anggaran perubahan nantinya pengadaan APD ini akan menjadi program prioritas yang dicanangkan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni.

“Semoga saja bisa terealisasi tahun ini. Mengingat APD ini pada dasarnya menjadi sesuatu yang wajib harus dipakai petugas saat proses evakuasi demi meminimalisir insiden,” pungkansya. (bbg)

Artikel Tujuh Mobil Damkar Rusak Parah, Dari 11 Armada Hanya Empat yang Layak Pakai pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Belajar dari musibah kebaran yang menimpa kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kutim dan Dinas Kehutanan (Dishut) Kutim beberapa waktu lalu, kami rasa perlu ditempatkan satu unit pos jaga PMK dengan satu mobil pemadam di kawasan Bukit Pelangi. Jadi upaya penanganan awal jika sewaktu-waktu terjadi musibah kebakaran yang menimpa  perkantoran pemerintah atau bahkan pemukiman masyarakat,” ucap Kepala DPKP Kutim, Rizali Hadi.

Kendati demikian, diakuinya, untuk mengadakan unit PMK baru, serta membangun pos tahun ini sangat tidak mungkin. Mengingat kondisi keuangan daerah yang sedang terpuruk.

“Tapi kami tetap coba usulkan ke pemerintah. Karena keberadaan pos itu sangat penting,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Rizali, pos PMK yang ada di Jalan AW Syahrani atau bekas Jalan Pendidikan serta pos PMK Kudungga di Jalan Soekarno-Hatta, selalu bersiap siaga jika sewaktu-waktu terjadi musibah kebakaran. Jika terjadi musibah kebakaran di area Bukit Pelangi, maka seluruh armada PMK langsung dikerahkan. Hanya dengan waktu tempuh antara 7 menit hingga 10 menit, unit PMK sudah bisa mencapai Bukit Pelangi.

“Tapi tetap rencana pengadaan unit mobil PMK khusus untuk pengamanan area Bukit Pelangi harus bisa terealisasi,” tutup Rizal. (aj)

Artikel DPKP Bakal Bangun Pos di Bukit Pelangi, Antisipasi Kebakaran di Perkantoran Pemerintah  pertama kali tampil pada Bontang Post .

BONTANG –Badak LNG terus menunjukkan kontribusinya kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melalui pelatihan Basic Firefighting and Rescue bagi 40 Personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Bontang di Fire Training Ground PT Badak NGL. Pelatihan ini merupakan tindak lanjut hasil diskusi dan implementasi surat permohonan dari Sekretariat Daerah untuk pengembangan anggota Disdamkartan.

Dalam sambutannya, Operator Senior Manager Lamsihar menjelaskan tujuan dari pelatihan ini sebagai salah satu usaha untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Disdamkartan. Agar mampu melakukan tugas dan kewajiban untuk melayani masyarakat dalam upaya perlindungan dari bahaya kebakaran dan penyelamatan. Ini merupakan realisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

Pelatihan akan berlangsung dalam 2 periode selama tiga hari, masing-masing sebanyak 20 peserta. Periode pertama dimulai pada 8 hingga 10 Mei dilanjutkan dengan periode kedua 15 sampai 17 Mei mendatang.  Selama tiga hari para peserta akan memperoleh materi tentang dasar-dasar pemadaman kebakaran dan penyelamatan hingga praktik pemadaman dari berbagai skenario yang disediakan.

“Peserta akan mempelajari basic fire science (teknik pemadaman api), hydrocarbon properties (sifat dasar dan bahaya hidrokarbon), smoke chamber (prosedur memasuki ruang gelap yang dipenuhi asap, mencari korban, dan keluar dari ruangan), fire rescue (alat pelindung diri), serta teori dan praktik lainnya,” jelasnya.

Diharapkan usai mengikuti pelatihan, kemampuan anggota Disdamkartan dapat lebih berkembang. Tentunya akan berdampak baik bagi Badak LNG sebagai mitra dalam merespon kondisi darurat yang terjadi di Bontang sekaligus mempererat komunikasi dan kerja sama bagi kedua belah pihak.

“Selamat berlatih, sigap pada waktu. Karena ketepatan waktu menjadi kunci utama dalam penyelamatan dan yang terpenting utamakan keselamatan. Gunakan waktu yang ada untuk memperoleh ilmu terkait perlindungan bahaya kebakaran dan penyelamatannya,” harap dia.

Sementara itu, Sekretaris Disdamkartan Ambosaka mewakili Pemkot mengapresiasi Pelatihan Basic Firefighting and Rescue yang diberikan Badak LNG kepada para personelnya. Ia berharap  40 anggota Disdamkartan akan terbentuk menjadi SDM yang berkualitas usai mengikuti pelatihan ini.

“Terima kasih atas kesempatan yang diberikan  Badak LNG, menjadi suatu kebanggan bagi personel Disdamkartan dapat merasakan fasilitas pelatihan bertaraf internasional ini. Bagaimana  Badak LNG dapat memotivasi serta melahirkan tenaga handal yang siap diandalkan dalam segala kondisi,” tutupnya. (ra/adv)

Artikel Badak LNG Gelar Basic Firefighting and Rescue  pertama kali tampil pada Bontang Post .

Menjadi anggota pemadam kebakaran sudah pasti bekerja dengan mempertaruhkan nyawa. Ironisnya, mereka juga justru sering mendapat sumpah serapah dari warga yang tak paham prosedur pemadaman kala bertugas.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (DPK) Kutim Rizali Hadi menuturkan, timnya sudah sering mendapat sumpah serapah saat bertugas di lapangan. Pasalnya, mereka dianggap lamban memadamkan api. Padahal, kondisi tersebut tak seperti yang dilihat masyarakat. Rizali mencontohkan, pada saat terjadi kebakaran di salah satu gang di Kutim. Saat itu, armada memang sudah berada di lokasi kebakaran. Warga yang melihat langsung mengintimidasi petugas untuk menyemprotkan air ke arah api. Padahal, pada saat itu pihak PLN belum memutus aliran listrik. Jika air disemprotkan, justru berisiko membuat bencana semakin besar.

“Kalau sudah begitu, warga yang tak tahu, langsung marah-marah. Makanya, kami sudah kenyang makan sumpah serapah kalau bertugas di lapangan,” ungkap Rizali.

Jika saja petugas memenuhi keinginan warga tersebut saat arus listrik belum padam, justru akan memicu kobaran api lebih besar. Parahnya, akan merembet ke rumah lain yang disebabkan korsleting.

“Juga membahayakan petugas pemadam. Air baru boleh disemprotkan jika arus listrik sudah diputus,” terangnya.

Contoh lain niat baik masyarakat yang ternyata malah blunder adalah saat membantu petugas menarik selang. Beberapa kali kejadian, selang yang seharusnya berada di depan, justru di belakang. Hal ini tentu saja memperlambat proses pemadaman.

“Makanya perlu terus disosialisasikan soal penanganan kebakaran ini,” katanya.

Berbicara soal penanggulangan bencana kebakaran, saat ini Kutim masih minim armada,  di Sangkulirang misalnya, dengan kondisi pemukiman yang padat, keberadaan satu unit mobil Damkar sudah tidak sesuai lagi. Sehingga ke depan perlu diusulkan penambahan armada baru.

“Jumlah personil kami di Sangkulirang sudah cukup, yakni ada satu regu (setara 16 personel). Namun, mobil Damkar yang memang kurang. Apalagi yang ada sekarang kapasitas tangkinya hanya 3000 liter. Sehingga jika ada kebakaran besar, tidak mampu mengatasinya,” ujarnya.

Gang sempit di tengah pemukiman padat juga kerap menyulitkan petugas. Makanya DPK berencana menyedian unit pemadam yang lebih ‘ramping’. Caranya dengan melakukan modifikasi armada yang kapasitasnya sekira 1200 liter saja.

“Ini bagian dari strategi kami ,” kata dia.

Sementara itu, Bupati Kutim Ismunandar meminta kepada DPK Segera membuat kajian kebutuhan armada. Realiasi kajian kebutuhan ini nantinya tidak akan menjadi tanggung jawab Pemkab saja. Tetapi bupati akan melibatkan seluruh stakeholder di Kutim.

“Di Musrenbang pada umumnya masyarakat minta pemadam.  Makanya saya minta dibuat kajian, dan saya mau dibawa ke stakeholder untuk mengajak berpartisipasi.  Kemudian soal prosedur memang perlu disosialisasikan lebih gencar ke masyarakat,” pungkas Ismunandar. (hd)

Artikel Anggota Damkar ‘Kenyang’ Dapat Sumpah Serapah Warga pertama kali tampil pada Bontang Post .