Dikatakan, dirinya mengeluarkan instruksi agar seluruh ASN memakai batik lokal setiap Kamis. Selain itu, seluruh baju kerja ASN pun wajib menggunakan jasa penjahit lokal. Kebijakan ini bakal ditopang dengan penerbitan Surat Keterangan (SK) Wali Kota.

Pemberdayaan penjahit lokal memang masuk janji politik Basri-Najirah. Ketika Pilkada 2020 lalu, keduanya menjanjikan kalau seragam sekolah pelajar, pakaian seluruh pegawai pemerintah, dan anggota dewan mesti dikerjakan penjahit lokal, dan harus dibuat di Bontang.

Basri menyebut, lepas dilantik ini merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan UMKM lokal. Pemberdayaan dan pengembangan UMKM memang menjadi fokus di awal kepemipinannya. Dia menilai, ini merupakan langkah taktis buat mengangkat kembali perekonomian warga. Selepas babak belur dihajar pandemi sejak 2020 lalu.

“Setelah dilantik, pemberdayaan UMKM memang jadi prioritas,” kata Basri.

Untuk makin mengembangkan potensi UMKM, Basri telah berkoordinasi dengan perusahaan yang berbasis di Bontang. Meminta mereka mengantarkan tamu mengunjungi UMKM Center yang bakal dibangun. Kebiasaan memberi plakat untuk tamu pemerintahan atau perusahaan ditiadakan. Diganti dengan pemberian cendera mata. Ini untuk memperkenalkan dan membiasakan publik dengan kreasi asli Bontang.

“Kalau produk lokal kan lebih bagus. Bisa sekaligus mempromosikan Bontang di daerah luar,” tegasnya.

Basri yakin kualitas produk lokal tak kalah dari produk luar daerah. Sebabnya, ia mengajak pelaku UMKM bersinergi dengan pemerintah. Mereka, pelaku UMKM, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Agar permintaan pasar terpenuhi, pun puas dengan produk tersebut. Pemerintah bakal fasilitasi dan gencar promosikan karya mereka baik di tingkat kota, regional, maupun nasional.

“Saya tantang pelaku UMKM untuk berinovasi. Jangan mau kalah sama produk luar daerah,” tandasnya. (*)

Artikel Bayar Janji Politik, Basri akan Terbitkan SK Wali Kota Kewajiban Pakai Batik Lokal pertama kali tampil pada Bontang Post .