Kali ini, muncul isu yang menyebut sebagian dana tersebut akan dialokasikan kepada anggota DPRD Kutai Kartanegara, Safruddin.

Legislator yang akrab disapa Daeng Tiger itu pun membantah tegas kabar tersebut. Ia memastikan tidak ada alokasi dana potongan yang mengarah kepada dirinya.

“Tidak ada itu yang sebagian untuk kami. Pencairan itu murni untuk nelayan dan mereka yang mengelola,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (10/4/2026).

Ia menjelaskan, keterlibatannya selama ini hanya sebatas membantu masyarakat nelayan, termasuk memfasilitasi komunikasi dengan pihak perusahaan PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), serta menjembatani dengan pemerintah daerah hingga pusat.

Safruddin juga menegaskan tidak ikut campur dalam pengelolaan dana tali asih tersebut. Meski begitu, ia mengetahui adanya pemotongan dana yang digunakan untuk mendukung kebutuhan selama proses perjuangan.

Menurutnya, dana tersebut dimanfaatkan untuk biaya akomodasi selama perjuangan, perbaikan fasilitas seperti tenda milik nelayan yang rusak saat aksi pada 2025, hingga rencana pemberian apresiasi kepada pihak pengacara.

“Ada berita acaranya, sudah saya lihat dan ditandatangani 299 nelayan,” ungkapnya.

Terkait polemik yang berkembang, Safruddin menilai perlu adanya mediasi yang difasilitasi oleh Kecamatan Muara Badak agar persoalan menjadi jelas dan tidak menimbulkan asumsi di tengah masyarakat.

Ia juga mengkhawatirkan isu yang berkembang tidak mewakili seluruh nelayan yang sebelumnya telah menyepakati keputusan tersebut.

“Perlu dimediasi agar semuanya jelas dan tidak menimbulkan persepsi yang keliru. Termasuk menghadirkan pihak yang mempersoalkan agar terang duduk perkaranya,” pungkasnya. (*)

Artikel Isu Dana 10 Persen Tali Asih Seret Nama DPRD Kukar, Daeng Tiger: Tidak Ada untuk Kami pertama kali tampil pada Bontang Post .

Mereka hanya menyebut bahwa dana tersebut dikumpulkan untuk diberikan kepada pihak-pihak yang sudah membantu sehingga tali asih dari PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga diberikan.

Salah satu pihak yang disebut bakal menerima adalah lembaga bantuan hukum dan pengacara yang mendampingi mereka.

Ketua Aliansi Nelatan Kerang Darah, Muhammad Said, mengklaim pemotongan dana tali asih itu sudah disepakati nelayan terdampak. Bahkan kesepakatan tersebut kembali disampaikan kepada anggota menjelang pencairan dana tali asih.

Ia menyebut, kesepakatan itu telah disampaikan tiga hari sebelum pencairan dana pada 17 Maret 2026 di Balikpapan.

Menurutnya, kesepakatan tersebut juga telah dituangkan dalam notulensi rapat serta dilengkapi dengan surat kuasa.

“Bahkan semua anggota telah mengetahui sejak awal perjuangan tahun 2024. Perjuangan ini membutuhkan biaya,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, polemik mencuat di kalangan pembudidaya kerang darah Muara Badak terkait dugaan pemotongan dana tali asih sebesar 10 persen dari total Rp9,94 miliar yang diberikan Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS).

Seorang anggota yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa atas minimnya transparansi dalam pengelolaan dana tersebut. Ia mempertanyakan kejelasan penggunaan potongan yang dinilai tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada anggota.

“Kami tidak pernah mendapatkan penjelasan resmi terkait ke mana aliran dana 10 persen itu. Nilainya besar, tapi tidak ada laporan yang jelas,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan anggota yang merasa hak mereka berkurang tanpa mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Tali asih itu sendiri merupakan buntut dari tuntutan nelayan terkait dugaan pencemaran limbah oleh PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga. Pencemaran itu ditengarai penyebab nelayan kerang darah gagal panen. (*)

Artikel Nelayan Muara Badak Soroti Potongan 10 Persen Tali Asih, Data Penerima Tak Dibuka pertama kali tampil pada Bontang Post .

Seorang anggota yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa atas minimnya transparansi dalam pengelolaan dana tersebut. Ia mempertanyakan kejelasan penggunaan potongan yang dinilai tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada anggota.

“Kami tidak pernah mendapatkan penjelasan resmi terkait ke mana aliran dana 10 persen itu. Nilainya besar, tapi tidak ada laporan yang jelas,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan anggota yang merasa hak mereka berkurang tanpa mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Menanggapi hal tersebut, Humas Aliansi Kerang Darah Muhammad Yusuf bersama Ketua Aliansi Nelayan Kerang Darah Muhammad Said memberikan klarifikasi melalui sambungan panggilan grup WhatsApp, Kamis (9/4/2026).

Keduanya membenarkan adanya potongan sebesar 10 persen atau sekitar Rp994 juta.

Yusuf menegaskan potongan tersebut bukan dilakukan sepihak, melainkan merupakan hasil kesepakatan bersama 299 nelayan.

Ia tidak merinci penggunaan dana secara detail. Namun secara umum, dana tersebut digunakan untuk menutup biaya akomodasi selama proses perjuangan sejak 2024 hingga awal 2026, termasuk kebutuhan operasional serta bentuk apresiasi kepada lembaga bantuan hukum dan pihak pengacara yang mendampingi nelayan.

“Potongan tersebut merupakan biaya ganti akomodasi selama mengurus perjuangan mulai 2024 hingga 2026, serta keputusan nelayan untuk memberikan apresiasi kepada lembaga hukum dan pihak lain yang membantu secara sukarela,” ungkapnya.

Sementara itu, Muhammad Said menambahkan, kesepakatan tersebut kembali disampaikan kepada anggota menjelang pencairan dana tali asih.

Ia menyebut, kesepakatan itu telah disampaikan tiga hari sebelum pencairan dana pada 17 Maret 2026 di Balikpapan, dan diklaim telah diketahui seluruh anggota.

Menurutnya, kesepakatan tersebut juga telah dituangkan dalam notulensi rapat serta dilengkapi dengan surat kuasa.

“Bahkan semua anggota telah mengetahui sejak awal perjuangan tahun 2024. Perjuangan ini membutuhkan biaya,” pungkasnya. (*)

Artikel Nelayan Kerang Darah Muara Badak Benarkan Potongan 10 Persen Dana Tali Asih pertama kali tampil pada Bontang Post .