“Sudah terdaftar di Bontang (NPWP Badak LNG), sekira lima tahun terakhir,” kata Kepala KPP Pratama Bontang, Windu Kumoro melalui Kasi Pengawasan dan Konsultasi III, Johan, Rabu (8/5/2019).

(Baca juga: Kantongi NPWP Jakarta, Gubernur Minta Badak LNG Pindahkan ke Kaltim)

Menurutnya, dengan terdaftarnya NPWP Badak LNG di KPP Pratama Bontang, bisa memberikan kontribusi yang cukup besar. Pasalnya, sharing dana bagi hasil setiap daerah, ditentukan dari hasil pungutan pajak di daerah. “Hal itu secara otomatis menambah PAD bagi Bontang,” ujarnya.

“Badak LNG dan KPC semua NPWP-nya sudah terdaftar di Bontang,” imbuhnya. Pun, ia tak dapat menyebutkan angka pungutan pajak dari Badak, serta perbedaannya hasil pungutan pajak setelah NPWP Badak dan KPC terdaftar.

(Baca juga: Setuju Usulan Pemindahan NPWP, Dewan Tunggu Regulasi dari Provinsi)

Target pendapatan pajak di 2019 yang diberikan KPP Pratama Bontang yakni senilai Rp 2,9 triliun. Jumlah tersebut turun dari target pendapatan pajak di 2018 lalu yang mencapai Rp 3,5 triliun namun hanya terealisasi sebesar Rp 2,4 triliun. “Penurunan target pendapatan pajak, lantaran adanya beberapa perubahan peraturan perpajakan,” tutupnya.(mga/prokal)

Artikel KPP Pratama: Badak LNG dan KPC Sudah Terdaftar di Bontang pertama kali tampil pada Bontang Post .

Pasalnya, pemindahan NPWP tersebut dapat menguntungkan daerah karena pendapatan asli daerah (PAD) dapat meningkat. Sehingga harus dapat didukung oleh semua pihak dalam upaya dalam menambah pemasukan daerah. “Ini merupakan imbauan yang sangat bagus dan patut diberi apresiasi,” ungkapnya saat dihubungi Bontangpost.id, Rabu (8/5/2019).

(Baca juga: Kantongi NPWP Jakarta, Gubernur Minta Badak LNG Pindahkan ke Kaltim)

Dia mengharapkan agar Pemerintah Provinsi Kaltim dapat membuatkan regulasi seperti peraturan gubernur (Pergub) atau surat imbauan gubernur agar ini dapat dijalankan. “Kalau bisa dibuatkan regulasinya,” kata politisi Demokrat ini.

Senada, anggota Komisi II DPRD Bontang, Arif mengatakan sepakat dengan permintaan Gubernur Kaltim itu. Pasalnya dapat menambah pemasukan daerah, yang sebelumnya Bontang hanya mendapatkan dari pajak penerangan jalan dan air bawah tanah. “Bagus itu usulannya, sangat setuju, karena penghasilannya tidak lari ke Jakarta tapi ke Bontang,” ucapnya.

Lanjut dia, selama ini pihaknya telah mengusulkan hal tersebut. Sebab itu wakil rakyat melakukan koordinasi dengan Kantor Pajak Pratama (KPP) Bontang untuk menanyakan, apakah bisa NPWP perusahaan yang beraktivitas di Kota Taman yang masih berada di luar daerah dipindahkan ke Bontang. “Sudah pernah kami rapat dengan KPP menanyakan itu, KPP bilang nanti akan kami coba,” ujarnya politisi Hanura itu.

Dia mengharapkan tidak hanya Badak LNG saja, melainkan seluruh perusahaan yang beraktivitas di wilayah ini dapat melakukan hal tersebut, termasuk juga kontraktor. “Seperti kontraktor shutdown di Badak LNG dan di Pupuk Kaltim itu menang tender, jadi wajib membuka NPWP di Bontang. Contohnya jika mereka dapat Rp 1,2 triliun, pajaknya hanya 10 persen saja sudah dapat Rp 120 miliar,” katanya.

Ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris pun mendukung apa yang diinginkan Isran Noor. Dia mengaku terobosan tersebut tentunya mampu lebih meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Kaltim. Badak LNG yang beroperasi di Bontang ini harusnya memberikan sumbangsih yang lebih besar di daerah operasinya dibandingkan ke pusat.

“Aktivitasnya kan di Kaltim. Harusnya dampaknya juga berimbas di sini. Bukan daerah lain,” katanya.(zae)

Artikel Setuju Usulan Pemindahan NPWP, Dewan Tunggu Regulasi dari Provinsi pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dengan begitu, pajak dari Badak LNG juga diterima Jakarta. Padahal aktivitas perusahaan lebih banyak dilakukan di Kota Taman selama puluhan tahun silam.

Dikutip dari laman resmi Humas Pemprov Kaltim, Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan hingga saat ini masih banyak perusahaan besar yang aktif di Kaltim, namun NPWP mereka masih terdaftar di Jakarta maupun provinsi lain. Sehingga penerimaan pajak perusahaan itu masuk ke provinsi yang terdaftar di NPWP mereka.

“Kami minta perusahaan-perusahaan bisa mengalihkan NPWP mereka ke daerah ini. Insyaallah tidak rugi. Apalagi, karyawan perusahaan besar, mulai Pertamina, Badak LNG hingga KPC semua jumlahnya ribuan orang. Tentu, tidak membuat rugi perusahaan. Mudahan ini bisa terwujud,” tegasnya.

Hal ini disampaikan Isran usai memberikan arahan kepada perusahaan penyedia BBM dan Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Kaltim di Jakarta, Senin (29/4/2019).

Dia meminta agar NPWP setiap perusahaan besar yang beraktivitas di Kaltim bisa masuk ke Kaltim. Dengan demikian, perusahaan berkontribusi mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kaltim.

“Kami minta bisa masuk ke daerah. Artinya, NPWP perusahaan itu dipindahkan saja ke Kaltim. Saya yakin perusahaan tidak akan rugi,” kata Isran Noor.

Keinginan pemerintah daerah agar NPWP perusahaan terdaftar di daerah tidak lain agar distribusi penerimaan pajak itu lebih adil.

Terpisah, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan hal tersebut sudah sejak lama diusulkan Pemkot Bontang. Meski demikian, saat Badak LNG sudah membayar pajak langsung ke pemkot, yakni PPJ non-PLN dan air bawah tanah.

“PPH 21 masih ke pusat. Juga pajak PBB pabrik ke pusat, dulu sekitar Rp 60 miliar dan dikembalikan ke pemkot sebanyak 60 persen atau sekitar 40 milyar,” ujarnya.

Dia menambahkan, kegiatan Badak LNG masuk kegiatan hulu. Ini yang membuat Pemkot Bontang menyurati SKK Migas agar menjadi kegiatan hilir. Sehingga pajaknya masuk ke Kota Taman.

“Untuk ini Peraturan Menteri ESDM harus dirubah dari kegiatan hulu menjadi hilir,” imbuhnya.

Dikonfirmasi, Senior Manager Corporate Communication Badak LNG, Busori S mengakui jika NPWP Badak LNG tidak hanya terdaftar di Jakarta. Akan tetapi juga di Bontang.

“Hal tersebut bisa dicek ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bontang,” tutupnya. (mam)

Artikel Kantongi NPWP Jakarta, Gubernur Minta Badak LNG Pindahkan ke Kaltim pertama kali tampil pada Bontang Post .