“Saya mendengar GPK melakukan pengerukan kedua saat ini,” kata Rusli.

Ia menyebut saat ini para nelayan mengalami kegelisahan bilamana pengerukan berdampak pada aktivitasnya di laut. Baik itu yang berprofesi sebagai nelayan tangkap maupun budidaya rumput laut.

Sementara perwakilan perusahaan, Mirwan, mengatakan rencana pengerukan memang ada. Akan tetapi ia membantah isu pelaksanaan pengerukan terjadi saat ini.

Yang dilakukan PT GPK sekarang hanyalah merapikan timbunan bekas pengerukan pertama di sekitar dermaga. Namun saat dimintai keterangan terkait waktu pelaksanaan pengerukan selanjutnya, Mirwan mengaku belum mengetahuinya.

“Saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak karena itu bukan wewenang saya,” kata pria yang mempunyai jabatan engineer civil di PT GPK.

Dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Site Manager PT GPK Aris Munandar membenarkan adanya pemerataan timbunan saat ini. Tujuannya untuk mempermudah akses lalu-lalang alat berat yang akan masuk nantinya.

Berkenaan dengan pengerukan kedua, dikatakannya saat ini masih dalam proses pengurusan surat izin kerja keruk (SIKK) dari Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Bahkan saat ini posisi kapal keruk juga masih berada di Batam. Diprediksi pelaksanaan pengerukan akan terjadi setelah Idulfitri nanti.

Berkenaan dengan luasan dan kedalaman pengerukan, Aris menyatakan akan bergantung pada izin yang keluar nanti. Nantinya, tim verifikasi dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Tanjung Laut maupun Samarinda akan mengecek ke lapangan sebelum memutuskan besaran luasan dan kedalaman tersebut dalam surat rekomendasi teknis.

“Jadi izin tidak serta merta dari Kemenhub. Pada saat pengerukan nanti juga mereka (tim verifikasi, Red.) akan mendampingi di kapal untuk menghitung jumlah kerukan dan dilaporkan kepada Dirjen Perhubungan Laut sebagai rekomendasi teknis,” kata Aris.

Pengerukan jilid dua ini bertujuan untuk memperdalam alur dan membuat kolam putar. Lokasi rencana pengerukan berada di depan dermaga.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Agus Amir bersikap tegas melarang pelaksanaan proses pengerukan sebelum izin keluar. Permasalahannya, titik koordinat dari pengerukan ke depan bisa saja terjadi perbedaan dengan sebelumnya.

“Sebelum terbit izinnya jangan melakukan kegiatan pengerukan, karena itu akan berdampak,” kata Agus Amir.

Ia juga meminta kepada perusahaan untuk melakukan inventarisasi nelayan di sekitar area pengerukan. Baik yang berupa nelayan yang menggunakan belat maupun pembudidaya rumput laut. (ak)

Artikel Pengerukan Jilid Kedua Setelah Lebaran  pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Melihat di Bontang Post beberapa waktu lalu, saya sesalkan karena saya tahu siapa aja yang hadir di acara itu dan mewakili dari mana saja,” ungkapnya.

Ia menilai tidak semua perwakilan nelayan datang dalam kegiatan tersebut. Politisi Nasdem ini mengatakan adapun jenis nelayan terdiri dari belat, keramba, dan tangkap. Nelayan tangkap ialah orang yang menangkap ikan dengan pancing maupun peralatan lainnya.

“Kenapa yang dipanggil tidak ada yang mewakili tangkap, jika dilihat dari lokasi pengerukan ini wilayahnya nelayan tangkap,” ujarnya.

Oleh karena itu pimpinan DPRD yang dulunya berprofesi nelayan ini meminta kepada manajemen Pupuk Kaltim agar mengagendakan ulang kegiatan sosialisasi khusus bagi nelayan tangkap.  Bahkan, ia secara spesifik menentukan lokasi sosialisasi dimana nelayan tangkap itu tinggal yakni daerah Selambai.

Seperti diketahui, warga Selambai 90 persen memiliki mata pencaharian yang tergantung dari hasil lautan. Sosialisasi ulang tersebut sebagai langkah meminimalisir dampak kegiatan pengerukan.

Di sisi lain, wakil rakyat dari dapil Bontang Utara ini juga menyorot perihal tenaga kerja yang dipakai dalam pengerjaan pengerukan. Agar daerah sekitar lokasi turut dilibatkan sehingga proyek ini berdampak positif bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

“Kalau ada anak nelayan sekitar yang butuh pekerjaan ya bisa dilibatkan,” pintanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Suhut Harianto meminta pihak manajemen perusahaan maupun kontraktor membuka posko aduan. Hal tersebut guna menampung keluhan warga akibat dampak yang terjadi.

“Pasti ini berdampak salah satunya turunnya hasil tangkapan, mohon permintaan camat untuk membuka posko aduan dilakukan,” tuturnya.

Selain itu, politisi Demokrat ini juga meminta agar menyerahkan segera jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Berdasarkan jadwal, dapat dijadikan acuan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun Komisi III untuk melakukan pantuan.

“Nanti kami (Komisi III, Red.) dan DLH akan pantau,” ucapnya.

Terpisah, pihak manajemen Pupuk Kaltim akan merespon secara cepat permintaan dari Komisi III. Mengenai posko aduan sudah disepakati dengan kecamatan akan dipakai layanan call centre.

“Posko aduan bukan berupa bangunan tetapi layanan call centre 24 jam nonstop. Terkait SOP aduan nanti kami siapkan,” kata Project Manager Infrastruktur Pupuk Kaltim, Teguh Ariyanto.

Permintaan untuk memberikan jadwal kegiatan juga disanggupi oleh manajemen perusahaan, sedangkan rencana sosialisasi ulang nantinya akan diagendakan dalam beberapa hari kedepan. (*/ak)

Artikel Terkait Rencana Pengerukan Pelabuhan Tursina, DPRD Minta Sosialisasi Ulang pertama kali tampil pada Bontang Post .

Ia menyayangkan tindakan kontraktor PT Berkah Tiga Usaha dan PT Cahaya Mentari Cemerlang yang tidak melakukan koordinasi terkait as built drawing gambaran pengerukan.

“Kami harus tahu berapa kedalaman, berapa lebar, berapa grosstone kapal yang akan bersandar nantinya,” ujarnya saat mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPRD Bontang, Pelindo IV, minus PT Pupuk Kaltim dan Kontraktor.

Dijelaskan,  Dishub wajib memiliki pegangan atas konsep pengerukan. Alasannya, proyek tersebut erat kaitannya dengan dinas yang ia pimpin. Bagaimana jadinya, tatkala Direktorat Jederal (Dirjen) perhubungan Laut menanyakan aktivitas proyek tersebut. Sedangkan dirinya tidak mengantongi gambaran proyek itu.

“Saya kalau tidak dikasih tahu Pak Camat Zemmy,terkait waktu dan lain-lain mana saya tahu, kami kecolongan dengan kontraktor ini,” sesalnya.

Sukardi menuturkan, dari penyampaian Camat Zemmy, ia baru mengetahui jika pengerukan akan dilakukan sedalam 13 meter. Dengan kondisi demikian, kapal muatan 7.500 gross tone dapat melakukan aktivitas bongkar muat di pelabuhan khusus tersebut. Beda halnya dengan pelabuhan umum Loktuan yang hanya dapat menampung kapal 5.000 Gross Tone ke bawah.

“Belum lagi dengan area dampingnya, saya betul-betukl kaget kalau akan dibuang di Guntung. Ini harus dipanggil segera kontraktornya,” pungkasnya. (*/nug)

Artikel Soal Pengerukan Pelabuhan, Kadishub Ngaku Kecolongan pertama kali tampil pada Bontang Post .