“Pembangunan itu belum memiliki IMB,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Puguh Harjanto.

Dia menyebut, DPMPTSP bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan monitoring lapangan.  Bahkan sang pengelola perumahan tersebut diminta agar segera menyelesaikan segala perizinan. Mestinya pengembang lebih awal menyelesaikan perizinan, bukan setelah berjalan pembangunan.

“Permasalahan ini tentu bisa menjadi pembelajaran bagi semua pengembang untuk mengantongi izin,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Kaltim Post (induk Bontangpost.id) mendatangi lokasi tersebut. Ada sekitar tiga rumah yang sudah berdiri kukuh. Sisanya masih pengerjaan bagian fondasi saja, yang akan dibangun delapan rumah.

Sebelumnya, pembangunan sejumlah kavelingan rumah di Jalan Cumi-Cumi, Kelurahan Tanjung Laut, menjadi sorotan anggota DPRD Bontang. Pasalnya, pembangunan tersebut dilakukan sebelum melengkapi sejumlah perizinan. Selain itu, pengembang dianggap menghindari beberapa perizinan.

Sementara itu, Supriadi selaku jasa pemborong pembangunan rumah perorangan di kawasan yang menjadi sorotan tersebut menyebut hanya kesalahan komunikasi. Ia mengklaim bahwa itu tidak bisa dikatakan perumahan.

Alasannya, luasan lokasi tersebut hanya berukuran 1.900 m2. Standar suatu perumahan luasan lokasi minimal 2.500 m2, kemudian bangunan rumah minimal 15 unit dalam satu lahan atau surat induk.

“Nah, ini hanya delapan unit. Itu sudah tidak masuk kriteria perumahan,” katanya kala ditemui Jumat (8/10/2019). (*/rsy/kri/k16/prokal)

Artikel Pembangunan Perumahan Tanpa IMB Disetop pertama kali tampil pada Bontang Post .

Beruntung kejadian penculikan ini belum terbukti benar terjadi di Bontang terkhusus di Perumahan BTN PKT. Atas kejadian ini, pihak sekuriti yang tergabung dalam Badan Pengelolaan Perumahan (BPP) mengaku akan lebih meningkatkan lagi keamanan dan ketertiban di wilayah perumahan BTN PKT.

“Patroli berkeliling wilayah akan kami maksimalkan lagi,” ujar Aminullah, koordinator petugas pengamanan Badan Pengelolaan Perumahan (BPP) BTN PKT saat diwawancarai Bontang Post, Kamis (18/10) lalu.

Selain patroli, pihaknya juga akan menyosialisasikan lagi kepada warga perumahan terkait dengan kontak aduan BPP PKT. Menurutnya, selama ini tidak semua warga yang menyimpan kontak tersebut. Padahal kata dia, nomor tersebut akan membantu jika suatu ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada warga.

“Setiap pembayaran iuran per bulannya juga, di struk kami, di bawahnya ada nomor telpon kami yang dicantumkan. Tapi kerkadang tidak disimpan dan dibuang setelah adanya setoran pembayaran,” ucapnya.

Untuk itu dirinya mengajak semua RT untuk bisa berpartisipasi aktif menyampaikan kepada warganya tentang program sosialisasi contact person personel BPP PKT. Sehingga ketika terjadi apa-apa, sekuriti siap melayani dengan cepat.

“Nomor kontak kami selalu aktif  24 jam. Setiap penggantian sif juga kami lakukan serah terima ponsel. Ini untuk memaksimalkan pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah perumahan,” pungkasnya. (bbg)

Artikel Sekuriti BTN PKT Tingkatkan Keamanan  pertama kali tampil pada Bontang Post .

Artikel Maraknya Tawaran KPR Tunai Keras dan Pengembang ‘Nakal’ pertama kali tampil pada Bontang Post .

Masyarakat umum yang biasa melintas mengambil jalan pintas dari arah Loktuan menuju kota dan sebaliknya, atau yang sekedar ingin berwisata ke Danau PC VI PKT dan Taman Rekreasi Cibodas dibuat bingung dengan kebijakan baru perusahaan tersebut yang mengharuskan menitipkan kartu identitas untuk memasuki komplek perumahan itu.

Budi salahsatunya. Warga BTN-PKT tersebut sering melintas di PC VI PKT sekedar ingin mengajak keluarga berlibur di Danau PC VI PKT ataupun ingin ke Koperasi PKT. Namun dia cukup beruntung, sebab anggota keluarganya ada yang merupakan karyawan dari Pupuk Kaltim.

“Kami punya stiker kendaraan, jadi masih bisa masuk. Keamanannya saya akui memang lebih ketat dari biasanya,” ujarnya saat ditemui di Danau PC VI PKT, kemarin (18/2).

Sementara Yusril, warga Loktuan yang sedang berlibur di Taman Rekreasi Cibodas bersama keluarganya, menyatakan maklum dengan aturan baru yang dikeluarkan oleh Pupuk Kaltim terkait ketatnya keamanan di PC VI PKT.

Namun, Yusril berharap aturan baru tersebut di sosialisasikan lebih luas kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat. “Mungkin antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Namanya area milik perusahaan. Yang penting tempat rekreasi seperti Cibodas atau Danau masih bisa diakses oleh masyarakat yang ingin berlibur bersama keluarga,” jelasnya.

Senada, anggota DPRD Bontang dari Partai Amanat Nasional (PAN), Setiyoko Waluyo juga turut berkomentar terkait ketatnya keamanan di PC VI PKT. Setiyoko yang merupakan anggota Komisi I DPRD Bontang ini mengaku termasuk yang sering melintasi komplek perumahan tersebut untuk ke kota maupun ke tempat kerja. “Iya saya termasuk yang sering lewat di sana (PC VI PKT, Red.),” kata Setiyoko saat ditemui beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pemasangan portal di beberapa pos penjagaan demi alasan keamanan merupakan hak dari perusahaan. Namun, Setiyoko meminta kepada Pupuk Kaltim untuk tidak saklek atau luwes jika ada hal-hal yang dianggap penting atau darurat. “Misalnya ada keadaan gawat darurat sehingga harus lewat jalan pintas melalui PC VI PKT, atau keadaan lain. Jadi tidak menyamaratakan perlakuannya kepada semua masyarakat yang akan melintas,” jelasnya.

Setiyoko pun juga menyarankan kepada petugas keamanan di pos-pos penjagaan, untuk bersikap ramah dan menjelaskan dengan penuh kesabaran kepada masyarakat terkait aturan baru ini. Dia juga menyarankan agar perusahaan lebih baik melakukan tahap sosialisasi terlebih dahulu, sebelum benar-benar menjalankan aturan tersebut. “Intinya sosialisasi kepada masyarakat saja, dipahamkan,” tambah Setiyoko.

Diberitakan sebelumnya, banyak masyarakat  yang salah persepsi khususnya para pengguna Media Sosial (Medsos) di Facebook. Mereka mengira saat berkunjung, baik ke danau ataupun Cibodas kini telah dilarang dengan adanya portal tersebut.

Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Sugeng Suedi, Superintendent Publikasi dan Dokumentasi Departemen Humas Pupuk Kaltim menjelaskan, terkait pernyataan warga di medsos bila berkunjung ke wisata yang ada di PC VI PKT itu dilarang,  itu tidak benar.

Pasalnya, pihak perusahaan tetap mengizinkan bila ada masyarakat yang  berkunjung ke PC VI PKT. Dengan syarat  harus meninggalkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) di pos sekuriti yang dilalui tersebut.  “Peningkatan keamanan ini sudah berjalan sebulan akhir ini,” katanya, Jumat (17/2) kemarin.

Sugeng menambahkan, dengan meninggalkan identitas sejatinya bila ada warga yang berkunjung tentunya dapat dengan mudah di monitoring. Bahkan pekerja yang ada di perumahan tersebut atau pedagang yang berjualan, seperti di Danau dan Cibodas semua harus memiliki stiker atau ID card yang dikeluarkan Departemen Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) PKT.

“PC VI PKT ini masih termasuk dalam wilayah Obvitnas (Objek Vital Nasional, Red)  dan aset dari PT Pupuk Kaltim, sehingga peningkatan keamanan ini sekiranya sangat perlu dilakukan perusahaan,” pungkasnya. (zul)

Artikel PKT Diminta Sosialisasi kepada Masyarakat, Soal Ketatnya Keamanan di PC VI Pupuk Kaltim  pertama kali tampil pada Bontang Post .

BONTANG –Saat ini, keamanan di area PC VI PKT semakin diperketat. Pengendara yang ingin memasuki area tersebut harus meninggalkan identitas. Berlaku bagi warga Bontang dan pendatang yang ingin berkunjung ke wilayah tersebut. Baik untuk berwisata ataupun hanya ingin melintas.

Guna mendukung hal ini, PT Pupuk Kaltim memasang  portal di beberapa titik. Seperti pos di depan GOR Pupuk Kaltim, Restoran Bontang Kuring, Wana Tirta, dan Jalan S. Sejatinya portal tersebut dapat terbuka secara otomatis, bila seseorang memiliki stiker atau ID card. Tentunya ini hanya  dimiliki warga yang tinggal di daerah PC VI PKT  atau karyawan yang bekerja di PT Pupuk kaltim.

Namun dari penerapan sistem keamanan tersebut, banyak juga masyarakat  yang salah persepsi khususnya para pengguna Media Sosial (Medsos) di Facebook. Yang mana mereka mengira saat berkunjung, baik ke danau ataupun Cibodas kini telah dilarang dengan adanya portal tersebut.

Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Sugeng Suedi, Superintendent Publikasi dan Dokumentasi Departemen Humas Pupuk Kaltim menjelaskan, terkait pernyataan warga di medsos bila berkunjung ke wisata yang ada di PC VI PKT itu dilarang,  itu tidak benar.  Pasalnya, pihak perusahaan tetap mengizinkan bila ada masyarakat yang  berkunjung ke PC VI PKT. Dengan syarat  harus meninggalkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) di pos sekuriti yang dilalui tersebut.

“Peningkatan keamanan ini sudah berjalan sebulan akhir ini,” katanya, Jumat (17/2) kemarin.

Sugeng menambahkan, dengan meninggalkan identitas sejatinya bila ada warga yang berkunjung tentunya dapat dengan mudah di monitoring. Bahkan pekerja yang ada di perumahan tersebut atau pedagang yang berjualan, seperti di Danau dan Cibodas semua harus memiliki stiker atau ID card yang dikeluarkan Departemen Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) PKT.

“PC VI PKT ini masih termasuk dalam wilayah Obvitnas (Objek Vital Nasional, Red)  dan aset dari PT Pupuk Kaltim, sehingga peningkatan keamanan ini sekiranya sangat perlu dilakukan perusahaan,” pungkasnya. (ver)

Artikel Bagi Pengendara yang Memasuki Area PC VI PKT, Wajib Tinggalkan Identitas  pertama kali tampil pada Bontang Post .