Dia melaporkan hal tersebut dalam rapat coffee morning di kantor bupati belum lama ini. Menurutnya, hal tersebut bertujuan agar saat pelaksanaan pilpres nantinya, semua masyarakat bisa memilih. Pasalnya KTP-el merupakan salah satu syarat terpenting agar dapat mencoblos.

“Kami terus berikan pelayanan. Agar April 2019, saat mendekati pilpres, semua urusan harus bisa tuntas. Jangan sampai para pemilih terkendala,” ujarnya.

Selain itu, ia juga melaporkan usai Pilgub Juni lalu, kantornya masih dipadati warga yang mengantre membuat KTP. Menurutnya animo masyarakat Kutim merupakan hal penting yang harus dilayani dengan baik.

“Sebenarnya warga tidak hanya membuat KTP saja, ada juga yang membuat akta atau kebutuhan lainnya. Tapi tidak sepenuh yang mengurus Kartu Tanda Penduduk,” terangnya.

Lebih lanjut, Yanuar menceritakan padatnya pengunjung di kantornya menyebabkan penuhnya lahan parkir. Sehingga ia meminta pada Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menyetujui perluasan tempat patkir masyarakat.

“Akhir-akhir ini di tempat kami selalu penuh, kami harap di sekitar jalan raya bisa ditimbun, agar dapat jadi tempat parkir. Pasalnya parkiran sudah merambah ke dua kantor dinas lainnya yang dekat disdukcapil,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Kutim, Irawansyah meminta disdukcapil untuk tetap menjaga kualitas kerja dalam melayani masyarakat. Baginya banyak hal yang harus diprioritaskan.

“Apapun yang bisa dilakukan, selama itu dirasa baik untuk memberikan pelayanan silahkan saja. Perihal lahan parkir bisa saja diajukan di perubahan, supaya bisa selesai,” tutupnya. (*/la)

Artikel Jelang Pilpres, Diskdukcapil Targetkan KTP-el Rampung  pertama kali tampil pada Bontang Post .

Koordiv Pencegahan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kutim, Muhammad Idris mengatakan, tahapan pendaftaran Bakal Calon Legislatif sebentar lagi akan dilaksanakan. Segala kemungkinan pelanggaran dapat terjadi. Sehingga pihaknya terus melakukan pengawasan dan memantau perkembangan pemilu.

“Kami melakukan pengawasan melekat, dengan menempatkan salah satu orang panwaslu di Kantor KPU, sejak 2 – 17 juli 2018,” ujarnya saat diwawancara Kamis (12/7).

Baginya pengawasan merupakan satu hal yang sangat penting. Pasalnya diawasi saja terkadang permasalahan bisa timbul, terlebih jika tidak ada pemantauan. Maka dapat dipastikan kecurangan dengan mudah merajalela.

“Dalam melakukan pengawasan, kami selalu mengedepankan pencegahan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi tingkat pelanggaran yang kemungkinan akan terjadi,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan perihal pengawasan yang dilakukannya jangan sampai lengah. Sehingga dia dan timnya terus lakukan koordinasi dengan semua pihak terkait pada setiap harinya.

“Kami terus mengingatkan agar pengawas di lapangan bisa bekerja secara profesional. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada temuan masalah. Semoga sampai pendaftaran berakhir, semua proses bisa berjalan lancar,” tuturnya. (*/la)

Artikel Cegah Kecurangan Jelang Pileg dan Pilpres, Panwaslu Perketat Pengawasan di Kantor KPU  pertama kali tampil pada Bontang Post .

SAMARINDA – Pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) pada 2019 rencananya akan digelar serentak. Akan dilakukan bersamaan di satu hari pemungutan suara, 17 April 2019. Keputusan ini termaktub dalam Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu( yang tengah dibahas DPR RI bersama pemerintah, setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Komisioner KPU Kaltim, Syamsul Hadi menuturkan, meski masih berupa RUU, namun wacana pemilu serentak ini kemungkinan besar akan direalisasikan. Pertimbangannya yaitu untuk efisiensi anggaran. Harapannya, anggaran yang dikeluarkan bisa berkurang.

“Anggarannya bisa lebih hemat. Kemungkinan besar akan digelar serentak, pileg bersamaan dengan pilpres,” kata Syamsul kepada Metro Samarinda (Kaltim Post Group).

Selain pelaksanaan pemilu serentak, KPU RI juga menginformasikan pemunduran waktu tahapan pemilu. Bila sebelumnya tahapan dimulai 22 bulan sebelum hari pemungutan suara, maka kini menjadi 18 bulan sebelum hari H. Sehingga, tahapan pemilu bakal dimulai Oktober tahun ini.

“Menurut KPU RI, masa kampanye dipersingkat hanya enam bulan. Sementara pada pemilu sebelumnya berlangsung selama satu tahun. Pengurangan ini membuat tahapannya jadi lebih singkat,” tambahnya.

Adapun tahapan pertama yang akan dilakukan yaitu verifikasi partai politik (parpol) yang akan menjadi peserta pemilu.

Viko Januardhy, Komisioner KPU Kaltim lainnya menyebut, meski informasi tahapan pertama pemilu telah muncul, namun belum ada informasi resmi terkait pelaksanaannya.

“KPU Kaltim saat ini tengah menantikan PKPU (Peraturan KPU) dari KPU RI yang mengatur tentang verifikasi parpol tersebut,” ujar Viko melalui pesan singkat.

Dia menuturkan, memang jadwal tahapan pemilu dari KPU RI telah beredar di media. Namun, jadwal tersebut masih belum resmi. Merupakan masih perkiraan pelaksanaan pemilu. Jadwal tahapan ini baru akan resmi setelah PKPU yang mengatur pemilu diterbitkan. (Selengkapnya, silakan lihat infografis)

“Jadwal tadi pun belum resmi. Dinyatakan resmi setelah PKPU yang mengaturnya dikeluatkan,” kata Viko.

Termasuk tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018, hingga kini belum ada informasi resmi dari KPU RI. Walaupun sudah ada perkiraan tahapan ini dimulai Agustus mendatang.

Hingga kini, KPU Kaltim masih menunggu terbitnya PKPU yang mengatur tentang tahapan pilgub 2018.

“Diharapkan RUU Pemilu bisa segera disahkan. Sehingga semakin cepat ada kepastian bagi penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan pemilu, khususnya pilgub yang semakin dekat,” ujarnya.

Karena, kata dia, RUU Pemilu menjadi dasar bagi KPU dalam membuat peraturan turunan yang menjadi dasar bagi KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Serta bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pemilu. (luk)

TAHAPAN PEMILU 2019

WAKTU                                              AGENDA

1 Oktober 2017                                   Verifikasi partai politik

13 Oktober 2018-13 April 2019          Masa kampanye

1 Maret 2018                                       Penetapan parpol peserta pemilu

Mei 2018                                             Pengajuan bakal caleg DPR RI, DPD, dan DPRD

Agustus 2018                                       Pengajuan bakal calon presiden dan wapres

Agustus 2018                                       Penetapan DCS DPR, DPD dan DPRD

September 2018                                   Penetapan calon presiden dan wapres serta DCT

17 April 2019                                       Pemungutan suara pileg dan pilpres

Agustus-September 2019                     Pelantikan DPRD kabupaten/kota dan provinsi

1 Oktober 2019                                   Pelantikan DPR dan DPD

20 Oktober 2019                                 Pelantikan presiden dan wapres

Sumber: KPU RI

Keterangan: Jadwal belum resmi, menunggu PKPU

Artikel Pileg-Pilpres Bakal Serentak, KPU Kaltim Tunggu PKPU pertama kali tampil pada Bontang Post .