Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Samarinda, Agus Setiawan menuturkan, meski pun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan paslon/timses telah bersepakat menghindari money politic, namun potensi dan pelaksanaannya di lapangan belum mampu sepenuhnya dibendung.

“Money politic ini soal mentalitas paslon dan timses yang ingin menang dengan cara kotor. Mereka telah menyerukan anti-money politic, tetapi siapa yang bisa menjamin 19 hari menjelang pemilihan  ini tidak ada money politic?” ujarnya, Jumat (8/6) kemarin.

Ketua Gerakan Mahasiswa Peduli Kaltim (GM-Pekat), Heriman menuturkan, mental ingin menang dengan politik uang, lanjut dia, masih tertanam dalam diri setiap timses, maka paslon harus memberikan contoh agar politik uang dapat diperangi.

“Paslon harus memberikan contoh positif. Mereka harus menjual program demi menarik simpati masyarakat. Bukan menarik perhatian pemilih dengan uang. Apabila ada money politic, paslon yang terlebih dulu menegur timsesnya. Jika perlu, berikan hukuman pemecatan dari timses,” imbuhnya.

Upaya memerangi mentalitas tersebut harus diimbangi dengan penegakan aturan pemilu. Bawaslu sebagai ujung tombak penegakan hukum pemilu perlu memberikan sanksi berat bagi siapa saja yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah menjadi otak dan pelaku politik uang.

“Apabila ada timses yang terbukti melakukan money politic, berikan efek jera. Saya sarankan Bawaslu beserta Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu, Red.) mendiskualifikasi paslon yang terbukti melakukan money politic,” katanya.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Samarinda, Hengky menyebut, dalam Pilgub Kaltim 2018 ini, golput masih menjadi ancaman.

Belajar dari Pilgub Kaltim 2013 lalu, angka golput hampir mencapai 46 persen dari seluruh pemilih yang jumlahnya 3,5 juta jiwa. Jika dikalkulasi, sekitar 1,2 juta jiwa tidak menggunakan hak pilihnya.

Dia menerangkan, angka golput tersebut naik tiga persen dibandingkan Pilgub Kaltim 2008. Golput berkisar di angka 43 persen. Artinya dalam kurun waktu lima tahun, penyelenggara pemilu belum bekerja maksimal untuk memerangi golput.

“Makanya tahun ini menjadi tugas terberat KPU beserta timnya di bawah memerangi golput. Caranya penyelenggara pemilu di tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara) harus menjemput bola. Pastikan di setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara), tidak ada pemilih yang golput,” saran dia.

Terakhir, Ketua Himpunan Mahasiswa Buton (Himab) Kaltim, Dayat menyoroti munculnya kampanye negatif. Dia melihat, masih banyak tersebar di media sosial (medsos) postingan yang saling menyudutkan antar paslon. Mestinya Bawaslu mengontrol dan memastikan tidak ada lagi timses yang saling menjatuhkan dalam Pilgub Kaltim 2018.

Dia menyarankan, mestinya paslon beserta timsesnya mengadu gagasan melalui program, visi, dan misi untuk memenangkan hati rakyat. Sementara saling menjatuhkan dan menjelekkan antar paslon, sama saja menampakkan rendahnya kualitas paslon dan timsesnya.

“Rakyat tidak butuh lagi ujaran kebencian dengan saling menjatuhkan. Mereka butuh solusi terkait banjir, kemiskinan, kerusakan lingkungan, lapangan kerja, dan peningkatan kualitas pendidikan. Harusnya itu yang dikampanye paslon. Menampilkan program terbaik di hadapan pemilih,” tutupnya.  (*/um)

Artikel Organisasi Pemuda Serukan Pilgub Damai  pertama kali tampil pada Bontang Post .