Komisi II DPR RI memanggil tim seleksi (timsel) KPU-Bawaslu sebelum fit and proper test berlangsung 3-5 April. Sebagai informasi, timsel yang beranggotakan 11 orang dibentuk untuk membantu Presiden RI Joko Widodo melakukan serangkaian kegiatan untuk menjaring dan menyeleksi calon-calon komisioner KPU dan Bawaslu RI.

“Sebelum melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan, DPR ingin mendengar langsung tahapan-tahapan seleksi apa saja yang sudah dijalankan oleh timsel dan apakah mereka sudah melaksanakan tugasnya secara terbuka, dengan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai amanat undang-undang (UU),” kata Hetifah Sjaifudian, anggota DPR RI Dapil Kaltim-Kaltara.

Dia mengungkapkan, DPR juga ingin mengetahui apakah dalam melaksanakan tugasnya itu, timsel dibantu dan sudah berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan. Contohnya, Polri, PPATK, BNN, dan lainnya, untuk menelusuri rekam jejak setiap calon.

“Selain itu, DPR ingin memastikan bahwa timsel tidak melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap bakal calon. Seperti mereka yang memiliki kebutuhan khusus dan penyandang disabilitas,” tegas politikus Golkar itu.

Terkait dengan ini, kata dia, penting kiranya timsel menjawab keraguan dan pertanyaan yg berkembang. “Misalnya, mengapa KPU incumbent yang mendaftar lolos semua? Apakah karena kelimanya sepakat menguji ketentuan konsultasi dengan DPR di MK? Sedangkan mengapa Bawaslu incumbent yang mendaftar, semuanya tidak diloloskan oleh timsel? Apa pertimbangannya?” ujarnya.

Pada saat pertemuan nanti, timsel pun bisa menunjukkan salinan berkas administrasi setiap bakal calon, atau fakta-fakta lain terkait calon jika dirasa DPR masih ada kekurangan.

“Di luar alasan-alasan tersebut, tentu saran-saran dari timsel, bagaimana agar proses pemilihan oleh DPR bisa berjalan baik akan sangat berharga,” bebernya.

Terkait berkembangnya isu bahwa dalam proses ini Komisi II DPR RI belum tentu memilih tujuh Komisioner KPU dan lima Komisioner Bawaslu dari daftar 24 nama-nama calon, menurutnya, UU memang membuka ruang bagi DPR untuk memilih hanya beberapa nama.

“Atau bahkan tidak memilih sama sekali dalam fit and proper test nanti,” kata Hetifah.

Pasal 15 UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur, dalam hal tidak ada calon anggota KPU yang terpilih atau yang terpilih kurang dari tujuh orang (atau lima orang untuk Bawaslu), DPR meminta  Presiden RI untuk mengajukan kembali bakal calon sejumlah dua kali nama calon yang dibutuhkan ke DPR dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak surat penolakan dari DPR diterima oleh Presiden.

“Tapi penolakan seperti ini cuma bisa dilakukan satu kali. Pengajuan kembali nama-nama bakal calon sebagaimana dimaksud bukan berasal dari bakal calon yang telah diajukan sebelumnya,” sebutnya.

Dia pun berharap rapat DPR dengan timsel akan berlangsung baik, sehingga proses fit and proper test akan berjalan sesuai rencana dan menghasilkan nama-nama Komisioner KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan keahlian.

“Sehingga mampu menjalankan tugasnya untuk menyelenggarakan semua tahapan pemilu dengan baik,” pungkasnya. (gun)

Artikel Ini Alasan DPR Panggil Timsel KPU-Bawaslu pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kemarin (25/3), Jawa Pos mendapatkan foto jadwal fit and proper test untuk anggota KPU dan Bawaslu yang akan dilaksanakan DPR. Jadwal itu sangat detail menyebutkan tahapan-tahapan pengujian kepatutan dan kelayakan. Tes untuk KPU akan dilaksanakan pada 4 hingga 5 April. Kemudian pada 6 sampai 7 April digelar pengujian untuk calon anggota Bawaslu.

Pada 10 April dilaksanakan rapat internal untuk musyawarah mufakat atau pemungutan suara. Selanjutnya, pada 11 April dilakukan rapat paripurna untuk penetapan dan pengesahan dari hasil fit and proper test yang dilaksanakan.

Namun, Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali membantah jadwal itu. Menurut dia, pihaknya tidak pernah mengeluarkan jadwal itu. Yang berhak mengeluarkan jadwal adalah Sekretariat Komisi II. “Itu harus ada tanda tangan saja. Jadi, saya pasti tahu,” paparnya. Dia tidak mengetahui siapa yang menyebar informasi terkait uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu.

Pejabat kelahiran Gorontalo itu mengatakan, sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Ada pihak yang menginginkan agar komisinya segera melaksanakan uji kelayakan, karena pada 12 April masa jabatan penyelenggara pemilu akan selesai, sehingga harus segera dilakukan pergantian.

Ada juga yang mengusulkan agar dilakukan perpanjangan jabatan anggota sekarang. Dengan asalnnya, saat ini Pansus RUU Pemilu sedang membahas aturan baru untuk pesta demokrasi pada 2019 mendatang. Setelah undang-undang baru selesai, baru dilakukan uji kelayakan kepada calon yang ada.

Jika uji kelayakan dan penetapan anggota baru dilaksanakan sebelum undang-undang baru disahkan, maka dikhawatirkan akan banyak yang tidak sesuai. Misalnya, jumlah anggota yang tidak sesuai dengan undang-undang yang akan ditetapkan.”Semua masukan kami dengarkan,” jelas politikus Partai Golkar itu.

Pihaknya mendengarkan masukan dari KPU yang ingin segera dilaksanakan fit and proper test. Namun, partainya tidak bisa secara sepihak melaksanakan usulan itu. Semua usulan itu harus dibahas dalam rapat di Komisi II. Pada Senin besok, komisi yang membidangi pemerintahan itu akan mengelar rapat internal. Dalam rapat internal itu akan diputuskan mana opsi yang akan diambil.

Mana opsi yang akan dipilih? Zainudin mengatakan, dia belum bisa menyebutkan. Semua bergantung kepada masukan dan suara dari semua anggota Komisi II. Jika semuanya sepakat dilaksanakan uji kelayakan, ya akan dilaksanakan. Kalau mereka setuju perpanjangan, maka akan dilakukan perpajangan masa jabatan.”Tunggu Senin saja,” ucap mantan Ketua DPD Partai Golkar Jatim itu.

Anggota Komisi II Yandri Susanto mengatakan, sebelumnya para Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi II sudah mengadaka rapat. Tapi, belum ada kesepakatan yang dicapai. “Mereka belum satu suara, sehingga dibutuhkan rapat yang melibatkan semua anggota Komisi II,” jelas politikus PAN itu.

PAN akan ikut keputusan yang akan diambil dalam rapat internal. Jika dilakukan uji kelayakan, partainya akan ikut. Begitu juga kalau diputuskan untuk dilakukan perpanjangan. Semua opsi mempunyai dasar hukum dan alasn yang kuat. (lum)

Artikel Senin, DPR Akan Putuskan Seleksi KPU-Bawaslu pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dari 412 total pencoblos, calon gubernur-wakil gubernur DKI yang diusung koalisi Gerindra dan PKS itu meraih 385 suara. Jumlah dukungannya meningkat dibanding pencoblosan pada Rabu lalu (15/2) yang hanya meraih 345 suara.

Sementara duet Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat mengantongi 19 suara. Jumlah pemilih cagub-cawagub DKI dari koalisi PDIP, NasDem, Golkar dan Hanura itu justru menurun dibanding hasil pencoblosan sebelumnya dengan raihan 29 suara.

Sedangkan pasangan nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni meraih tujuh suara. Padahal, sebelumnya suara untuk jago dari Koalisi Cikeas itu meraih 77 suara.(mg4/jpnn)

Berikut hasil PSU di  TPS 29 Kalibata:

1. Agus Yudhoyono-Sylviana Murni      : 7
2. Basuki T Purnama-Djarot S Hidayat : 19
3. Anies Baswedan-Sandiaga Uno        : 385

Jumlah seluruh suara   : 412
Jumlah suara sah         : 411
Jumlah suara tidak sah : 1

sumber: JPNN.com

Artikel Pencoblosan Ulang, Suara Ahok Malah Berkurang pertama kali tampil pada Bontang Post .

Pukul 18.20 WIB, data hitung cepat yang masuk ke Voxpol sudah mencapai 100 persen. Ahok unggul dengan 42,89 persen sedangkan Anies menguntit dengan 40,2 persen. Pasangan nomor urut satu Agus-Silvi hanya memperoleh 16,91 persen.

Lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) juga sudah merampungkan rekapitulasi data hitung cepat di Pilgub DKI. Hasilnya pun sama, Ahok menang. Ahok unggul dengan 43, 2 persen, Anies dapat 39,9 persen dan Agus 16,9 persen.

Dengan hasil hitung cepat ini bisa dipastikan pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi bakal melaju ke putaran dua Pilgub DKI. Hal ini karena tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara di atas 50 persen. [hhw]

Sumber: Merdeka.com

Artikel Ahok-Anies Lanjut Putaran Kedua di Quick Count versi LSI dan Voxpol pertama kali tampil pada Bontang Post .

Penghitungan ulang terjadi karena ada kekurangan suara. Semula pemilih yang mencoblos di TPS yang tak jauh dari markas FPI itu ada 534 orang.

Namun, ketika seluruh suara dihitung, jumlahnya hanya 533 suara. Artinya masih ada kekurangan satu surat suara.

Akhirnya proses penghitungan diulang. Baru setelah 1,5 jam penghitungan ulang, satu surat suara yang hilang itu akhirnya ditemukan.

Surat suara itu pun dibuka. Ternyata, yang tercoblos dalam surat suara itu adalah duet Basuki T Purnama-Djarot S Hidayat alias Ahok-Djarot.

Satu tambahan suara itu pun menjadi milik Ahok-Djarot. Dari semula 278 pada penghitungan pertama, suara Ahok-Djarot menjadi 279 berdasar hasil hitung ulang.

Sementara jumlah suara untuk suara Anies Baswedan-Sandiaga Uno tetap 212. Di posisi juru kunci ada Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang tetap bertahan dengan 38 suara.

Kini surat suara dari TPS itu telah dibawa ke Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat. Di sana akan dikumpulkan dengan surat suara dari TPS lainnya.(elf/JPG)

sumber: JPNN.com

Artikel Hitung Ulang di TPS Habib Rizieq, Eh Hasilnya…. pertama kali tampil pada Bontang Post .

Penghitungan suara Pilkada DKI Jakarta di TPS 32, RW 08, Cililitan tersebut dilakukan mulai pukul 13.00 WIB, Rabu (15/2/2017).
Berdasarkan informasi yang diterima, Ahok-Djarot mendapatkan 449 suara.

Sementara itu, pasangan nomor urut 1 Agus-Sylviana Murni dan pasangan nomor urut 3 Anies-Sandiaga Uno tidak mendapat suara satu pun di TPS tersebut. Di TPS itu, 3 suara dinyatakan tidak sah.

Ketua KPU Kota Jakarta Timur Nurdin mengatakan daerah itu merupakan basis pendukung Ahok-Djarot. “Iya benar dari C1 (hasil suara yang dipajang di papan pengumuman) yang saya lihat benar kejadiannya memang seperti itu. Di situ memang basis pendukung nomor urut 2,” kata Nurdin saat berbincang dengan detikcom.

Menurut dia, tidak ada masalah dari hasil pemungutan suara tersebut karena saksi dari ketiga pasangan calon menandatangi C1.

“Saksi dari ketiga calon setuju tanda tangan semua. Saya lihat di C1-nya,” ujar Nurdin.
(aan/fdn)

Sumber: Detik.com

Artikel Di TPS Ini, Ahok Menang Mutlak, Agus-Anies Nol Besar pertama kali tampil pada Bontang Post .

Namun, perolehan suara keduanya belum mencapai hingga 50 persen dari versi quick count. Suara minimal 50 persen plus 1 menjadi syarat untuk pasangan memenangi Pilgub DKI.

Data yang dihimpun dari hasil 3 lembaga survei pukul 19.35 WIB yakni:

Lingkaran Survei Indonesia

1. Agus Yudhoyono-Sylviana Murni: 16,9%
2. Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat: 43,2%
3. Anies Baswedan-Sandiaga Uno: 39,9%
data masuk: 100%

SMRC

1. Agus Yudhoyono-Sylviana Murni: 16,7%
2. Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat: 43,2%
3. Anies Baswedan-Sandiaga Uno: 40,1%
data masuk: 100%

Polmark Indonesia

1. Agus Yudhoyono-Sylviana Murni: 18%
2. Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat: 42,3%
3. Anies Baswedan-Sandiaga Uno: 39,8%
data masuk: 99,6%

Dari hasil tersebut, berarti Ahok-Djarot dan Anies-Sandiaga akan melaju ke putaran ke dua. Sebab, kedua pasangan calon belum memenuhi syarat untuk memenangi Pilgub yakni minimal 50 persen.

Lalu, bagaimana tahapan jika keduanya melaju ke putaran kedua? Berikut informasi yang dikutip dari jadwal KPU DKI Jakarta:

1. Penetapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 4 Maret 2017

2. Rekapitulasi daftar pemilih 5 Maret-19 April 2017

3. Sosialisasi 4 Maret-15 April 2017

4. Masa tenang dan pembersihan alat peraga 16 April-18 April 2017

5. Pemungutan dan penghitungan suara 19 April 2017

6. Rekapitulasi suara 20 April sampai 1 Mei 2017

7. Penetapan Pasangan Calon tanpa sengketa 5 Mei sampai 6 Mei 2017

8. Sengketa hasil (mengikuti jadwal MK)

9. Penetapan paslon terpilih pasca putusan MK (paling lama 3 hari setelah putusan MK)

(nkn/imk)

Sumber: Detik.com

Artikel Jika Masuk Putaran Kedua, Ini Tahapan Pilgub DKI Berikutnya pertama kali tampil pada Bontang Post .

Sebelum Sylvi mengajukan pertanyaan, waktu ternyata sudah habis. “Ini penjelasannya panjang tapi pertanyaannya enggak keluar,” kata Anies.

Anies menghampiri Sylvi untuk mendengar kelanjutan pertanyaan Sylvi. Pasangan calon nomor 2 Ahok-Djarot lalu berdiri untuk menghentikan interaksi keduanya.

Gaya lain ditunjukkan Ahok. Dengan sigap, dia merentangkan kedua tangannya untuk memisahkan Anies dan Sylvi.

Suasana yang semestinya kondusif menjadi riuh. Tawa dari pendukung nomor 2 dan 3 mendominasi di ruangan. (*)

sumber: Detik.com

Artikel Gara-Gara Ini, Momen Penuh Tawa Terjadi di Tengah Debat pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Seluruh pelajar SMA kita bagikan KJP bagi yang tidak mampu,” jawab Ahok.

Anies menyebut APM Jakarta Utara masih kalah dengan Biak. Dia menyinggung soal KJP yang digadang-gadang oleh Ahok.

“Mengurus ini bukan hanya soal KJP, dan masih banyak yang tidak terima KJP,” kata Anies.

Ahok memberi ‘serangan balasan’. Dia membandingkan prestasi Pemprov DKI dan Kemendikbud saat dipimpin Anies.

“Kami juara 16 kata Ombudsman. Kalau Pak Anies, peringkat 22 dari 22 kementeriannya,” ucap Ahok.

sumber: detik.com

Artikel Anies ‘Serang’ KJP, Ahok Ungkit Prestasi Kemendikbud pertama kali tampil pada Bontang Post .

Sandiaga kemudian menjawab bahwa reklamasi adalah soal keadilan. Proses yang ada saat ini disebut tidak terbuka dan jauh dari kata transparansi.

“Harus ada resolusi dengan keberpihakan terhadap rakyat yang tidak merasakan keadilan. Saya lihat ini perjuangan membela rakyat,” ucapnya.

Anies menambahkan bahwa saat bicara soal reklamasi, harus dijelaskan juga peruntukkannya. Anies mengatakan pihaknya ingin menjadikan reklamasi untuk publik.

Ahok lalu kembali menanggapi. Dia menepis tudingan selama ini tidak membela yang miskin.

“Reklamasi sudah dirancang sejak zaman Pak Harto. Ketika izin tidak bisa dibatalkan, kami pikir kontribusi tambahan, pulau yang direklamasi 100 persen sertifikat punya DKI,” papar Ahok.

Dia menegaskan bahwa reklamasi dilakukan dengan tetap memperhatikan keadilan sosial. “Maka jangan heran, kami dapat penghargaan IPM tertinggi di Indonesia,” tambah Ahok.

Anies lalu menanggapi soal IPM ini. Menurutnya, pertumbuhan Jakarta justru masih lambat.

“Jangan bangga IPM tinggi. Yang penting, tumbuh atau tidak? Kalau pertumbuhan Jakata rendah, berarti yang tinggi itu warisan,” kata Anies.

Soal reklamasi, dia menyebut warga Jakarta saat ini tidak bisa menikmati pantai. “Di mana nyiur melambai?” tanyanya. (*)

sumber: detik.com

Artikel Reklamasi Hingga IPM Jadi Tema Debat Ahok dan Anies pertama kali tampil pada Bontang Post .