“Memang Pelabuhan Loktuan sudah dikelola oleh Pelindo IV, tetapi seharusnya PT Bontang Transport memiliki unit usaha di dalamnya,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Bontang Arif, saat rapat paripurna jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi terkait nota keuangan RAPBD 2019.

Dikatakan, lebih pas jika PT Bontang Transport memiliki usaha bongkar muat di Pelabuhan Loktuan. Karena sesuai dengan izin usahanya. Berbeda dengan bengkel yang dinilai melenceng dari izin. “Kalau di Perusda Aneka Usaha, dan Jasa itu masih dibolehkan. Tapi PT Bontang Transport malah membuka bengkel yang tidak sesuai dengan pekerjaannya,” ujarnya lagi.

Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase menyampaikan bahwa Perusda AUJ seharusnya menegur PT Bontang Transport untuk konsentrasi melakukan usaha sesuai dengan izin. “Saya minta Komisi II membantu mendorong Perusda agar bisa dikelola dengan baik dan menambah PAD Bontang,” pungkasnya.

Manager Perusda AUJ Agus Sularno yang dikonfirmasi terkait hal itu enggan memberikan komentar. Dia mengarahkan untuk bertanya ke Direktur Perusda AUJ Zuchli Imran. Sayang, Imran tidak merespons panggilan telepon yang dilakukan awak media ini. (mga)

Artikel Wawali Minta Perusda Tegur PT Bontang Transport pertama kali tampil pada Bontang Post .

Tepatnya di Kabupaten Kolaka dan Makassar. Kemudian ia juga tengah mengaktifkan keagenan kapal di Bontang, utamanya di Kelurahan Loktuan dan Tanjung Laut. “Masyarakat harus paham bahwa PT Bontang Transport tidak hanya mengurus perbengkelan,” ucapnya.

Selain itu,  kini ia sedang menjajaki perizinan di sektor pertambangan terkait transportasi pengangkutan batu bara akses laut, dengan membangun kemitraan dengan perusahaan tambang PT Indominco Mandiri. Bontang Transport, sebut dia juga sudah menjadi mitra BUMN PT Pupuk Indonesia dengan beberapa usaha pengangkutan pupuk, pengangkutan lewat darat dari Bontang ke daerah Kaltim terpencil, dan penyediaan crew kapal pandu di Pupuk Kaltim.

“Sekarang kami juga sedang mempersiapkan ikut tender pengadaan mobil jasa dan transportasi kendaraan di Pupuk Kaltim. Supaya masyarakat tahu bukan cuman bengkel, tapi ada progres bisnis yang kami jalankan,” ujar alumni Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) Makassar ini.

Ia berharap, upaya yang terus dilakukannya mendapat dukungan penuh dari Pemkot, paling tidak dukungan moril. Itu semata-mata untuk meningkatkan produktivitas PT Bontang Transport sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (*/nug)

Artikel Jajaki Kerja Sama dengan Perusahaan pertama kali tampil pada Bontang Post .

Amri mengatakan, semestinya pihak Disdamkartan berkoordinasi dengan dirinya, tatkala yang dipersoalkan sulitnya kendaraan Damkar untuk masuk ke dalam bengkel  yang begitu sempit. Jangan tiba-tiba mengambil keputusan secara sepihak.

“Sebenarnya keberatan saya, letaknya pada saat pemutusan yang terkesan secara sepihak. Bukan soal teknis tapi soal administrasi yang dilakukan Disdamkartan kepada kami. Mestinya pemutusan kontrak dilakukan di awal sebelum ditandatangani,” katanya, Kamis (27/7).

Amri menuturkan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan perawatan sejumlah kendaraan yang dimiliki dinas yang dipimpin Mohammad Yani itu. Tiba-tiba pada Februari 2017, Disdamkartan memutuskan perawatan tanpa ada konfirmasi dengan pihaknya.

“Oleh sebab itu karena Disdamkartan ini merupakan bagian dari pemerintah, begitupun dengan kami, akhirnya kami koordinasi dengan Komisi III DPRD yang membidangi ini,” tuturnya.

Menurutnya, sebenarnya ada opsi lain yang bisa dilakukan Disdamkartan selain mengalihkan perbaikan kendaraan perawatan ke bengkel lain. Jika sedari awal komunikasi dilakukan, sebenarnya PT Bontang Transport memiliki lahan yang lebih luas yang dikhususkan untuk perbaikan kendaraan berat.

Lokasinya berada di lahan kosong di depan RSUD Taman Husada, di lahan kendaraan yang tak bisa diperbaiki di showroom PT Bontang Transport dapat dialihkan. “Kami sudah kerjasama, lahan di RSUD itu yang kami sewa untuk memperbaiki kendaraan yang berat,” ucapnya.

Ia juga menyoal terkait izin bengkel yang saat ini digunakan untuk merawat kendaraan Disdamkartan. “Apakah izin usaha sudah dipenuhi? Mestinya Pemkot harus lebih teliti lagi,” sebutnya.

Sebelumnya diberitakan, pemumutusan kontrak dilakukan Disdamkartan terkait perbaikan kendaraan Damkar dari Perusda Bontang Transport. Pemutusan itu baru diketahui setelah Komisi III melakukan rapat tertutup dengan Disdamkartan. “Pemutusan itu dilakukan sepihak di Februari,” ujar Ketua Komisi III DPRD Rustam HS.

Karena itu, Kamis (20/7) pekan lalu, Komisi III DPRD melakukan sidak mengecek lokasi perbaikan mobil Damkar. “Ternyata benar sudah ditangani oleh bengkel Mawadah,” tambah Rustam.

Penyebab pemutusan kontrak lantaran kendaraan tidak dapat masuk dalam showroom yang aksesnya sempit.  Apalagi, menurut anggota Komisi III DPRD Rusli, bengkel Mawadah lebih siap melakukan perbaikan tersebut. Peralatan dan SDM tenaga mekanik yang kapabel menjadi sebuah patokan kelayakan dalam hal perbengkelan.

Situasi berbeda terjadi saat kendaraan tersebut ditangani oleh perusahaan berplat merah (Bontang Transport). “Di sana (Bontang Transport, Red.) tidak ada tenaga mekanik, sehingga dilempar ke bengkel-bengkel yang lain,” ujar Rusli.

Bengkel Mawadah sejak Februari sudah menjadi langganan kendaraan Pemkot Bontang ketika mengalami kerusakan. Hal ini dipertegas dengan masih parkirnya bus pemkot dan bus sekolah yang berada di lokasi tersebut untuk menunggu antrean perbaikan.

“Sekitar 10 kendaraan baik dari Dishub, Setda, Damkar, dan bus sekolah diservis di tempat ini,” kata Hamdan, kepala mekanik Bengkel Mawadah.

Beberapa mobil yang tersisa masih menunggu datangnya sparepart. Khusus kendaraan Damkar sering mengalami masalah di bagian rem, pergantian kampas kopling, dan tune-up.

Bengkel Mawadah sendiri mempunyai tenaga mekanik 2 orang dibantu helper dengan jumlah yang sama. Bengkel ini buka tiap hari di Jalan Letjen S Parman, dekat RSUD Taman Husada Bontang. (*/nug)

Artikel Direktur PT Bontang Transport, Sesalkan Pemutusan Kontrak Sepihak pertama kali tampil pada Bontang Post .