Karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim tidak akan memfasilitasi pemilih di luar daerah. Sebabnya, KPU hanya menyediakan surat suara untuk pemilih di bilik suara yang tersedia di masing-masing kabupaten dan kota di Benua Etam.

“Tidak akan ada surat suara yang dibawa keluar dari Kaltim. Itu tidak boleh, karena memang aturannya mengharuskan setiap pemilih di Pilgub hanya boleh memilih di TPS sesuai domisilinya masing-masing,” kata Komisioner KPU Kaltim, Rudiansyah, Selasa (6/2) kemarin.

Disinggung soal kemungkinan kerja sama KPU dengan organisasi tertentu untuk menyediakan surat suara di beberapa daerah di luar Kaltim, Rudiansyah memastikan cara tersebut tidak bisa dilakukan, karena bertentangan dengan aturan Pilgub.

Dia menyebut, dalam Pilgub nanti, KPU tidak memiliki wewenang menyediakan TPS di luar daerah selain di Kaltim. Karena itu, pemilih yang tinggal di luar daerah Kaltim diharuskan datang ke TPS sesuai domisilinya.

“Mereka harus datang saat pemilihan dilakukan. Tidak ada upaya penjemputan yang dilakukan KPU. Itu sudah kententuan, KPU tidak boleh menjemput pemilik suara di luar daerah Kaltim,” katanya.

Ia menegaskan, selama Pilgub Kaltim nanti, surat suara yang tersedia tidak boleh beredar di luar Kaltim. “Kecuali dalam pemilihan presiden nanti. Boleh saja KPU mendirikan TPS atau menjemput pemilih, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi khusus untuk pemilihan kepala daerah, itu tidak boleh ada TPS di luar daerah,” tegasnya.

Peraturan pemilihan dalam pilgub memang lebih ketat untuk penyaluran surat suara. Bagi pemilih yang mengantongi E-KTP diharuskan memilih di TPS sesuai domisilinya. Karena itu, tidak diperbolehkan memilih di luar domisilinya.

“Umpamanya domisili pemilih di Samarinda, ya dia harus memilih di Samarinda. Tidak boleh memilih di Kukar atau Balikpapan. Jangan karena domisilinya di Samarinda, pemilih berhak memilih di semua TPS, harus sesuai domisilinya,” ujarnya.

Aturan yang mengharuskan memilih di TPS sesuai domisili dilakukan karena untuk menutup peluang adanya potensi pemilih ganda. Pemilih ganda bisa terjadi jika pemilih diperbolehkan memilih di semua TPS di daerah asalnya.

“Makanya walaupun pemilih berasal dari Samarinda atau daerah lain di Kaltim, tetap saja dia hanya boleh memilih di TPS sesuai domisilinya. Karena kalau tidak begitu, maka akan banyak suara ganda,” ungkap Rudiansyah. (*/um/drh)

Artikel 100 Ribu Pemilih Kaltim di Luar Daerah, Hak Suara Terancam Kosong di TPS pertama kali tampil pada Bontang Post .

Walau begitu, Ketua Tim Pemenangan Jaang-Ferdi di Samarinda, Sri Puji Astuti mengaku pasangan calon (paslon) yang mereka usung akan mendulang suara mayoritas di ibu kota Provinsi Kaltim. Pasalnya, nama Jaang sudah sangat terkenal di masyarakat Kota Tepian.

“Walaupun terbelah, ya saya optimistis Pak Jaang akan tetap mendapat suara mayoritas di Samarinda. Saya yakin masyarakat lebih banyak yang mendukung Pak Jaang. Karena banyak program beliau yang mampu menyejahterakan rakyat,” kata Puji, Sabtu (3/2) kemarin.

Dia berpendapat, kader Partai Demokrat yang berdomisili di Samarinda sudah menyatukan langkah untuk memenangkan Jaang-Ferdi. Karena itu, salah satu langkah persiapan yang dilakukan tim yakni membentuk posko pemenangan di Jalan Gatot Subroto.

“Melalui posko pemenangan ini kami akan terus menyosialisasikan keberhasilan Pak Jaang memimpin Kota Samarinda. Kami membangun kesolidan tim, dengan membagi tugas agar bekerja secara maksimal memenangkan Pak Jaang,” tegasnya.

Meski sudah memimpin Samarinda selama dua periode, Puji mengaku, masyarakat Kota Tepian belum sepenuhnya mengenal paslon yang diusung Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

“Masih banyak masyarakat yang belum mengenal paslon yang kami usung. Karena itu tugas kami mengenalkan paslon yang kami usung. Setelah kami memperkenalkan, tim mengajak masyarakat memilih Jaang-Ferdi,” katanya.

Jauh sebelum Jaang mengampanyekan diri maju sebagai Cagub Kaltim, Puji menegaskan sudah memperkenalkan sosok Ketua DPD Partai Demokrat itu pada masyarakat. Bahkan, program-program yang disodorkan Jaang ketika memimpin Samarinda kerap ia sosialisasikan pada masyarakat.

“Sebagai Anggota DPRD Samarinda yang juga dari partai pendukung pemerintah, itu sudah menjadi tugas saya mendukung program-program Pemerintah Kota Samarinda. Makanya, selama dua periode Pak Jaang memimpin, saya melihat banyak kemajuan di Samarinda,” ungkapnya. (*/um)

Artikel Suara Pemilih Samarinda Potensi Terbelah  pertama kali tampil pada Bontang Post .