Hal tersebut didapati di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2018. Sebanyak 103.055 surat suara, Kutim memiliki hasil sebanyak 100.963 lembar yang sah dan 2.092 lembar dianggap tidak sah.

Ketua KPU Kutim, Fahmi Idris menjelaskan, penyebab banyaknya surat suara tidak sah tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat tidak paham cara mencoblos yang baik dan benar.

“Mungkin masih banyak warga yang kurang paham cara mencoblos, padahal KPU sudah memaksimalkan sosialisasi di desa dan pelosok,” ujarnya.

Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang pasangan calon, membuat beberapa warga di sejumlah desa tidak bisa memilih dengan baik. Semua itu karena minimnya kampanye di pelosok.

Sehingga saat rekapitulasi surat suara beberapa waktu lalu, ribuan surat suara banyak ditemukan. Hal tersebut sangat disayangkan, kemudian menjadi pelajaran bagi pihak KPU agar tidak terulang di pemilu selanjutnya.

“Bisa saja pada saat tim melakukan sosialisasi, banyak warga yang malah pergi ke kebun. Sehingga sosialisasi itu tidak sampai dengan baik pada masyarakat,” ucapnya. (*/la)

Artikel 2.092 Surat Suara Tidak Sah pertama kali tampil pada Bontang Post .

Jumlah terbanyak diraih oleh Kelurahan Gunung Telihan dengan angka 81 suara. Kelurahan Belimbing menjadi peringkat kedua dengan total suara tidak sah 68 suara. Disusul oleh Kelurahan Kanaan dengan 12 suara.

Ketua PPK Bontang Barat Anwar hingga saat ini belum melakukan identifikasi penyebabnya banyaknya angka surat suara tidak sah. Namun, ia berjanji dalam waktu dekat akan mencari rinciannya. Mengingat setiap data akan dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang.

“Saya belum tahu rinciannya apa saja dari surat suara tidak sah. Tetapi dalam waktu dekat akan saya identifikasi, karena pimpinan KPU selalu mengingatkan untuk mencatat inventarisasi masalah di semua tahapan,” kata Anwar.

Anwar mengaku heran dengan data tersebut. Mengingat perhelatan pesta demokrasi ini bukan pertama kali dilakukan. Dikatakannya, seharusnya pemilih sudah mengerti mengenai petunjuk pencoblosan surat suara.

“Bisa jadi ketidaktahuan tetapi tidak mungkin karena proses pemungutan suara sudah berkali-kali dilaksanakan. Artinya pemilih sudah pengalaman,” ungkapnya.

Hasil ini menjadi evaluasi dalam mempersiapkan pemilihan legislatif dan presiden tahun depan. Anwar berujar sebelumnya PPK Bontang Barat pun telah intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan mendatangi kegiatan acara di lingkup terkecil.

“Padahal kami sudah lakukan sosialisasi di kegiatan majelis taklim yang hanya dihadiri sekira 20 orang. Tetapi tetap kami lakukan sebagai penyampaian informasi kepada pemilih,” ujarnya.

Meski demikian, ia tak menampik sebagian warga tidak antusias saat kegiatan tersebut. Mengingat masih ada rasa apatis pemilih saat melihat kandidat yang ada. “Kebanyakan mereka mengatakan memilih atau tidak sama saja, tidak ada dampaknya bagi mereka,” ucapnya seraya menirukan perkataan warga.

Bahkan, kerap petugas PPK justru dituding sebagai tim sukses dari pasangan calon (paslon). Alhasil warga pun langsung meminta uang. “Bahkan ketika sosialisasi kami dikira tim sukses dan kami diminta memberikan uang,” kata Anwar.

Nantinya, PPK akan menambah jumlah sosialisasi. Harapannya angka suara tidak sah ini dapat turun di pesta demokrasi selanjutnya. (ak)

Artikel Surat Suara Tidak Sah di Bontang Barat Capai 161 Lembar  pertama kali tampil pada Bontang Post .