“Biasanya setelah tahun baru, okupansi hotel merosot. Bahkan tahun ini tidak lama lagi Ramadan dan Lebaran. Biasanya hotel sepi. Namun, adanya pemilu ini diharapkan mampu menjadi stimulus. Karena banyak kegiatan digelar di hotel. Baik pertemuan tingkat kota, daerah hingga nasional,” ujar Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Balikpapan Sahmal Ruhip, Minggu (13/1).

Dia mengungkapkan, pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) memiliki pengaruh yang cukup menonjol sejak November lalu. Kegiatan politik yang sudah dimulai turut meningkatkan permintaan (hunian) kamar hotel. Hal itu berlanjut hingga Desember.

Bahkan berdasarkan informasi yang diterimanya, puncak kegiatan politik adalah April mendatang, karena akan ada pertemuan skala nasional yang diikuti sekitar 5 ribu orang. “Baru saja saya diberi kabar,” ungkapnya.

Tetapi, ancaman penurunan okupansi hotel tetap ada. Apalagi dengan beroperasinya Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda. Dan saat ini tiket pesawat mahal. Sudah pasti itu menjadi ancaman bagi jumlah kunjungan ke suatu daerah.

“Moda transportasi ini penting. Kalau naik, imbasnya cukup besar. Saya harapkan pemerintah bersama pelaku pariwisata harus bekerja sama menggelar kegiatan rutin yang menjadi magnet bagi wisatawan daerah. Baik di Kaltim, Kaltara juga daerah sekitarnya,” tuturnya.

Sahmal mencontohkan, kegiatan pasar otomotif khususnya mobil yang digelar tiap akhir pekan di Jogjakarta. Kegiatan tersebut, sukses menyedot banyak pengunjung. Baik dalam dan luar daerah. “Saya sudah usulkan secara lisan di berbagai pertemuan bersama pihak-pihak terkait. Baru sebatas usulan, harapannya bisa terwujud,” paparnya.

Sementara itu, berdasarkan data statistik pariwisata Provinsi Kaltim periode Oktober 2018 yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, menyatakan tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Kaltim sebesar 52,15 persen. Jumlah itu meningkat 0,31 poin dibanding TPK September tahun yang sama yakni sebesar 51,84 persen. Sementara itu, jika dibandingkan Oktober 2017, terjadi peningkatan TPK sebesar 2,45 poin.

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan klasifikasi pada Oktober 2018 hotel berbintang lima mengalami TPK tertinggi mencapai 67,05 persen atau meningkat 3,44 poin dibandingkan September 2018 yang mencapai 63,61 persen. Bahkan, meningkat 26,74 poin dibandingkan periode Oktober 2017. Yakni dari 40,31 persen menjadi 67,05 persen.

Tingkat okupansi terendah dialami hotel berbintang satu, yakni sebesar 25,36 persen. Sedangkan hotel berbintang lainnya masing-masing di antaranya hotel berbintang dua sebesar 36,16 persen, hotel berbintang tiga sebesar 54,12 persen dan hotel berbintang empat tercatat sebesar 55,62 persen.

Secara umum, rata-rata lama tamu menginap di hotel berbintang di Kaltim selama periode yang sama mengalami peningkatan 0,04 hari. Yakni menjadi 1,85 hari dari rata-rata lama tamu menginap bulan sebelumnya sebesar 1,81 hari.

Berdasarkan kategori, durasi menginap tamu mancanegara periode Oktober 2018 turun 0,70 hari dibanding Oktober 2017. Sedangkan jumlah hari menginap tamu Nusantara meningkat sebesar 0,03 hari. Sementara berdasar tingkah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) edisi Oktober 2018 sebanyak 340 kunjungan atau bertambah 179 kunjungan dibanding bulan sebelumnya yang hanya 161 kunjungan. Akan tetapi, berdasarkan jumlah wisman terjadi penurunan jika dibandingkan periode Oktober 2017 yang mencapai 411 kunjungan. (aji/ndu/k15/kpg)

Artikel Tahun Politik, Okupansi Hotel Cerah pertama kali tampil pada Bontang Post .

Hal itu disampaikan Wapres Kalla kepada Sekjen DPP Institut Lembang 9 Eva Kusuma Sundari di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (8/2).

“Beliau menyampaikan dan mengingatkan supaya tema di dalam rapimnas nanti fokus kepada menumbuhkan ekonomi di tahun politik. Karena kecenderungannya di tahun politik, orang banyak ngomong tapi lupa kerja,” kata Eva usai bertemu Wapres Jusuf Kalla.

Eva melanjutkan dalam pertemuan tersebut Wapres juga mengatakan bahwa kampanye politik sebaiknya juga mengusung tema perekonomian sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Menurut beliau, kampanye yang paling telak, paling efektif adalah apabila bisa menunjukkan kinerja ekonomi, terutama pertumbuhan ekonomi. Syukur-syukur bisa melampaui target yang sudah ditetapkan saat ini,” jelas Eva.

Institut Lembang Sembilan, lembaga kajian non-profit yang dibentuk pada 2003, melaporkan hasil kajian satu tahun terakhir kepada Wapres Jusuf Kalla dan meminta Wapres hadir dalam Rapimnas pada 25 – 27 Februari.

“Kami meminta arahan beliau untuk yang akan datang, terutama ketika masuk pada tahun politik, apa sebaiknya untuk tahun yang penting ini,” ujar Eva. (mrt)

Artikel Tahun Politik, Ekonomi Diminta Menguat pertama kali tampil pada Bontang Post .

Pasalnya, SARA akan membawa dampak negatif bagi kenyamanan dan keamanan siapapun. Untuk itu, bijaknya ialah, saat terjadi persoalan jangan melibatkan SARA akan tetapi cukup perorangan.

“Kalau ada permasalahan individu jangan bawa nama SARA. Karena itu akan membahayakan keamanan dan ketertiban di Kutim,” pinta Dandim.

Namun akunya, masyarakat maupun ormas di Kutim cukup toleran. Dari beberapa daaerah dimana ia bertugas, Kutim memiliki tingkat kedamaian yang sangat tinggi.

Dari pemimpin kodim sebelum sebelumnya, tak satupun terdapat laporan jika Kutim menciptakan gejolak besar. Semua masih stabil dan terkendali.

Meskipun begitu, dirinya mengaku akan tetap melakukan komunikasi aktif dengan semua ormas dan masyarakat di Kutim. Salah satu isi pertemuan ialah menjalin silaturahmi dan menyampaikan pesan perdamaian, kondusifitas, dan toleransi.

“Kami akan adakan pertemuan dengan organisasi daerah di Kutim. Kami tampung aspirasi mereka. Mempererat silaturahim,” katanya.

Dalam koordinasi tersebut, pihaknya tidak sendiri. Akan tetapi akan menggaet Polres Kutim. Kodim dan Polres wajib bersinergi agar Kutim aman dan bebas dari SARA.

“Kita kordinasi juga dengan Polres. Salah satu fokus pertemuan ialah organisasi suku.Kami akan temui semua. Kalau ada masalah perorangan jangan dibawa ke organisasi,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukam komunikasi aktif dengan pemerintah. Tak lain ialah untuk mensukseskan program Pemkab Kutim. (dy)

Artikel Tahun Pilkada, Jangan Ciptakan SARA pertama kali tampil pada Bontang Post .