Keberadaan honorer K2 usia tua dinilai menjadi salah satu pemicu rendahnya indeks daya saing. Itu sebabnya, pemerintah tidak ingin lagi menjadikan honorer K2 maupun nonkategori usia 35 tahun ke atas menjadi PNS
“Sudah waktunya merekrut kalangan milenial dalam birokrasi PNS. Ini untuk masa depan birokrasi agar tercipta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetitif, modern, dan punya daya saing tinggi,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana kepada JPNN, Rabu (26/6).
Saat ini, lanjutnya, skor indeks daya saing Indonesia masih rendah. Salah satunya ada birokrasi PNS. Agar skor indeks meningkat harus diisi dengan SDM baru dari kalangan milenial.
Kalau tetap memasukkan honorer K2 maupun nonkategori, skor indeknya akan tetap. “Mengapa? Karena honorer ini kan sudah masuk dalam birokrasi juga. Jika mereka diangkat PNS, skornya tetap sama dong, enggak ada perubahan,” sergahnya.
Bima lebih setuju bila honorer K2 maupun nonkategori dimasukkan ke dalam PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Itupun tidak boleh serta merta. Sebab, PPPK juga masuk dalam birokrasi ASN.
“Seperti saran saya sebelumnya, honorer K2 dan nonkategori diarahkan ke PPPK tapi jangan lagi dikasih jalur khusus. Mereka harus dipertandingkan dengan PPPK umum biar fair,” tandasnya. (esy/jpnn)
