• Indeks Berita
  • Redaksi
  • Mitra
  • Disclaimer
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
  • Kontak
Bontang Post
  • Home
  • Bontang
  • Kaltim
  • Nasional
  • Advertorial
    • Advertorial
    • Pemkot Bontang
    • DPRD Bontang
  • Ragam
    • Infografis
    • Internasional
    • Olahraga
    • Feature
    • Resep
    • Lensa
  • LIVE
No Result
View All Result
  • Home
  • Bontang
  • Kaltim
  • Nasional
  • Advertorial
    • Advertorial
    • Pemkot Bontang
    • DPRD Bontang
  • Ragam
    • Infografis
    • Internasional
    • Olahraga
    • Feature
    • Resep
    • Lensa
  • LIVE
No Result
View All Result
Bontang Post
No Result
View All Result
Home Bontang

Tak Berhenti di Dishub, Dugaan Korupsi Bimtek OPD Lain Mulai Didalami Kejari Bontang

by Dwi Kurniawan Nugroho
4 Agustus 2026, 12:06
in Bontang
Reading Time: 2 mins read
0
Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bontang, Fajarudin Semar Thaimiyah Salampessy, menyampaikan Kejari telah menerima laporan dugaan penyimpangan pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) di sejumlah OPD dan akan menindaklanjutinya melalui proses pendalaman. (Dwi Kurniawan Nugroho/Bontang Post)

Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bontang, Fajarudin Semar Thaimiyah Salampessy, menyampaikan Kejari telah menerima laporan dugaan penyimpangan pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) di sejumlah OPD dan akan menindaklanjutinya melalui proses pendalaman. (Dwi Kurniawan Nugroho/Bontang Post)

Share on FacebookShare on Twitter

BONTANGPOST.ID, Bontang – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang membuka peluang mengusut dugaan penyimpangan pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) di organisasi perangkat daerah (OPD) lain. Langkah itu dilakukan setelah perkara korupsi perjalanan dinas (Perjadin) Bimtek Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang berkekuatan hukum tetap.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bontang, Fajarudin Semar Thaimiyah Salampessy, mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah laporan pengaduan (lapdu) terkait pelaksanaan Bimtek di beberapa OPD.

“Lapdunya sudah kami terima. Tinggal menunggu waktu. Perlahan tetap akan kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Menurut Fajarudin, laporan yang masuk masih bersifat umum sehingga penyidik perlu melakukan pendalaman sebelum menentukan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi.

Baca Juga:  Dody Anggap Kasusnya untuk Jenjang Karir

Salah satu fokus pemeriksaan ialah dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta realisasi perjalanan para ASN maupun pejabat yang mengikuti kegiatan Bimtek. Penyidik akan mencocokkan dokumen pertanggungjawaban dengan pelaksanaan di lapangan.

Hal itu dilakukan karena dalam perkara korupsi Bimtek Dishub sebelumnya ditemukan dugaan manipulasi biaya transportasi. Dalam laporan pertanggungjawaban, peserta tercatat menggunakan jasa travel menuju lokasi kegiatan. Namun, hasil penyidikan menunjukkan sebagian peserta justru berangkat menggunakan bus atau kendaraan pribadi sehingga muncul selisih biaya. Selain itu, penyidik juga akan menelusuri kemungkinan adanya praktik mark up biaya perjalanan dinas.

“Dari pengalaman perkara Dishub, pola-pola seperti itu akan menjadi perhatian kami,” katanya.

Baca Juga:  Dissos-P3M Adakan Bimtek Verifikasi dan Validasi Data  

Dalam perkara korupsi Perjadin Bimtek Dishub Bontang, Kejari sebelumnya berhasil memulihkan kelebihan pembayaran dari saksi pendamping dan sejumlah peserta Bimtek sebesar Rp69.393.700 sebagai bagian dari pemulihan kerugian keuangan negara.

Meski demikian, Fajarudin belum mengungkap OPD mana saja yang akan lebih dulu didalami. Ia meminta waktu agar penyidik dapat menelaah seluruh laporan yang telah diterima.

“Beri kami waktu dulu, ya,” ucapnya.

Sebelumnya, Kejari Bontang menyetorkan Rp548.768.700 ke kas negara sebagai hasil pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi Perjadin Bimtek Dishub Bontang. Dana tersebut berasal dari pembayaran uang pengganti dan pidana denda tiga terpidana, serta pengembalian kelebihan pembayaran dari saksi pendamping dan peserta Bimtek.

Baca Juga:  Kejari Bontang Temukan Dugaan Penyelewengan Perjalanan Dinas Bimtek di Salah Satu OPD

Kepala Kejari Bontang, Beni Putra, menjelaskan uang pengganti dibebankan kepada tiga terpidana dengan nominal berbeda. Zainuddin selaku mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Bontang melunasi sisa uang pengganti sebesar Rp17 juta setelah sebelumnya mengembalikan sebagian dana. Sementara Ruri Widiastuti dan Erma telah mengembalikan seluruh uang pengganti pada tahap penyidikan dan penuntutan sehingga tidak lagi dibebankan saat eksekusi.

“Untuk Ruri Widiastuti dan Erma telah melakukan pengembalian pada tahap penyidikan dan penuntutan, sehingga tidak lagi dibebankan uang pengganti saat eksekusi,” kata Beni. (*)

Tags: Bimtekkorupsi
ShareTweetSendShare

Bergabung dengan WhatsApp Grup Bontang Post untuk mendapatkan informasi terbaru: Klik di Sini. Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News.

Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:


Previous Post

Temuan Honor Rp36,7 Miliar di Disdikbud Kukar Masuki Babak Baru, Baru Rp2 Miliar Dikembalikan

Next Post

Bangunan di Bantaran Sungai Disorot DPRD Bontang, Batas Sempadan Harus Jelas

Related Posts

Kaltim

Komisioner KPU Samarinda Masuk Daftar Tersangka Korupsi Bisnis Batu Bara Rp31 Miliar

3 November 2026, 10:34
Daftar Tersangka OTT KPK di KPP Banjarmasin, Kepala Pajak Terima Suap Rp800 Juta untuk DP Rumah
Nasional

KPK Usut Dugaan Korupsi Cukai Rokok Djarum, Kerugian Negara Ditaksir Triliunan Rupiah

30 Oktober 2026, 12:56
Kejari Bontang Dalami Dugaan Kredit Fiktif BPR, Empat Saksi Diperiksa
Bontang

Kejari Bontang Dalami Dugaan Kredit Fiktif BPR, Empat Saksi Diperiksa

28 Oktober 2026, 13:43
Proyek Rp12,8 Miliar di Kutim Diperiksa Kejari, Dugaan Kerugian Negara Capai Rp2,25 Miliar
Kaltim

Proyek Rp12,8 Miliar di Kutim Diperiksa Kejari, Dugaan Kerugian Negara Capai Rp2,25 Miliar

25 September 2026, 15:18
Daftar Tersangka OTT KPK di KPP Banjarmasin, Kepala Pajak Terima Suap Rp800 Juta untuk DP Rumah
Nasional

OTT KPK di Jabodetabek Seret Dirjen ATR/BPN dan Politikus Golkar Fahd A Rafiq, Uang Ratusan Miliar Disita

15 September 2026, 11:39
Kasus Gratifikasi Eks Bupati Kukar, KPK Periksa Anggota DPRD Kaltim dan Petinggi Perusahaan
Kaltim

Kasus Gratifikasi Eks Bupati Kukar, KPK Periksa Anggota DPRD Kaltim dan Petinggi Perusahaan

7 Agustus 2026, 10:00

Terpopuler

  • Daftar 43 Nama Tokoh Diduga Masuk Sasaran Penyadapan, Ada Prabowo, SBY hingga Jusuf Kalla

    Daftar 43 Nama Tokoh Diduga Masuk Sasaran Penyadapan, Ada Prabowo, SBY hingga Jusuf Kalla

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Video Klarifikasi AST Beredar, Wakapolres; Dibuat sebelum Diperiksa, Tersangka Sudah Ditahan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • AST Dijerat Pasal Persetubuhan dan Pencabulan Anak di Bontang, Bukan Persoalan Rumah Tangga

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PPPK Paruh Waktu Bakal Naik Status pada 2027, Damkar hingga Tenaga Medis Masuk

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Hujan dan Angin Kencang Robohkan Rumah Warga di Gang Bakau Indah Bontang Baru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Kategori

Arsip

  • Indeks Berita
  • Redaksi
  • Mitra
  • Disclaimer
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
  • Kontak

© 2020 Bontangpost.id - Developed by Vision Web Development.

No Result
View All Result
  • Home
  • Bontang
  • Kaltim
  • Nasional
  • Advertorial
    • Advertorial
    • Pemkot Bontang
    • DPRD Bontang
  • Ragam
    • Infografis
    • Internasional
    • Olahraga
    • Feature
    • Resep
    • Lensa
  • LIVE

© 2020 Bontangpost.id - Developed by Vision Web Development.