JAKARTA – Jumlah pelamar tes CPNS baru pada 2018 diperkirakan membludak. Sebab, seluruh kuota diperuntukkan hampir seluruh instansi daerah. Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS 2018 tetap berbasis komputer (computer assisted test/CAT).

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menuturkan secara resmi jadwal seleksi CPNS tahun ini belum dilansir. Namun BKN tetap menyiapkan infrastruktur komputer untuk seleksi CPNS baru. “(Ujian tulis, red) Tetap pakai CAT BKN,” katanya saat dihubungi kemarin (11/1).

Ridwan mengakui ada potensi pendaftar CPNS yang melonjak. Untuk itu BKN berencana membuka lokasi CAT baru di lima kantor perwakilan BKN. Yakni unit pelaksana teknis (UPT) BKN Ambon, Pontianak, Bengkulu, Sorong, dan Palu. Dengan demikian secara keseluruhan lokasi CAT BKN ada di 17 titik. Yakni di kantor pusat BKN, 14 kantor regional BKN, dan di 12 UPT BKN.

Dia mengatakan, dari seluruh titik lokasi CAT BKN itu, sudah didata ada 2.100 unit komputer. Jumlah itu tentu masih perlu ditambah. Sehingga BKN sedang menjajaki instansi lain yang bersedia menjadi titik tes CPNS baru berbasis komputer. “Di Pemda sedang kita sisir. Berapa banyak yang punya PC untuk tempat tes,” jelasnya.

Ridwan juga menanggapi banyaknya informasi seleksi CPNS baru 2018 yang berseliweran di media sosial. Dia menegaskan sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan informasi resmi seleksi CPNS. Dia berharap masyarakat selektif mencari informasi, supaya mencegah adanya praktik penipuan.

Secara normatif dia mengatakan masing-masing instansi memang harus menyampaikan kebutuhan CPNS baru. Hasil penghitungan kebutuhan itu disampaikan ke Menteri PAN-RB dan Kepala BKN. Usulan kuota yang disampaikan masing-masing instansi belum tentu disetujui jumlahnya. Khusus untuk instansi yang belanja pegawainya lebih dari 50 persen, sulit mendapatkan tambahan pegawai baru.

Sebelumnya beredar surat palsu terkait kuota CPNS baru untuk instansi pusat dan daerah. Surat itu mencantumkan nama Menteri PAN-RB Asman Abnur. Namun akhirnya pihak Kementerian PAN-RB memastikan surat tersebut hoax. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengatakan, masih ada Pemda yang belum memasukkan usulan CPNS baru. “Bahkan ada beberapa daerah yang minta perpanjangan waktu,” jelasnya. (wan/agm/jpg)