Tingkatkan Pendapatan Daerah, Derawan Diusulkan Jadi KEK

SAMARINDA-Mendongkrak ekonomi alternatif di luar sektor pertambangan sudah harus dilakukan Pemprov Kaltim. Selain tidak ramah lingkungan, kinerja ekonomi di sektor tersebut rawan turbulensi. Menggenjot sektor pariwisata bisa jadi pilihan tepat. Antara lain dengan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.

Salah satu daerah yang punya potensi besar untuk itu, yakni Berau. Selain memiliki destinasi wisata Pulau Maratua dan Derawan, Berau juga memiliki segudang potensi wisata lain. Di antaranya Labuan Cermin, sumber air panas asin Pemapak, Pulau Sangalaki, Pulau Kaniungan Besar, dan Pulau Kakaban.

Terkait itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengusulkan Berau sebagai bagian dari KEK Pariwisata. Menurutnya, langkah itu penting untuk dapat membawa kabupaten paling utara Kaltim itu sebagai salah satu destinasi unggulan nasional dan internasional.

Bila Berau dijadikan bagian dari KEK Pariwisata, maka akan ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan Pemprov Kaltim dan Pemkab Berau. Baik dari sisi investasi, pembangunan, dan pengembangan ekonomi masyarakat.

“Sekali mendapatkan status KEK, maka perizinan akan mudah. Nanti akan mendapatkan dukungan infrastruktur dan utilitas dasar dari pemerintah pusat,” sebut dia saat bertandang di Samarinda, Sabtu (30/3).

Manfaat lainnya, pemerintah daerah akan mendapatkan insentif fiskal. Itu dinilai bagus. Contohnya, seperti pajak dapat ditangguhkan selama pelaksanaan pembangunan. Kebijakan itu yang sangat diharapkan investor. Sekarang tinggal bagaimana Pemprov Kaltim dan Pemkab Berau menyambutnya. “Saya berikan contoh, KEK Mandalika, itu investasinya sudah setara dengan USD 2 miliar. Kalau dirupiahkan, maka nilai investasinya sekitar Rp 28 triliun,” ungkapnya.

Kata dia, sembari mengusulkan Berau sebagai KEK Pariwisata, warga dan Pemprov Kaltim juga perlu seirama membangun destinasi digital sebagai alat promosi wisata. Selain karena mudah, biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu besar atau relatif murah. Anak-anak muda di Kaltim bisa jadi penggeraknya.

Arief juga menyoroti, kebijakan maskapai penerbangan yang menyesuaikan tarif tiket berdampak besar bagi pengembangan pariwisata di Indonesia. Baik dari sisi kunjungan wisatawan di daerah atau dari mancanegara. “Sampai 30 persen dampak kenaikan tarif tiket pesawat (terhadap pengembangan destinasi wisata),” sebutnya.

Dampak serupa juga terjadi pada tingkat hunian hotel. Dari data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), tingkat hunian di hotel-hotel terjadi penurunan hingga 30 persen. Namun, terhitung 1 April 2019, tarif tiket akan diturunkan. “Semoga itu benar-benar terjadi. Karena mahalnya tiket pesawat sangat memengaruhi kunjungan wisata,” beber dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyambut baik saran yang disampaikan Arief. Kepada awak media, orang nomor dua di Pemprov Kaltim itu secara khusus meminta Dinas Pariwisata Kaltim segera menyiapkan kajian Berau sebagai bagian dari KEK Pariwisata. “Ini akan dilengkapi syarat-syaratnya, agar Berau menjadi destinasi wisata internasional dan unggulan di Kaltim,” kata Hadi.

Selayaknya sektor pariwisata yang mampu memberikan devisa kedua bagi APBN, Hadi pun menginginkan hal serupa terjadi untuk APBD Kaltim. Karenanya, sektor pariwisata akan dia genjot semaksimal mungkin dalam lima tahun ke depan. “Saya berharap, pariwisata dapat memberikan tambahan PAD (pendapatan asli daerah) yang kedua bagi Kaltim setelah pertambangan,” tuturnya.

Dia menyebut, ada atau tidaknya pembatasan produk batu bara oleh pemerintah pusat, pariwisata Kaltim akan tetap didorong untuk menjadi destinasi unggulan di Nusantara dan internasional. Baik melalui pengembangan industri pariwisata maupun melalui pembangunan KEK Pariwisata.

“Segala hal terkait pariwisata, kuliner, kemampuan bahasa, infrastruktur, dan pelayanan dasar harus dikembangkan lebih cepat. Supaya Kaltim benar-benar menjadi industri wisata unggulan internasional,” katanya.

Adapun, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyebut, ke depannya pengembangan sektor pariwisata tidak hanya dilakukan di Berau. Tapi juga dapat dilakukan di kabupaten/kota lainnya di Bumi Etam. Sebab, hampir semua daerah di provinsi ini mempunyai potensi destinasi wisata.

“Tinggal bagaimana kita mencoba mengangkat semua itu. Antara lain destinasi digital, nomadic tourism, berbagai program lain seperti infrastruktur, dan kesiapan SDM (sumber daya manusia) bisa teratasi,” tuturnya.

Politikus Partai Golkar itu menilai untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kaltim, perlu dukungan khusus dari semua pihak. Misalnya dengan segera menetapkan status Berau sebagai KEK Pariwisata. “Sekarang kita punya DAK (dana alokasi khusus). Andaikan ada daerah-daerah yang prioritas pariwisata, maka pembangunan infrastrukturnya juga bisa diprioritaskan,” jelasnya. (*/drh/rom/k15/kpg)