SAMARINDA – Penganggaran utang Pemkot Samarinda disebut tak dapat dilakukan sembarangan. Pasalnya, sebelum dianggarkan dalam APBD, utang akan melalui proses pemeriksaan.
Proses tersebut membuat pembayaran utang akan memakan waktu yang tidak sebentar. Sehingga, tak heran bila ada utang yang masih belum terbayarkan hingga sekarang.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Samarinda, Toni Suhartono. Ia mengatakan, untuk saat ini pihaknya selalu mencicil utang yang sekarang nilainya hanya tersisa Rp 85 miliar.
“Selalu kami anggarkan. Di APBD Perubahan maupun APBD Murni,” ujarnya, belum lama ini.
Sedangkan mengenai utang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) yang mendapat sorotan wakil rakyat di DPRD Samarinda belum lama ini, ia berkata, utang tersebut bisa jadi terlewat. Karena tidak dilaporkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Karena itu kan harus ada persayaratan yang harus dilalui. Mungkin mereka lupa atau terlewat kita juga tidak tahu,” kata Toni.
Ia mengakui, pihaknya juga merasa kesulitan karena penganggaran utang di APBD tidak semudah yang dibayangkan khalayak. Meski utang yang ada telah berlangsung dari beberapa tahun sebelumnya, namun pengajuan anggaran sendiri harus melalui peninjauan.
“Harus diperiksa dahulu baru dimasukkan ke neraca utang. Beda dengan proyek-proyek yang dianggarkan di APBD Murni, itu dilelang, dibayar lalu diperiksa. Kalau pembayaran utang sebaliknya. Diperiksa dulu, baru dibayar. Karena terkadang nilainya berbeda dengan yang tertulis. Makanya, misal utang di tahun 2018 paling cepat kita baru bisa bayar di APBD Perubahan 2019,” jelasnya.
Selain itu, kata dia, pembayaran utang tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Ada presentase yang harus diikuti. Hal inilah yang seringkali membuat pelunasan utang pemkot berjalan perlahan.
“Tiap OPD itu presentasenya disamaratakan, tidak ada yang diunggulkan. Jadi tidak ada istilahnya OPD bisa lobi-lobi. Dan selama ini kami bayar dengan cara itu alhamdulillah aman saja, tidak ada yang komplain,” kata dia.
Sebelumnya, perkara utang ini sempat disoroti anggota Komisi III DPRD Samarinda, Joha Fajal. Ia mempertanyakan, perkara utang DPUPR dari tahun 2013 yang tak kunjung lunas dan masih dianggarkan hingga sekarang.
“Padahal di tahun 2016-2017 ada kesepakatan antara pemkot dan dewan agar tidak ada kegiatan. Karena pada tahun tersebut kami sepakat untuk melunasi utang dari tahun 2013-2015. Namun, faktanya ternyata pada tahun tersebut pemkot tetap melakukan kegiatan. Ini kan sama saja suatu pembohongan,” sebut Joha.
Menurutnya, pemkot tidak komitmen terhadap sesuatu yang telah disepakati bersama. Karena ternyata masih ada kegiatan dan menjadi utang hingga sekarang. (*/dev)
