Wacana Kuota Internet Gratis untuk Siswa Bontang Diseriusi

bontangpost.id  – Demi mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang tengah menggodok dua wacana guna mendukung pembelajaran. Yakni memberikan kuota gratis kepada seluruh murid SD-SMP. Hingga menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan memanfaatkan jaringan televisi.

Kepala Disdikbud Bontang, Akhmad Suharto menjelaskan dua wacana ini sedang diseriusi. Mengingat pembukaan tahun akademik 2020 di Bontang dipastikan daring sepenuhnya.

“Bontang memang sudah zero kasus (Covid-19). Tapi status KLB (Kejadian Luar Biasa) belum dicabut. Jadi masih belajar daring,” ungkapnya kala menghadiri penyaluran bantuan bagi guru swasta di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Jumat (10/7/2020) pagi.

Wacana ini mencuat dari hasil evaluasi Disdikbud terhadap PJJ yang sudah sebelumnya sudah berlangsung 3 bulan (Maret-Juni). Persoalan yang kerap ditemui ialah membengkaknya biaya kuota internet, dan ketiadaan perangkat yang kompatibel, seperti ponsel, laptop, atau komputer.

Sebabnya Disdikbud mempertimbangkan memberikan paket kuota gratis kepada seluruh murid SD-SMP di Bontang. Rencana ini sudah dibicarakan dengan penyedia provider. Penyedia bersedia menyediakan kuota. Dengan memberikan potongan 50 persen dari harga kuota reguler.

Dari hasil paparan provider, diketahui untuk kuota 15 gigabyte (Gb) akan dihargai Rp 50 ribu. Namun pemberian kuota ini meninggalkan sejumlah persoalan. Pertama, cara mengatur agar kuota benar-benar dipergunakan untuk belajar. Kedua, sumber dana untuk memberi subsidi kuota kepada pelajar.

“Bukan main itu dana yang dibutuhkan, banyak betul,” kata Suharto.

Adapun di Bontang, bila mengacu data Disdikbud akhir 2019 lalu, total ada 27.414 pelajar SD-SMP. Dengan rincian, pelajar SD mencapai 18.989, dan SMP 8.425 orang.

“Hitungan kasar saja, lebih 20 ribu pelajar kali Rp 50 ribu itu sudah lebih Rp 1 miliar. Itu untuk satu bulan saja,” ungkapnya.

Namun Akhmad Suharto tak bisa memastikan, rencana ini bisa terealisasi atau tidak. Pertimbangan utamanya, ongkos sangat berat sementara sumber dana belum jelas. (*)