Warga Tanjung Laut Kecewa Lahannya Tak Lagi Masuk dalam Desain Pembangunan Polder, Sebut Tak Ada Sosialisasi

BONTANGPOST.ID, Bontang – Rencana pembangunan polder di Tanjung Laut masih berjalan. Pembebasan lahan pun bakal dilakukan, dengan melibatkan sekitar 44 pemilik tanah. Meski begitu, sekitar empat warga mengaku lahan kaplingannya tidak lagi masuk dalam desain pembangunan yang direncanakan.

Kepada redaksi Bontang Post, salah seorang warga Mulia mengatakan, ia memperoleh pesan tersebut dari sebuah grup WhatsApp yang dikirimkan oleh koordinator lapangan beberapa hari lalu. Namun ia menyayangkan lantaran tidak ada penjelasan gamblang terkait hal tersebut.

“Saya sudah tanyakan alasan kenapa lahan kami tidak jadi masuk dalam desain, tetapi seakan saling lempar. Ini kan jadi pertanyaan besar,” katanya, Selasa (1/10/2024).

Ia mengungkapkan, seluruh dokumen yang diminta telah dipenuhi sesuai dengan prosedur yang ada. Termasuk pembayaran PBB juga telah dilakukan. Tetapi di saat semua berkas lengkap, pihaknya malah mendapati bahwa lahan miliknya keluar dari desain yang seharusnya.

Disebutkan dia, sebelumnya ada empat pemilik lahan baru yang ditambahkan. Dalam peta desain terbaru, pembangunan polder bergeser sehingga lahan miliknya tidak lagi masuk.

Ia pun sangat menyayangkan hal itu. Mengingat desain yang ada seharusnya telah disusun jauh-jauh hari. Survei pertama telah dilakukan beberapa tahun silam. Bahkan ia juga masih hadir dalam sosialisasi pembebasan lahan pada Selasa (20/8/2024) lalu. Beberapa kali, ia sempat menanyakan kelengkapan berkas kepada petugas.

“Katanya (berkas) sudah aman. Lalu kenapa di detik-detik terakhir seperti ini ada perubahan desain. Sedangkan berkas kami juga sudah diserahkan,” sebut dia.

Kekecewaan itu semakin besar ketika tidak ada informasi mengenai alasan dibatalkannya lahan miliknya dan tiga orang lain. Begitu pula tidak ada surat resmi yang dikeluarkan dan sosialisasi pemberitahuan. Adapun jika ada berkas dalam prosedur yang kurang sesuai, mestinya diberikan arahan.

Hal itu membuatnya merasa pembatalan lahan miliknya dilakukan sepihak dan tidak transparan. “Harusnya kan ada sosialiasi. Diberitahukan alasan yang jelas kalau memang lahan kami tidak jadi dipakai secara langsung, bukan hanya melalui pesan WhatsApp,” lanjut Mulia.

Apabila lahannya dan tiga orang lain tidak jadi digunakan pun, pihaknya tidak masalah. Namun harus ada kejelasan. Apalagi lokasi rumahnya sangat berdekatan dengan pembangunan. Sementara akses jalan di wilayah tersebut sangat terbatas.

“Kami minta penjelasan saja. Sampai sekarang belum ada sosialisasi lagi. Kalaupun tidak jadi, sampaikan saja. Baru dicarikan solusi soal akses jalan untuk kami,” tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, koordinator lapangan enggan berkomentar banyak. “Nanti saja ya, saya enggak berwenang menjawab,” singkatnya. (*)