SAMARINDA – Pemerintah meminta supaya masyarakat lebih seleksi terhadap setiap informasi yang berkembang, terutama menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018. Pasalnya, berita-berita bernuansa provokatif atau hoax biasanya akan semakin banyak bermunculan.
Ketua Jurnalis Anti Hoax Kaltim, Charles Siahaan menuturkan, penyebaran berita atau informasi hoax dapat menjadi salah satu ancaman bagi persatuan, terutama menjelang pesta demokrasi di Benua Etam.
Ia menilai, ajang pesta demokrasi selain menjadi rumah pesta rakyat, juga syarat akan kepentingan politik kelompok tertentu. Di antaranya dengan menyebarkan isu-isu yang bernuansa provokatif untuk menjatuhkan lawan politik.
“Harus disadari, berita hoax adalah salah satu penyebab tidak kondusifnya pilkada. Setiap kelompok akan saling bersaing untuk mencapai tujuan, atau kepentingan mereka,” tuturnya, (19/12) kemarin.
Peran media dibutuhkan untuk membendung penyebaran berita hoax. Di antaranya dengan giat menyampaikan informasi yang mendidik dan informatif bagi masyarakat.
Selain itu, peran awak jurnalis akan membantu penyelenggara pemilu dan pemerintah dalam mewujudkan pilkada yang kondusif, aman, dan tertib. Karena lewat jurnalis, informasi yang akurat dan mendidik bisa disampaikan kepada masyarakat.
“Penyelenggaraan pilkada di Jakarta harus jadi pelajaran bagi Kaltim. Berita-berita provokatif yang entah dari mana sumbernya menjamur selama Pilkada Jakarta. Itu sangat mengancam persatuan masyarakat. Kita tidak ingin yang demikian terjadi di Kaltim,” katanya.
Menurut dia, yang tidak kalah penting yang harus diwaspadai masyarakat, yakni penyebaran berita hoax melalui jejaring sosial media. Pasalnya, saat ini banyak berita hoax menyebar di medsos.
“Di medsos masih banyak kita lihat berita bohong berseliweran. Ada bahkan yang menyangkut hasutan sara. Berita hoax itu sengaja disebarkan untuk menciptakan kericuhan di masyarakat.Kalau tidak dibendung dan dilawan, tentu Pilkada Kaltim bisa berakhir konflik,” ujar Charles.
Senada, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Rusmadi Wongso mengakui, peran media, baik cetak, online, radio, atau media elektronik lainnya dibutuhkan untuk melawan menjaga pilgub tetap kondusif dari hasutan berita-berita hoax.
“Kalau mau melihat iklim demokrasi di negeri ini kondusif dan aman, maka bisa dilihat dari pilkada. Semua pihak bertanggungjawab memastikan pilkada, terutama Pilgub Kaltim nanti berlangsung aman dan damai,” katanya.
Pria yang karib disapa Cak Rus ini menyebut, penyelenggaraan pilkada yang aman dan kondusif, adalah salah satu indikator demokrasi terselenggara secara sehat dan berkualitas.
Karenya itu, dia meminta supaya semua stakeholder, khususnya awak media ikut berperan aktif dalam mensukseskan Pilgub Kaltim. Apalagi selama ini, pesta demokrasi di tanah Borneo sangat jauh dari konflik.
“Kita harus memastikan sebelum, pada saat, dan pasca Pilgub Kaltim tidak terjadi konflik. Saya sangat berharap media dan pemerintah bisa bersinergi menyukseskan pilgub nanti,” pintanya.
Pada pilgub mendatang, pemerintah bertugas memastikan distribusi dan kampanye berlangsung aman. Yang tidak kalah penting, pemerintah akan memastikan proses pemilihan dan penghitungan suara berjalan kondusif dan transparan.
“Antara Bawaslu dan Kepolisian harus berintegrasi memastikan tidak ada pelanggaran. Kemudian Kejaksaan harus menjadi satuan kerja dengan Bawaslu dan kepolisian dalam pelaksanaan Pilgub Kaltim,” serusnya. (*/um/drh)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini: