10 Jabatan Kepala Dinas Dilelang

Dibuka Mulai Bulan Depan 

SANGATTA –Dalam waktu dekat, pemerintah akan melakukan lelang jabatan tingkat Kepala Dinas (Kadis) dan Kepala Badan (Kaban) di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kutai Timur (Kutim).

Dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Irawansyah, lelang jabatan dilakukan lantaran saat ini masih banyak OPD yang dijabat Pelaksana Tugas (Plt). Diantaranya, Kepala Dinas Kesehatan (Diskes), Badan Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), dan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak).

Kemudian, Dinas Perkebunan (Disbun), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kudungga dan Sekretaris DPRD Kutim. “Jadi akan ada lelang jabatan,”ujar Sekda Irawansyah.

Hal ini dilakukan untuk mencari kepala OPD yang sesuai dan kompetensi dalam bidangnya masing-masing. Karena jangan sampai, kepala OPD yang ditunjuk tidak dapat menjalankan amanah sebaik mungkin. Mulai dari mengabaikan tugas dan fungsinya hingga berpaling dari tujuan awal Pemkab Kutim. “Untuk itu, diperlukan lelang jabatan. Jadi nantinya seperti pemilihan Sekda juga,” katanya.

Jadi, mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim itu memastikan akan bersifat profesional dalam menempatkan seseorang untuk memimpin. Karenanya, kepada peserta lelang, untuk dapat mempersiapkan diri dalam uji kompetensi tersebut. “Jadi Plt Kadis atau Kaban nantinya, bisa berubah bisa pula tidak. Sesuai dengan kemampuannya lagi,” katanya.

Dalam lelang tersebut, dijadwalkan pada Maret 2017 mendatang. Untuk itu, bagi yang berminat menempati beberapa kursi kosong tersebut agar segera mempersiapkan diri sebaik mungkin. Karena kelulusan tergantung pada diri peserta masing-masing. “Kan akhir bulan (februari, red) disusun . Maret kemungkinan lelang,” katanya.

Sementara itu, Aliyas, warga Sangatta Utara, mendukung penuh proses lelang tersebut. Karena dengan begitu, maka dapat diketahui mana yang berkualitas dan tidak. Juga, pemerintah tidak terkesan menunjuk pimpinan OPD melalui kedekatan, dan persaudaraan. Akan tetapi benar-benar berdasarkan kemampuan masing-masing.

“Sangat positif. Itu merupakan upaya untuk mengukur kemampuan calon pemimpin OPD. Kalau langsung tunjuk, kan tidak profesional. Dikhawatirkan juga, jabatan yang diberikan  tidak sesuai dengan kompetensinya,” kata Aliyas. (dy)