Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Rumah Kebangsaan menyebut ada 41 masjid lembaga pemerintah yang tersebar di Jakarta terindikasi terpapar paham radikal. Temuan ini berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 100 masjid pemerintahan di Jakarta.
Dari 100 masjid pemerintahan ini terdiri dari 35 masjid di Kementerian, 28 masjid di Lembaga Negara dan 37 masjid di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Dari 100 masjid yg kami survei, sebanyak 41 masjid terindikasi radikal yaitu gerakan secara mendasar tanpa memperdulikan kelompok yang berbeda,” kata Ketua Dewan Pengawas P3M Agus Muhammad di Kantor PBNU Jakarta Pusat, Minggu (8/7).
Temuan ini berdasarkan survei yang dilakukan setiap hari Jumat dari tanggal 29 September hingga 21 Oktober 2017. Data yang diperoleh melalui bahan khotbah Salat Jumat yang diambil melalui rekaman audio maupun video.
Dari 41 masjid yang terindikasi radikal dibagi menjadi tiga kategori yaitu tinggi, rendah dan sedang. Kategori tinggi merupakan level tertinggi di mana level seorang khatib memprovokasi umat agar melakukan tindakan intoleran.
Kategori sedang, artinya seorang khatib menyetujui intoleransi, namun tidak sampai memprovokasi. Sedangkan kategori rendah seorang khatib tidak menyetujui intoleran tetapi memaklumi jika terjadi tindakan intoleran.
“Dari 41 masjid itu yg terendah levelnya hanya ada 7 masjid, kemudian tingkat menengah ada 17 masjid, dan yang terakhir 17 masjid terindikasi radikal tinggi,” kata Agus.
Agus memaparkan masjid di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN) jadi terbanyak terindikasi terpapar paham radikal. Ada 21 masjid terindikasi radikal dengan rincian 7 masjid dengan level berat, 13 masjid level sedang, dan hanya 1 masjid level rendah.
Untuk masjid di lingkungan kementerian sebanyak 12, dengan rincian enam masjid level tinggi, tiga masjid level sedang dan lima masjid level rendah.
Sedangkan untuk masjid di lingkungan lembaga pemerintahan ada delapan dengan rincian enam masjid level tinggi, satu masjid level sedang dan satu masjid level rendah.
“Ini sifatnya baru indikatif bukan konklusif, hanya khotbah jumat saja. Kami hanya mendengar saja, tidak wawancara mendalam terhadap khatib, dan terjun ke lapangan lebih mendalam. Kami hanya mendengar rekaman saja,” kata Agus.
Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Bidang Takmir Masjid dan Lembaga Dakwah NU, Abdul Manan menyesalkan banyaknya masjid yang terindikasi radikal di lingkungan pemerintah. Abdul Manan mengatakan seharusnya masjid bukan tempat untuk menyampaikan pesan provokasi.
Abdul menyarankan bagi pemerintah dan Kementerian Agama untuk bisa melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap masjid.
“Karena ini masjid pemerintah maka perlu pesan-pesan masjid yang sejuk, ramah, toleran dan moderat. Kami meminta kepada pemerintah untuk masjid yang merupakan simbol dari negara itu bisa dicegah dari paham radikal ,” kata Abdul Manan. (sur/sur/cnn)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
