Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Ruang Publik

bontangpost.id – Presiden Joko Widodo dan jajarannya (4/7) menggelar rapat terkait kondisi Covid-19 saat ini. Kepala Negara menyayangkan angka vaksinasi ketiga atau booster masih minim. Di sisi lain, kasus positif terus melonjak.

Jokowi terus mendorong agar vaksinasi booster digalakkan. Hingga kemarin baru 24,5 persen atau 51.112.102 orang yang mendapatkan vaksin ketiga Covid-19. “Saya minta Panglima TNI, Kaporli, Kemenkes, dan BNPB untuk mendorong vaksinasi booster,” ujarnya saat memimpin rapat. Jokowi minta agar daerah dengan interaksi penduduk tinggi mendapat perhatian lebih.

Untuk menerjemahkan imbauan presiden tersebut pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan wajib vaksin booster sebagai syarat masuk ke ruang publik dan perjalanan jarak jauh paling lambat dua minggu lagi. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kemarin (4/7). Dengan kata lain, itulah sisa waktu yang dimiliki masyarakat untuk segera mengambil dosis ketiga jika ingin tetap mengakses tempat-tempat keramaian dan melakukan perjalanan jauh antar daerah.

Kebijakan baru ini akan diatur melalui peraturan Satgas dan turunan lainnya. Luhut, yang juga menjabat sebagai koordinator pelaksanaan PPKM Jawa-Bali ini menyebut, berdasarkan data dari berbagai sumber telah ditemukan bahwa peningkatan kasus Covid-19 di beberapa negara begitu signifikan. Seperti Perancis, Italia, dan Jerman. Kenaikan signifikan juga terjadi di negara tetangga, Singapura. Kabar baiknya, kata Luhut, Indonesia menempati posisi terendah pada kasus harian terhadap populasi, jika dibandingkan beberapa negara tetangga lainnya.

Untuk mendorong cakupan vaksinasi booster, syarat perjalanan dan masuk tempat umum seperti mal dan perkantoran, akan diubah jadi vaksinasi booster. Untuk mendukung hal ini sudah disiapkan sentra-sentra vaksinasi di berbagai tempat. Seperti bandara, stasiun kereta, terminal, dan pusat perbelanjaan juga akan diaktifkan kembali untuk memudahkan masyarakat mengakses vaksinasi.

Seusai rapat, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan masyarakat bahwa pandemi belum berakhir. Pemerintah pun sepakat memperpanjang PPKM luar Jawa Bali dari 5 Juli -1 Agustus. Di dalamnya, ada 385 kabupaten/kota dengan level 1 dan hanya satu daerah di level 2, yaitu Sorong di Papua Barat. Kebijakan itu diambil karena Indonesia dan masih banyak negara lainnya mengalami lonjakan kasus Covid-19. Airlangga memerinci, per 3 juli di Indonesia ada 1.614 kasus. Namun jumlah kasus tersebut masih di bawah ambang batas yang ditetapkan WHO. ‘’Di bawah positivity rate lima persen,’’ imbuhnya.

Di Luar Jawa Bali berada di kisaran 1. Antara lain di Sumatera 1,08, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kalimantan masing-masing 1,11. Kemudian Maluku dan Papua 0,99. Sementara itu total angka kasus nasional, mayoritas disumbang dari Jawa dan Bali. ‘’Jawa-Bali menyumbang mayoritas atau 95 persen, yaitu 1.579 kasus, sedangkan luar Jawa-Bali 35 kasus atau 4,07 persen,’’ jelas Ketum Partai Golkar tersebut. (lyn/dee/mia/tau/cak/jpg/far)