Rp 150 Ribu Perbulan Dinilai Terlalu Kecil, DPRD Bontang Minta Tinjau Ulang Nominal BLT

“Ini perlu ditinjau ulang terkait besarannya. Karena terlalu kecil. Rp 500 ribu per bulan pun sebenarnya masih kecil,” kata wakil rakyat yang akrab disapa AH ini.

Seharusnya kebijakan ini berdasarkan data kebutuhan masyarakat. Seiring dengan melonjaknya beberapa harga komoditas pangan. Tentunya perlu survei langsung. Ia menilai kebijakan pemberian BLT ini sangat tanggung. Padahal imbas kenaikan tarif BBM bersubsi ada keuntungan dari sektor tersebut.

“Seharusnya ada data berapa kebutuhan masyarakat tiap bulannya. Ada yang mendapatkan penghasilan tetap namun tak jarang yang sebulan itu ada yang tidak memperoleh penghasilan,” ucapnya.

Selain itu, Politikus Partai Gerindra ini meminta pemkot agar tidak salah dalam penyalurannya. Supaya kejadian pendistribusian BLT seperti sebelumnya tidak terulang. Seperti ada masyarakat yang dianggap mampu, justru memperoleh BLT. Tetapi mereka yang benar membutuhkan malah tidak kebagian.

“Jangan sampai tidak tepat sasaran,” tutur dia.

Pemkot dipandangnya tidak boleh hanya berpatokan data dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Sebab roda ekonomi terus berputar. Ia pun tidak mempermasalahkan skema penyaluran yang dipilih. Namun jangan sampai besaran itu terpotong lantaran ada ketentuan untuk pembukaan rekening baru.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dissos-PM Bahtiar Mabe menyebut ada dua opsi yang bisa dipakai dalam penyaluran BLT kali ini. Pertama bantuan sosial itu akan ditransfer melalui rekening BPD Kaltimtara. Pihaknya pun telah bersurat ke bank pelat merah tersebut. Pasalnya Dissos-PM tidak menginginkan adanya penarikan biaya saat pembukaan rekening. Termasuk bagaimana mekanisme itu dilakukan dalam waktu singkat. Dengan jumlah penerima sekira 9.970 kepala keluarga. “Surat dah kami serahkan. Tinggal menunggu jawaban. Baru bisa lanjut,” kata Bahtiar.

Termasuk calon penerima yang tidak bisa menuju bank untuk membuka rekening. Lantaran dalam keadaan sakit maupun kategori lansia. Dissos-PM ingin mengetahui langkah apa yang ditempuh pihak bank. Sementara opsi kedua yakni pendistribusian dilakukan secara langsung di tiap kelurahan. “Ada dua opsi ini supaya penyaluran bisa efektif, efesien, dan aman,” ucapnya.

Disebut pendistribusian nantinya dua gelombang. Gelombang awal untuk penyaluran di Oktober dan November. Dilakukan secara sekaligus. Adapun gelombang berikutnya untuk penyaluran di Desember. Artinya Pemkot menganggarkan pemberian bantuan sosial tiga bulan akhir ini melalui APBD Perubahan.

Ia pun tidak menyebutkan berapa nominal yang didapatkan tiap calon penerima. Tetapi informasi yang beredar tiap bulannya penerima mendapatkan Rp 150 ribu. Data jumlah penerima itu diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dissos-PM pun telah melakukan validasi dengan RT dan kelurahan.

“Dari angka 16 ribu KK yang masuk DTKS. Kemudian tersaring 9.970. Sisanya sudah mendapatkan bantuan dari pusat. Serta ada calon penerima sudah meninggal dan pindah domisili,” terangnya.

Anggaran yang disiapkan Rp 13 miliar. Diambil dari refocusing APBD Bontang sejumlah 2 persen. Pos anggaran itu dicomot dari dana transfer. Lebih tepatnya melalui dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) yang diberikan pemerintah pusat. Khususnya untuk penyaluran pada Oktober hingga Desember. (ak)