bontangpost.id – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Perhubungan berencana mengembangkan layanan transportasi umum jalur darat untuk masyarakat luas.
Wacana tersebut digaungkan Dishub usai melakukan studi tiru ke Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan pada akhir Juni lalu.
Wacana pengembangan layanan transportasi umum itu digadang-gadang bakal bebas tarif alias gratis. Masyarakat hanya perlu menikmati fasilitas kota tanpa merogoh kocek.
Tujuannya untuk menghidupkan kembali pusat kota. Pun, sebagai kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin ketersedian jasa angkutan umum di setiap wilayah. Hal itu termaktub pada UU nomor 22 Tahun 2009 Tengang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 139 ayat (3).
“Iya, kami ke sana (Tabalong) untuk belajar soal layanan angkutan gratis yang rencana kami adopsi juga di Bontang,” ucap Kepala Dishub Bontang Akhmad Soeharto saat dikonfirmasi, Kamis (6/7/2023).
Menurut pandangannya, eksistensi transportasi umum di Kota Bontang saat ini bak “mati suri”. Sebab peminatnya sedikit. Pun keberadaannya saat ini hanya dinikmati oleh sebagian kalangan masyarakat saja. Misalnya digunakan untuk aktivitas ke pasar ataupun hanya digunakan oleh pekerja perusahaan tambang.
Tak hanya itu, eksistensi angkutan umum di Bontang kian redup tatkala sebagian besar masyarakat beralih menggunakan kendaraan pribadi untuk beraktivitas.
Kata Soeharto, alasan pihaknya memilih Kabupaten Tabalong ialah iklim maupun tatanan kota di Tabalong mirip seperti Bontang. Yang mana penduduknya mayoritas menggunakan kendaraan pribadi. Bedanya, angkutan umum di Tabalong tetap diminati. Itu sebabnya, layanan angkutan umum gratis dinilai tepat jika diterapkan di Kota Bontang.
“Bisa dilihat kondisi angkutan umum di Bontang itu nyaris tidak ada. Kondisi masyarakatnya pun sama seperti di Bontang. Saya rasa pantas diterapkan,” serunya.
Disinggung moda transportasi yang akan diterapkan, Soeharto mengaku belum bisa memastikan sebab pihaknya belum melakukan kajian.
Kendati demikian, ia memiliki pandangan akan menerapkan angkot dan bus. Sasarannya semua kalangan masyarakat. Baik itu masyarakat biasa, pekerja, pelajar, hingga wisatawan. Dengan begitu, semua sektor bisa menikmati. Untuk item transportasi angkutan umum itu sendiri pihaknya bakal menganggarkan melalui APBD dan menggandeng CSR perusahaan. Ia berharap wacana ini segera terealisasi.
“Saya belum bisa memastikan. Karena saya belum melapor ke pak wali pasca studi tiru ke sana (Tabalong). Yang pasti kami perlu melakukan kajian dulu. Kalau di Tabalong kendaraannya itu dari CSR perusahaan. Makanya mau kami terapkan juga,” tandasnya. (*)
