SAMARINDA – Keberadaan rumah pemotongan unggas (RPU) di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) telah menjadi momok tersendiri bagi warga Kota Tepian. Tak hanya mencemari lingkungan, keberadaan RPU ini menambah rentet panjang pelanggaran pembangunan di sepanjang sempadan sungai yang seolah dibiarkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Untuk itu, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Muhammad Tahrir mengatakan, pihaknya meminta pemkot segera mengambil langkah kongkrit dan solusi cepat mengenai permasalahan ini. Pasalnya, permasalahan RPU di bantaran SKM telah lama dibiarkan berlarut-larut.
“Seandainya pihak pemerintah belum bisa melakukan penertiban, minimal pemerintah telah mengidentifikasi ada berapa bangunan RPU di sekitar SKM,” kata politisi Partai Golkar itu, belum lama ini.
Setelah dilakukan identifikasi, lanjut dia, pihak pemkot bisa melakukan semacam sosialisasi. Secara perlahan meminta kepada masyarakat agar tidak lagi melakukan pemotongan dan pembuangan limbah di sekitaran SKM. “Pada dasarnya kami hanya bisa mendorong. Karena eksekusinya tetap menjadi wewenang pemerintah kota,” ujarnya.
Tahrir memandang, seharusnya tidak boleh lagi ada kegiatan pemotongan di dalam kota. Apalagi dengan adanya mobil yang membawa unggas di jalan umum. Hal ini merusak estetika kota. Selain itu, sopir pikap yang membawa unggas kerap melakukan pembongkaran di pinggir jalan.
Tak hanya karena baunya, pembongkaran ini seringkali dilakukan tanpa memperhatikan pengguna jalan lain. “Apalagi seperti di Pasar Pagi, warga sering mebongkar unggas di pinggir jalan. Selain merusak estetika karena baunya, hal ini juga menyebabkan kemacetan,” ucapnya.
Tahrir mengatakan, sebagai alternatif, harusnya RPU yang ada di dalam kota bisa ditempatkan di pinggiran kota. Misalnya seperti di jalan poros Balikpapan. Begitupun dengan yang berada di jalan poros Bontang, bisa ditempatkan di daerah tersebut. “Sehingga nanti kalau sudah masuk ke dalam kota, unggasnya sudah dalam bentuk yang terpotong dan siap dijual,” pungkasnya. (*/dev)
