Apa Kabar Produta 2018?

“Kami pertanyakan kepada para pejabat yang berwenang mengurusi Produta, kapan bisa dijalankan dan bisa digunakan untuk apa saja?” Samsul Ponco, Ketua RT 21 Bontang Baru

BONTANG – “Apa kabar Produta 2018?” Pertanyaan itu banyak berkecamuk di kepala para Ketua RT di Bontang. Pasalnya, hingga bulan Mei ini, belum ada kepastian terkait program dua ratus juta per-RT garapan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dan Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase.

Produta, merupakan program yang masuk dalam visi misi kepemimpinan Neni-Basri saat kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2015 lalu. Setelah terpilih, karena tahun 2016 untuk anggaran sudah diketuk palu oleh wali kota dan wakil sebelumnya, maka program Rp 50 juta per RT (Prolita) masih berjalan sebanyak 50 persen.

Barulah tahun 2017, para RT diberi anggaran untuk Produta dengan besaran Rp 10 juta. Anggaran tersebut diarahkan untuk penghijauan, penerangan, dan pengecatan wilayah RT. Sementara di tahun 2018 ini, RT mempertanyakan kepastian status Produta.

Ketua RT 21 Kelurahan Bontang Baru Samsul Ponco mengatakan, dirinya mempertanyakan Produta kapan bisa dijalankan. Mengingat tahun ini sudah memasuki akhir Mei, sehingga mendekati Hari Raya Idul Fitri juga Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang. “Kami pertanyakan kepada para pejabat yang berwenang mengurusi Produta, kapan bisa dijalankan dan bisa digunakan untuk apa saja?” jelas Samsul, Minggu (20/5) kemarin.

Karena menurutnya, di pertengahan tahun ini kalau belum jelas kapan bisa digunakan, pihaknya juga belum bisa memberi jawaban kepada warganya. Apalagi, jika wilayah RT ingin dipercantik menghadapi lebaran Idul Fitri dan HUT RI mendatang.

Kata dia, tahun 2017 lalu, semua RT mendapat jatah Rp 10 juta dengan penentuan penghijauan, penerangan, dan pengecatan. Sementara tahun ini informasinya diberi anggaran Rp 15 juta, tetapi itu pun belum tahu bisa digunakan untuk apa. “Ini kami nunggu perintah dulu, baru dirembukkan sama warga,” ujarnya.

Untuk penghijauan, lanjut Samsul biasanya digunakan untuk membeli pot bunga, dan tanamannya. Sementara penerangan dibelikan lampu hias. Namun demikian, karena menyesuaikan anggaran maka para RT memilih salah satunya. Sehingga di Bontang Baru tidak bisa melakukan pengecatan jalan mengingat tahun 2017 lalu banyak galian jargas. “Semua ditentukan sama yang punya kebijakan, tahun lalu pun dapat terealisasi di akhir tahun. Sementara tahun ini belum ada intruksinya hingga Mei ini,” ungkapnya.

Informasi yang dia terima, kata Samsul masih menunggu Perwali. Namun hingga Mei, Perwali-nya belum diselesaikan. Sehingga Samsul mempertanyakan tak bisa kah menggunakan Perwali tahun 2016 atau 2017. Kata dia, dulu sejak menggunakan Prolita, penggunaannya itu untuk infrastruktur, sosial, dan keagamaan. “Penggunaannya juga sesuai dengan hasil rembuk warga. Sehingga dari infrastruktur bisa ada pembenahan kecil-kecilan di lingkungan RT, misalnya besi penutup parit, penerangan lampu jalan, tenda, kursi, juga untuk peringatan HUT RI,” bebernya.

Samsul hanya berharap, berapapun nilai Produta yang bisa terealisasi tahun 2018 mohon segera dilaksanakan. Samsul juga meminta, jika APBD Bontang sudah pulih dan tidak defisit diharapkan Prolita bisa kembali dijalan setiap tahunnya. “Ini supaya bisa membenahi yang skala kecil di lingkungan, agar lingkungan, bersih, indah, dan sehat,” tuturnya.

Senada dengannya, Ketua RT 17 Kelurahan Bontang Baru, M Zakaria juga menanyakan kapan Produta bisa teralisasi. Sementara di RT 05 Bontang Baru, warga RT 05 yang mempertanyakan kapan Produta bisa dijalankan.

Terpisah, Ketua RT 07 Kanaan Andarias Todding Allo mengatakan cair pertama Produta itu hanya Rp 10 juta, itupun semua dibelikan bunga dan dipotong pajak. Padahal, di wilayah RT-nya terdapat Poskamling yang belum selesai sejak Prolita. “Waktu itu hanya kebagian jatah Rp 13 juta dari Prolita, pas diganti Produta ternyata ditentukan penggunaannya makanya sampai sekarang mangkrak tak bisa digunakan,” ungkapnya.

Andarias mengharapkan, kalau bisa Produta itu seperti Prolita yang digunakan berdasarkan usulan warga. Karena pihaknya ingin menyelesaikan pembangunan Poskamling agar kegiatan Siskamling kembali aktif. “Seharusnya RT ditanya butuh apa, jadi RT mengumpulkan warganya untuk rembuk, karena kalau hanya beli pot belum terlalu dibutuhkan, ada hal lain yang lebih dibutuhkan warga,” pungkasnya.(mga)